Mayjen (Purn) TNI Sardan Marbun


Mayjen (Purn) TNI Sardan Marbun adalah Staf ahli Presiden yang

Sardan Marbun

mengolah SMS dan Po Box 9949, pada umumnya merupakan kecenderungan, yang tindak lanjutnya memerlukan pencarian kelengkapan bukti, untuk dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang. Hasil yang dilakukan sejak Oktober 2004 sampai dengan sekarang, telah menunjukan hasil yang lebih baik dan masa-masa sebelumnya, walaupun masih jauh dan harapan yang diinginkan bersama. Mari terus bekerja melanjutkan momentum yang telah tercipta di masyarakat yakni anti korupsi, dan opini ini dijaga tidak luntur apalagi berubah menjadi pelaku. Konsistensi antara pikiran/ucapan dan tindakan sangat menentukan.

[www.elshinta.com] Tim pengelola Short Message Service (SMS) dan PO BOX 9949 menerbitkan buku bertajuk Rakyat Mengadu, Presiden Menjawab yang berisikan tentang rangkuman pengaduan masyarakat melalui SMS dan PO BOX 9949 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10) siang ini, Staff Khusus Presiden yang juga koordinator SMS dan PO BOX 9949 Sardan Marbun menyatakan, buku Rakyat Mengadu, Presiden Menjawab ini berisikan rangkuman aduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Presiden melalui SMS dan PO BOX 9949 dalam kurun waktu Juni 2005 sampai dengan Juni 2006.

Jumlah SMS yang diterima sebanyak 2.039.007 SMS. Sedangkan PO BOX yang masuk suratnya sebanyak 18.170 surat yang semuanya ditindaklanjuti
Sardan Marbun menegaskan, penerbitan buku itu bertujuan agar masyarakat mengetahui langkah dan tindak lanjut yang dilakukan pasca pengiriman SMS dan pengiriman surat ke PO BOX. Dengan demikian, ungkapnya, kedepannya diharapkan partisipasi masyarakat akan semakin meningkat. (der
[www.elshinta.com]

”Presiden minta laporan dan masukan dari seluruh masyarakat Indonesia soal kebijakan kenaikan harga BBM,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Pemberantasan KKN/Pengelola PO Box 9949, Sardan Marbun, di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (23/9).
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Presiden Yudhoyono telah membuka saluran pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 9949 dan PO Box 9949.
Masyarakat juga diminta melaporkan jika terjadi kejahatan penimbunan, pengoplosan dan penyelundupan BBM selain masalah penyelewengan dana kompensasi. ”Presiden juga meminta laporan mengenai penyelewengan atau korupsi yang menyangkut kompensasi akibat kenaikan harga BBM untuk bidang pendidikan, kesehatan dan subsidi tunai langsung ke masyarakat,” ujar Sardan Marbun yang kini ditugaskan mengelola nomor pengaduan tersebut.
Sardan menjelaskan, penyaluran dana kompensasi untuk bidang pendidikan disalurkan melalui biaya operasional sekolah (BOS) untuk sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah. Dengan bantuan BOS ini, maka sekolah bisa digratiskan.
Sedangkan untuk bidang kesehatan, pemerintah akan membantu masyarakat yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga untuk mendapat pengobatan secara gratis.
Di bidang infrastruktur desa, lanjut Sardan, setiap desa tertinggal mendapat bantuan senilai Rp 250 juta/desa. Sementara untuk dana kompensasi langsung, pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin senilai Rp 100.000,00/keluarga/bulan yang akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan (per triwulan). ”Presiden meminta supaya masyarakat juga turut menjaga realisasi pemberian bantuan bagi masyarakat tersebut,” kata Sardan.
Harus memilih
”Subsidi Rp 60 triliun itu sebagian besar (70%) dinikmati orang berada,” kata Aburizal yang akrab dipanggil Ical pada dialog kebijakan penyesuaian harga BBM dengan Kadin, Apindo dan puluhan pengurus serikat pekerja di Jakarta, Jumat (23/9).
Ical menjelaskan pemerintah menyadari kebijakan penyesuaian harga BBM akan memberatkan dunia usaha dan pekerja. ”Namun, demi kepentingan jangka panjang penyesuaian (harga BBM) harus dilakukan,” katanya.
Pertimbangannya, harga BBM di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Thailand, Filipina, Malaysia dan Cina. Selain itu, juga untuk menyelamatkan APBN 2005 dan RAPBN 2006.
triliun pada 2006. Dengan penyesuaian harga BBM memungkinkan penambahan biaya untuk menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III di rumah sakit serta pelaksanaan pendidikan sembilan tahun. Kurs rupiah juga bisa menguat di kisaran Rp 9.000,00 – Rp 10.200,00/dolar AS.
Ical mengakui, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalu, dampak itu hanya terasa dalam satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah kebijakan dilakukan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan memulai reformasi di bidang ketenagakerjaan dengan cara menciptakan lapangan kerja baru serta menyeimbangkan kepentingan para stakeholders (pengusaha dan buruh) dengan memfokuskan pada pemberian fleksibilitas pada aturan kerja kontrak, outsourcing (pegawai dari luar), dan rasionalisasi uang pesangon.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi masalah sosial yang akan terjadi, seperti memberikan dana kompensasi bagi masyarakat miskin.(A-83)***
Jakarta, Senin, 5 Maret 2007 (Kompas Online)

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan memberikan perlindungan kepada Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra maupun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dalam penanganan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan mereka berdua. Apabila keduanya terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi, mereka tetap diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sardan Marbun, staf khusus Presiden, menegaskan hal itu seusai diskusi tentang reformasi di lembaga peradilan di kawasan Semanggi, Jakarta, Sabtu (3/3). Marbun juga menyinggung langkah Presiden Yudhoyono mempertemukan Yusril dan Ruki dalam rapat kabinet koordinasi terbatas di Kantor Presiden, 23 Februari 2007. Menurut Marbun, secara pribadi tidak ada persoalan antara Yusril dan Ruki.

Meskipun demikian, Marbun menegaskan, “Kalau Pak Yusril tersangkut kasus korupsi, tetap diproses. Kalau Pak Ruki ada dugaan korupsi, ya tetap diproses. Harus dibedakan (dengan persoalan pribadi).”

Marbun juga memastikan, apabila Yusril menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pemindai sidik jari otomatis, dia akan dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai Mensesneg. Hal itu tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Yusril, selaku mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tanggal 15 Februari 2007 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem pemindai sidik jari otomatis. Hari berikutnya, Yusril menyampaikan laporan ke KPK dan meminta KPK memeriksa pemimpinnya terkait penunjukan langsung dalam pengadaan penyadap di KPK. Kasus itu mencuat dan memperoleh tanggapan dari masyarakat, sampai akhirnya Yusril dan Ruki dipertemukan Presiden di Kantor Presiden.

Mengenai kasus pengadaan alat penyadap di KPK, Sardan Marbun mengatakan, penunjukan langsung dimungkinkan karena alat sadap tersebut merupakan barang rahasia.

(idr)

Masukan dari PO Box 9949 dan SMS 9949

Jakarta : Dari hasil masukan yang berasal dari masyarakat melalui PO Box 9949 dan SMS 9949, telah berhasil dilakukan klarifikasi, penyelesaian, dan pembenahan sebanyak 1.119 kasus yang disampaikan ke departemen-departemen, kemudian ke Pemerintah Daerah, dan instansi-instansi lainnya. Kasus-kasus tersebut meliputi antara lain pelayanan birokrasi, pungli, proses administrasi, peningkatan kesejahteraan, masalah ganti rugi, masalah keadilan, dan masalah status atau sertifikasi tanah. Demikian dikatakan Sardan Marbun, Staf Khusus Presiden Bidang PO BOX dan SMS kepada wartawan Senin (27/3) siang (27/3).

“Adapun menyangkut penegakan hukum yang kita terima, di PO BOX berjumlah 1.218 surat, permasalahannya antara lain, adalah penyelesaian yang berlarut-larut, konsistensi keputusan pengadilan yang kontradiksi antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung. Juga masalah eksekusi yang tidak dilaksanakan, laporan kasus pelanggaran hukum yang tidak dilanjutkan, dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya menegakkan kebenaran,” tambahnya.

Lebih jauh Marbun menjelaskan. “Menyangkut masukan-masukan dari masyarakat melalui PO BOX 9949, sampai tanggal 20 Maret 2006, berjumlah 16.625, dan semua surat itu kita usahakan dibalas setelah kita laporkan kepada Presiden SBY, dan Presiden memberikan arahan. Kita jawab satu persatu. Sedangkan SMS sampai sekarang berjumlah 1.976.261. Hal – hal yang menonjol yang kita terima selama periode Maret, meliputi soal calon penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS) agar berjalan transparan, jujur, dan bersih.” Kata Sardan Marbun

Soal CPNS tersebut, tambahnya, Presiden sangat peduli dan konsens terhadap pengaduan-pengaduan CPNS ini, dan Presiden telah mengintruksikan kepada instansi terkait dan Pemerintah Daerah agar menberikan penjelasan-penjelasan kepada CPNS secara transparan, agar semua permasalahan di dalam proses penerimaan CPNS itu tidak ada yang tidak jelas, kata Marbun.

Kata Marbun, masyarakat memberi dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang dilancarkan oleh pemerintah. “Masyarakat banyak yang mendukung dan menyampaikan agar pemberantasan korupsi ini terus berlanjut dan dalam hal ini pemerintah sangat konsisten bahkan akan meningkatkan pemberantasan korupsi, tentunya proses hukumnya agar dilakukan secara benar. Karena kita mau memperbaiki sistem, jangan sampai mengganggu sistem yang ada,” tambahnya.

“Mengenai pengaduan masyarakat soal Subsidi Langsung Tunai, Biaya Operasional Sekolah, dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, kita juga melakukan pengecekan terus menerus di lapangan, dan kita harapkan masyarakat memanfaatkan telepon 021 3518152 kalau masih ada penyimpangan. Tentunya harus dengan bukti yang konkrit,” jelas Sardan Marbun. (win)

Orang-orang di Lingkaran Dalam Yudhoyono
Wisnu Nugroho
Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi adalah orang paling dekat setelah istrinya, Kristiani Herawati, dan dua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro. Menurut Yudhoyono, Sudi tiap hari hampir 24 jam ada di sisinya. Kedekatan ini terpupuk jauh sebelum Yudhoyono menjadi Presiden.
Sudi adalah satu-satunya orang di luar keluarga Presiden Yudhoyono yang turut dalam ritual sungkeman di Ruang Raden Saleh, Istana Merdeka, Jakarta, Idul Fitri 2005. Sudi menutup rangkaian sungkeman yang dimulai Presiden Yudhoyono kepada ibunya, Ny Habibah Soekotjo, dan mertuanya, Ny Sarwo Edhie Wibowo. Setelah bersimpuh mencium lutut ibu dan mertua Yudhoyono, Sudi mencium tangan Yudhoyono yang erat digenggamnya sambil membungkuk.
Kedekatan yang berbuah kepercayaan ini membuat Sudi hampir tak pernah absen mendampingi Presiden. Sudi ada saat Presiden bermain voli, bermain golf, menerima menteri, memimpin rapat, dan berkeluh kesah soal berbagai masalah.
Setelah Sudi, pada tingkatan berikutnya Yudhoyono dikelilingi oleh tujuh staf khusus. Mereka adalah dua juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal, Kurdi Mustofa, Heru Lelono, Irvan Edison, Sardan Marbun, dan Yenny Zannuba Wahid.
masa kampanye Presiden dan Wakil Presiden. Andi merapat ke Cikeas setelah Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) yang dipimpinnya bersama Ryaas Rasyid mendukung Jenderal (Purn) Wiranto. Secara pribadi, Andi mengaku tak nyaman dengan masa lalu Wiranto yang didukung PPDK Akan tetapi, ”nasib baik” lebih dulu berpihak ke Andi. Setelah Yudhoyono terpilih sebagai Presiden, Andi ditetapkan sebagai juru bicara. Bersamaan dengan itu, Dino yang berada di Cikeas menjelang kemenangan Yudhoyono juga ditetapkan sebagai staf khusus. Kalau Andi mengurusi soal dalam negeri, mantan Direktur Amerika Utara dan Amerika Tengah Departemen Luar Negeri ini menjadi juru bicara untuk masalah luar negeri.
Dua staf khusus dengan tugas sama ini seperti saudara kembar dan selalu berdampingan di dekat Yudhoyono atau berbicara atas nama Presiden. Biasanya, setelah mendapati Sudi di sampingnya, Presiden bertanya di mana Andi dan Dino jika mereka tidak terlihat di dekatnya.
Berikutnya adalah Kurdi Mustofa. Tentara aktif berpangkat kolonel ini bertugas sebagai sekretaris pribadi Yudhoyono. Selama kampanye, Kurdi bertindak sebagai semacam kepala rumah tangga Cikeas. Sejumlah kegiatan Yudhoyono semasa kampanye dilakukan atas sepengetahuannya.
Sama seperti Sudi, Andi, dan Dino, Kurdi hampir selalu berada di samping Yudhoyono saat Presiden di Istana maupun di Cikeas. Untuk beberapa kali kesempatan, jika Sudi berhalangan mendampingi Yudhoyono, Kurdi menggantikan perannya sebagai sekretaris. Kurdi mencatat, merekam, dan kerap mengingatkan sesuatu hal mendesak dan penting pada saat Yudhoyono berdialog atau berpidato.
Dua staf presiden lain, mantan anggota tim sukses, dua purnawirawan jenderal Irvan Edison dan Sardan Marbun kini lebih sibuk mengurusi pengaduan rakyat lewat SMS 9949 dan PO BOX 9949 Jakarta 10000. Irvan dan Sardan pun seperti saudara kembar, hampir selalu terlihat bersama. Sardan mengaku staf khusus bidang hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meski bidang tugasnya jelas, yaitu komunikasi politik, Yenny yang dekat dengan Yudhoyono sejak kampanye Presiden dan Wakil Presiden belum terlihat jelas kiprahnya. Belum sekali pun satu-satunya staf khusus perempuan ini terlihat masuk Istana Kepresidenan.
Di luar tujuh staf khusus, Presiden menyiapkan dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai amanat konstitusi. TB Silalahi, Ali Alatas, Sjahrir, dan Rachmawati Soekarnoputri dipercaya duduk dalam dewan pertimbangan itu.
Akan tetapi, dari keempat penasihat itu, hanya TB Silalahi yang kerap muncul di Istana Kepresidenan dan sesekali Sjahrir atau Ali Alatas. Rachmawati belum muncul di Istana Kepresidenan. Belum aktifnya empat penasihat itu lantaran UU yang mengaturnya belum terbentuk.
Konsekuensi kedekatan
Kedekatan dengan Presiden membawa konsekuensi dan menggoda banyak kalangan. Tak sedikit pihak luar yang melihat kedekatan itu sebagai peluang untuk mendekati Yudhoyono. Mereka bisa saja menjadi makelar untuk tujuan tertentu. Yudhoyono sadar dengan potensi negatif ini. Itu sebabnya, Yudhoyono mengecam mereka yang menjadi makelar untuk posisi di kabinet. ”Jangan terpengaruh dengan makelar yang mengaku dekat SBY dan meminta imbalan,” katanya kala itu.
Kecaman keras Yudhoyono di Cikeas itu menyengat sejumlah pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan Yudhoyono untuk menjadi makelar.
Kini, setelah setahun memerintah, dugaan pemanfaatan kedekatan dengan Presiden itulah yang muncul saat dua surat Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kepada Menteri Luar Negeri terangkat ke publik dan menjadi kontroversi.
Dua surat yang ditandatangani Sudi, 20 Januari 2005 dan 21 Februari 2005, itu mengungkap hal yang sama, yaitu proposal rencana pembangunan Gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan. Pada kedua surat itu Sudi merujuk petunjuk Presiden kepadanya, 13 Desember 2004 yang prinsipnya menyetujui proposal PT Sun Hoo Engineering.
Dalam surat itu Sudi menegaskan, Presiden memberi petunjuk agar Menteri Luar Negeri merespons dan menerima presentasi PT Sun Hoo Engineering dalam kesempatan pertama serta menindaklanjutinya. Kata ”menindaklanjutinya” diberi tekanan dengan huruf miring. Pada surat kedua, Sudi melampirkan 4 berkas proposal dan dua maket.
Dugaan itu belum tentu benar. Apalagi Sudi membantah seraya menyebut naudzubillahi min dzalik (Semoga kita dilindungi Allah dari perbuatan/hal seperti itu) saat ditanya apakah ada unsur kolusi dan penyuapan atas lahirnya surat itu. Karena kontroversi terus menggelinding, Sudi minta diperiksa Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto. ”Saya ingin hukum ditegakkan. Saya sendiri yang minta diperiksa,” ujarnya. Atas kontroversi ini, Presiden menurut Sutanto juga memerintahkan agar hukum ditegakkan dan mereka yang bersalah diberi sanksi.
Proses hukum atas kontroversi ini baru saja dimulai meskipun akhirnya sudah mulai terbaca. Sudi merasa ada pemalsuan atas suratnya. Apalagi tim penyidik Markas Besar Polri sudah turun. Posisi Sudi justru sebagai pihak yang melaporkan adanya pemalsuan surat. Sejumlah staf Sekretariat Kabinet diperiksa sebagai saksi. Menurut Sutanto, tak tertutup kemungkinan staf itu dijadikan tersangka. ”Ini bukan mencari kambing hitam,” ujar Sudi di depan anggota DPR, Kamis (23/2). ”Ada kejanggalan dalam dua surat itu, yang berbeda dengan format surat resmi yang biasa saya gunakan. Setidaknya ada sembilan unsur yang menunjukkan indikasi surat itu palsu,” ujarnya.
Kita menunggu. Siapa yang akan menerima sanksi. Yang jelas, sejak kontroversi bergulir, di mata publik Sudi tidak terlihat lagi bersama Presiden Yudhoyono dalam berbagai acaranya. Pemandangan yang sebelumnya jarang terlihat.
tudingan yang mengatakan bahwa perpanjangan tugas Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hingga Januari tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai upaya menjegal salah satu calon presiden, dibantah keras.

Staf Khusus Kepresidenan Sardan Marbun langsung angkat bicara. Kepada myRMnews di Kantor Presiden Jumat siang tadi (9/11), Sardan yakin bahwa SBY tidak menggunakan instrumen politik seperti perpanjangan KKP tersebut untuk black campaign. Sardan Marbun, pensiunan jenderal bintang dua yang kini menjadi orang dalam lingkaran Istana.

4 thoughts on “Mayjen (Purn) TNI Sardan Marbun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s