HP Panggabean

DR., Henry Pandapotan Panggabean, S.H, M.S.

DR. Henry Pandapotan Panggabean, S.H, M.S.

Pendidikan
Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Indonesia (SH, 1964), Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada dan Universitas Sumatera Utara, Indonesia (MS, 1992), Program Doktor Hukum, Universitas Gajah Mada, Indonesia (DR, 2005 ).

Pengalaman Kerja
Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Kalimantan Timur (1965-1972), Anggota Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (1972-1981), Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Jambi (1981-1984), Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan (1984-1986), Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara (1986-1992), Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara Keadilan (1992-1996), Pengadilan Tinggi Palembang, Sumatera Selatan (1996-1997), Kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia Giro Profesi: Mitra Pendiri HP Panggabean Law Firm (2002-sekarang).

Karya buku
1. Konsep Mengefektifkan dan Mengefisienkan Pesta Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu
2. Kekristenan dan Adat Budaya Batak dalam Perbincangan
3. Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Wawancara:

Kemiskinan Akar Radikalisme di Indonesia

Apa akar pokok radikalisme di Indonesia?Jauh sebelum muncul gerakan-gerakan radikal belakang ini, Indonesia pasca proklamasi tidak pernah sepi dari konflik-konflik domestic yang cukup banyak menguras energy bangsa ini.  Menurut DR Henry Pandapotan SH mantan hakim agung mengatakan, radikalisme mucul merasa tidak puas dengan tatanan yang ada, dan ingin mengubahnya secara radikal pula. “Sekalipun cukup melelahkan, Republik Pancasila akhirnya berhasil mematahkan semua perlawanan itu, sekalipun penyebab utamanya masih terabaikan sampai hari ini. Beberapa waktu lalu wartawan BATAKPOS Hotman J Lumban Gaol mewawancari pendiri HP Panggabean Law Firm (2002-sekarang). Demikian petikannya:

Apakah radikalisme mucul karena kurang meratanya pembangunan?

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” yang menjadi  sila pengunci pancasila yang telah kita sepakati itu, tetapi nyatanya tidak demikian. Kita harus jujur terhadap Bangsa ini, politik pemerintah dan partai-partai sejak tahun 1945,hampir tidak ada yang benar-benar mengacu kepada sila kelima ini, kecuali dalam retorika politik, terutama saat kampanye pemilu. Peradapan politik kita baru sampai pada taraf ini, kita belum serius mengurus bangsa dan Negara ini.

Lalu apa penyebab maraknya gerakan-gerakan teroris belakangan ini?

Ada dimensi global berupa ketidakadilan. Tetapi Factor domestic tampaknya lebih dominan sehingga mereka masih saja berhasil mencari pengikut untuk dijadikan barisan depan. Para pengikut ini telah dicuci otaknya sedemikian rupa, sehingga lahirlah “Pasukan” tahan banting untuk mencapai tujuan.

Apa memang radikalisme itu tumbuh karena kemiskinan?

Tahun 2007 angkanya 42 juta orang miskin dari 225 juta rakyat Indonesia. Ini ibarat rumput kering yang rentan bagi ledakan-ledakan sosial politik pada masa-masa yang akan datang. Artinya selama lautan kemiskinan itu tetap menganga, maka upaya untuk membasmi radikalisme akan menjadi sangat sulit, jika bukan akan menemui jalan buntu. Saya sulit memahami mengapa para elit bangsa ini belum juga menyadari betapa dalamnya jurang sosial ini di sebuah bangsa yang kaya dengan sumber alam, tetapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh lapisan kecil orang Indonesia. Kongkalingkong antara penguasa dan pengusaha sudah menjadi rahasi umum selama ini, sementara proses law enforcement  demikan lemahnya.

Gerakan radikal tersebut sudah telah banyak mengambil korban akibat Praktik Bom bunuh diri. Tindakan represif aparat Hukum di Indonesia kurang mampu secara penuh mengambil tindakan keras?

Kelompok radikal yang paling ekstrem adalah mereka yang terlibat dalam praktik bom bunuh diri sambil membunuh orang lain dalam jumlah besar. Praktik ini dipincu oleh situasi Palestina, Afganistan, dan belakangan ini Iraq. Ini yang saya maksud dengan dimensi internasional atau global. Yang sama sekali di luar nalar adalah praktik busuk itu mereka lakukan di Indonesia, di Bali dan Jakarta.

Apa pula dosa Indonesia gerangan sehingga harus dihukum melalui cara-cara seperti ini? Warga Malaysia memilih bertualang disini, karena di negaranya pasti sudah lama dibekuk secara Hukum. Cara semacam inilah yang saya rumuskan dalam format Teologi maut mereka: ”berani mati karena tak berani hidup”. Saya bisa memahami betapa pedihnya orang hidup diburitan peradapan: labil, reaktif, mudah tersinggung, nalar kurang berfungsi, dan nekat. Karena politik luar negeri Amerika yang imperialistic, khususnya di era Presiden Bush, budaya nekat ini semakin marak dan berkembang dan tidak mudah dibendung, sekalipun barangkali dihantam ledakan nuklir.

Apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga Pancasila?

Etika Pancasila sudah sudah saatnya di revitalisasi melalui pendidikan di sekolah-sekolah formal dan non formal. Kemampuan mengembangkan kebijakan oleh para pejabat penyelenggara Negara, kiranya dimulai dari tahap memahami berbagai fenomena sosial terhadap penerapan nilai-nilai Etika Pancasila yang isinya mencakup 4 Pilar pembangunan Nasional secara obyektif dalam pelaksanaan tanggung jawab etika profesi. Pemerintah pusat dan  pemerintah otonomi daerah (OTDA)  sudah saatnya mendukung pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT). Dengan cara itu perekonomian desa sudah dapat direalisasikan sesuai dengan perekonomian dalam UUD 1945, yakni sistim ekonomi kerakyatan.

Apa saran bapak untuk tegaknya pancasila dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia?

Diperlukan adanya payung hukum bagi aparat penegak hukum, untuk mengawal Etika Pancasila secara preventif dan represif khususnya menghadapi gerakan Radikalisme, Anarkisme dan Terorisme (R.A.T) terhadap persatuan Indonesia. Tahun 2014 diperlukan suatu instrumen untuk memotivasi pelaksanaan berupa buku pelajaran Etika Pancasila  (Model P4 tahun 1975), agar dengan buku tersebut semua Warga Negara mampu secara wisememilih calon-calon pemimpin pemerintahan/birokrat di pusat maupun di daerah. Bagi saya diperlukan  adanya sistim evaluasi kinerja para penyelengara Negara yang dilakukan suatu badan resmi yang dipilih dan ditunjuk MPR-RI, Legislatif agar setiap masa periode pemerintahan 5 tahunan dapat dimunculkan Figur Insan Pancasilais.

Name(wajib)

Email(wajib)

Website

Comment(wajib)

Kirim

Δ