Maruarar Sirait

Nama: Maruarar Sirait, S.IP.

Maruarar Sirait

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F- PDIP)
Daerah Asal Pemilihan dari Jawa Barat 8
Komisi xi

Alamat:
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
A. DATA PRIBADI
Tempat & Tanggal Lahir: Medan, 23-Desember-1969
Agama Kristen
Nama Istri Shinta Triastuti
Pekerjaan Istri: Ibu Rumah Tangga
Anak:2 (dua) Orang
Ayah: Sabam Sirait (Politikus dan Fungsionaris PDI Perjuangan)
Kakak Ipar: Putra Nababan (Wakil Pemimpin Redaksi RCTI)
Alamat Kantor: Gd. DPR/MPR RI Nusantara I Lt. 07 R. 0705 Jl. Gatot Subroto Jakarta
Telpon,Fax Kantor: 5756032, 5756035, 5756243, 5715516, Fax. 5756244
Alamat Rumah: 1 Jl. Depsos I No. 34 RT. 008/01 Bintaro Pesanggrahan Jakarta 12330
2 Komp.Taman Puspa Indah Jl.Puspita Utara No.14 Bandung
Telpon,Fax Rumah: 5756244

Riwayat Pendidikan:
1. SD PSKD VI Jakarta, 1982
2. SMPK Ora Et Labora, Jakarta
3. SMA Negeri 47
4. Fisip Unpar bandung

Riwayat Pekerjaan:
1. Manager KKBM Unpar Bandung
2. Komisaris Utama PT.Potenza Sinergi

Pengalaman Organisasi:
1. GMKI Cabang Bandung
2. Resimen Mahasiswa Unpar Bandung
3. Wk.Bendahara PDIP Jabar 1999-2000
4. Bendahara DPD PDIP Jabar 2000-2005
5. Wakil Bendahara Fraksi PDIP di DPR

Jumalah Kekayaan pada saat mencalonkan DPR RI
1. Harta Tidak Bergerak: Tanah dan Bangunan Rp. 247.515.000
2. Harta Bergerak: 1 Mobil Rp. 45.000.000
3. Batu dan Logam Mulia Rp. 49.700.000
4. Surat Berharga Rp.165.000.000
5. Giro dan Kas Setara lain Rp.831.400.000
Total Kekayaan Rp. 1.338.615.000

Tolak Dikotomi Capres Tua dan Muda

Saat ini kita mengalami krisis tokoh muda.  Hanya sedikit jumlah tokoh muda yang konsisten mengusung semangat kebangsaan dalam perjuangannya, sementara yang jumlahnya banyak justru mereka yang oportunis. Salah satu yang disebut-sebut pengusung panji kebangsaan adalah Maruarar Sirait, anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Saya kira, untuk memperjuangkan kebangsaan kita harus memilih teman yang tepat,” ujarnya.

Walau seorang Kristen, Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 ini tetap berani memilih daerah asal pemilihan Jawa Barat 9 yang 90% penduduknya adalah penganut agama Islam. Baginya seluruh tanah nusantara ini adalah kampung kita bersama. Ketua Laskar Merah Putih dan pengurus pusat PDIP ini ingin konsentrasi penuh mengurus partainya. Untuk itu Maruarar sudah meminta kepada sang ketua umum untuk mundur dari anggota DPR dan hanya ingin konsentrasi di partai saja, membangun konsolidasi partai. Beberapa waktu lalu, politikus muda yang disebut orang bersinar ini, berbicang-bincang dengan wartawan Hotman J Lumban Gaol. Demikian petikannya:

Sampai saat ini kelihatannya PDIP masih solid mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Apakah PDI Perjuangan tidak berniat mencalonkan yang muda?
Kami (PDIP) menolak dikotomi capres tua dan muda. Apa artinya muda kalau tidak berkualitas dan tidak memiliki visi. Kami mendukung Megawati maju antara lain, karena survei-survei masih menempatkan Megawati di posisi teratas. Misalnya, survei LSI dan Indobarometer, hasilnya, Ibu Mega nomor satu. Soal usia Mega yang dinilai sudah terlalu tua, saya kira beliau aktif terus. Bulan lalu Ibu Mega safari ke Jawa Tengah, Kalimantan, Jawa Barat, naik bus lima jam ke Cirebon, dan kondisi beliau tidak ada masalah. Itu artinya secara fisik beliau masih sangat sehat.

Soal Century. Di mata masyarakat kasus Century sampai saat ini belum tuntas,  tidak ada tanda-tanda pernyelesaian. Ada yang mampet?
Kita konsisten soal penanganan kasus Century. Dari DPR sudah jelas, kita sudah putuskan opsi C. Setiap pemilihan ketua KPK yang baru ini selalu kita ingatkan. Hanya saja, DPR tidak bisa mengintervensi secara hukum. Mengawasi boleh. DPR tidak boleh menangkap orang, itu otoritas bagian hukum. Tetapi sejak semula kami, DPR, saya sendiri melihat hal ini ada yang salah. Kita sudah pada posisi opsi C, sementara pemerintah pada opsi A. Maka, tentu tidak akan ada titik temu. Karena dua-duanya punya pandangan yang berbeda. Saya kira kasus ini luar biasa, tidak ada kasus seperti ini di Indonesia sampai dua kali diaudit. Yang meminta pertama kali audit itu bukan DPR, tetapi KPK. Tidak ada kasus yang punya dimensi politik sekuat kasus Century. Kita sudah jelas opsi C, bukan abu-abu. Tetapi yang jelas kita tidak boleh mengintervensi hal ini. Yang tidak jelas sekarang siapa? Saya kira DPR jelas posisinya.

Ada Partai pendukung pemerintah yang berharap kasus ini ditutup saja?
Apakah KPK ingin menutup kasus ini. Tutup saja. KPK sampai saat ini belum berani membuat keputusan. KPK tidak pernah mengatakan tidak menemukan, tetapi belum menemukan indikasi pelanggaran, itu berbeda sekali. Kasus Century ini sekarang mampet di KPK.

Sebagai partai oposisi akan terus mengawasi hal ini?
Kita mengawal penanganan kasus tersebut secara tuntas. Mengawal perjalanan rekomen-dasi paripurna sama pentingnya dengan memperjuangkan opsi C. Namun, saat ini penanganannya lebih fokus, karena sudah berada di tangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Saat terbentuknya Pansus, konsistensi DPR sempat diragukan, mengingat, 80 persen parlemen dikuasai oleh koalisi. Namun, DPR berhasil menunjukan sikap yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Sekitar 60 persen anggota dewan memilih opsi C, yang berarti ada undang-undang yang dilanggar, khususnya terkait perbankan, tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pansus juga menyebutkan beberapa pihak yang terkait, di antaranya, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Maka, upaya untuk menuntaskan kasus tersebut memiliki arti penting, yakni membuktikan bahwa proses hukum berlaku terhadap semua pihak dan tidak tebang pilih.

Arti kebangsaan untuk Anda?
Kami di partai menyebutnya perlu ada ideologi. Saya bayangkan pada 28 Oktober 1928, berbagai pemuda menyatakan komitmen bersama satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Pemuda dari berbagai suku, agama yang berbeda tetapi bisa berkumpul. Tekat yang sama, bukan karena agamanya yang sama, tetapi karena tujuan yang sama. Maka hal itu yang menjadi dasar yang dikerucutkan ke dalam hal-hal yang mengikat kita seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sekarang bagaimana ini disosialisasikan pada masyara-kat, ini tergan-tung elitnya. Di sinilah akan ter-lihat pemimpinan yang nasional. Dan bagaimana dia menghadapi saat terjadi ge-sekan, apakah dia mencari aman saja, ini penting kita ketahui.

Semangat menghargai keberagaman sepertinya luntur….
Beberapa waktu lalu saya kebetulan datang ke Toba Samosir (Tobasa) untuk melantik pemuda. Pas pelatikan mendengar azan magrib, saya katakan bagi pemuda-pemuda di sana, kita harus mampu memberikan rasa aman bagi saudara-saudara kita beragama Islam, yang minoritas. Orang Kristen juga harus menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan.

Saya seorang Kristen-Batak yang segaja memilih daerah pemilihan saya di daerah Sumedang dan Majalengka. Saya sudah dua periode menjadi wakil dari daerah yang mayoritas Muslim. Saya pikir kalau seluruh orang Batak harus pulang kampung untuk mencalokan diri dari daerahnya, menurut saya bukan itu Indonesia yang kita capai. Semua dari Sabang sampai Marauke adalah kampung halaman kita. Maka, saya kira kita harus bisa menjadi pelolor-pelopor soal kebinekaan. Kita harus ciptakan kader muda yang punya wawasan nasional dalam membangun bangsa Indonesia. Sejak dulu bahwa mengusung kebhinekaan, se-mangat kebangsaan ini harus diperjuangkan. Kita harapakan adalah kelompok yang pro kebangsaan dan kebhinekaan itu harus makin kuat.

Soal kebhinekaan, polemik GKI Yasmin sampai saat ini belum menemukan solusi. Walikota yang mencabut izin GKI Yasmin adalah walikota yang diusung oleh PDIP?
Semangat Pancasila itu harus terus disosialisasikan. Pancasila harus juga disampaikan di daerah-daerah yang belum Pancasilais. Soal walikota itu, kami sudah tarik dukungan. Maka, ke depan kita akan selektif memilih pemimpin kepala daerah.

Masalah GKI Yasmin di Bogor telah menjadi perhatian kami khusus. Melalui DPC PDI Perjuangan Kota Bogor telah mencabut dukungan politik terhadap walikota Kota Bogor, Diani Budiarto, karena dianggap mengabaikan keputusan hukum. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di DPRD Kota Bogor yang mencabut dukungan politik terhadap Walikota. Rakernas juga mengamanatkan DPP PDI Perjuangan untuk memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tetap konsisten membela dan menjaga terciptanya kerukunan umat beragama.

Lalu, soal perbaikan toilet di gedung DPR bagaimana pendapat Anda?
Saya sejak dulu menolak hal-hal seperti ini. Saya harus bertengkar dengan teman sendiri. Pembangunan gedung DPR saja saya menolak, apalagi masalah renovasi toilet yang diperkirakan menghabiskan biaya yang sedemikian banyak. Kita tolak hal itu.

Name(wajib)

Email(wajib)

Website

Comment(wajib)

Kirim

Δ