Postdam Hutasoit


Postdam Hutasoit

Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 31 Desember 1946

PENDIDIKAN :

Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pasti Ilmu Alam

S 1 Geografy / Regional Planning, Lulus Tahun 1976

KURSUS-KURSUS :
1. LEMHANAS Tahun 1994

2. Kursus Perencanaan Sosial Kota di Taiwan Tahun 1987

3. Kursus Perencanaan Kota di Bali Tahun 1980

RIWAYAT PEKERJAAN LEGISLATIF

1. Anggota MPR RI Tahun 1982-1987
2. Anggota DPR RI Komisi V (Perhubungan dan Pekerjaan Umum) Tahun 1988-2004 (Tiga Periode)
3. Koordinator Panitia Anggaran DPR RI Komisi V Tahun 2000-2004
4. Wakil Ketua Panitia Ad Hock II Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001-2004
5. Wakil Ketua Komisi B pada Sidang-sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001-2004
6. Anggota DPR/MPR RI mewakili Jawa Barat Tahun 1999-2004
7. Anggota DPR/MPR RI mewakili Jawa Timur Tahun 1988-1999
8. Anggota MPR RI mewakili Jawa Timur Tahun 1982-1987

RIWAYAT PEKERJAAN PEMERINTAHAN

Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Tahun 1976-1988

RIWAYAT ORGANISASI

1. Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP) 2008-2009
2. Wakil Sekretaris Balitbang DPP PDI P Tahun 1997-1999
3. Ketua Bidang Tenaga Kerja DPP Golkar Tahun 1993-1997
4. Ketua DPP KNPI dan Ketua DPP AMPI Tahun 1985-1990
5. Wakil Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 1970-1972
6. Anggota GMNI/GMKI Tahun 1967-1972

Otorita Asahan tidak Perlu, Inalum Harus Stop 2013
Perusahaan aluminium di kawasan Asahan, Sumatera Utara, selama ini kuasai perusahaan Nippon. Jepang sebagaimana diketahui memikiki saham mayoritas 58,9 persen saham Inalum melalui Nippon Asahan Alumminium (NAA). Saham NAA dikuasai 50 persen oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 50 persen milik swasta Jepang. Sementara masa berlaku Build, Operate, and Transfer (BOT) Inalum berakhir 2013.

Adalah Postdam Hutasoit, pria kelahiran Pematang Siantar 31 Desember 1946, menyebutkan proyek yang selama ini di Asahan adalah proyek yang banyak merugikan Indonesia. “Oleh karena itu perlu ditinjau ulang lagi. Kontraknya jangan diperpanjang lagi. Sendari dulu saya sudah katakan bahwa proyek Asahan rugi, tidak ada ada gunanya diperpanjang. Karena itu tahun 2013 kontak dengan Jepang harus distop,” ujarnya berbicang-bicang dengan BATAKPOS di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (27/4).

Postdam menambahkan otorita yang selama ini mengelola kawasan Asahan tidak perlu ada lagi. “Otorita tidak perlu lagi di Asahan. Sejak dulu, masa Soekarno tahun 1962 mengatakan otorita ini tidak penting di Indonesia. Dulu ada konsensus bahwa otorita hanya ada di Budi Luhur. Seharusnya otorita Asahan itu juga hanya sifatnya koordinasi saja,” ujarnya pemrakarsa bandara Silangit, ini.

Apa salahnya kalau dikekola otorita? “Kita harus memperhatikan seluruh isi kontrak dengan Jepang. Karena tidak perlu lagi ada otorita. Kita harus kritisi tanggung-jawab dan kewajiban, beserta tugas-tugas dari otorita itu sendiri. Memang ototita Asahan memberikan pajak bunga air ke-9 kabupaten di sekitar Asahan. Tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang dikeruk dari perut Asahan,” ujar mantan anggota di Komisi Anggaran dan Komisi V ini.

Sebenarnya bagaimana awal mula proyek Asahan? “Sebenarnya proyek asahan sudah dimulai masa Belanda, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini PLN sudah punya inisiatif mensurvei dan membuka jalan ke Singapura. Jadi tidak tepatlah kalau ada orang yang mengaku-ngaku berjasa pada proyek Asahan,” ujarnya tanpa menyebut nama.

Menurut Postdam, sejak tahun 1965 PLN-lah yang menjejaki rencana proyek Asahan yang dibantu Jepang oleh JICA. “Keberadaan Inalum selama ini tidak memberikan keuntungan, malah merugikan pada negara terutama kerugian ditanggung pemeritah daerah Sumatera Utara. Selama ini, kontribusi yang diberikan Inalum dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan Inalum tidak sebanding,” tambahnya.

Postdam mengajak untuk merenungkan, hasil daerah proyek PLTA yang dihasilkan Asahan hanya menghasilkan 2 megawatt. “Itu pun hanya mampu menghidupi Porsea. Padahal, dulu di dengung-degungkan listrik menjual ke Madagaskar, Malaysia dan Singapura juga. Apalagi kalau ditotal hasil listrik yang dihasilkan bisa 2000-an megawatt.

Dia juga mengusulkan agar pengelolaan Inalum ke depan berada di tangan, pemerintah provinsi Sumatera Utara, dikoordinasikan pada pemerintah pusat. Kalau sudah begitu, pemerintah tidak memiliki alasan kuat untuk memperpanjang kontrak dengan Jepang di Inalum.

Seperti diketahui, Jepang berkepentingan agar kontrak Inalum diperpanjang, agar pasokan aluminium di Negeri Sakura tersebut selalu berada pada posisi aman. Inalum tercatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar 411 milyar Yen.Tercatat saat ini, 60 persen (225 ribu ton) dari produksi alumunium Inalum diekspor ke Jepang.

“Inalum harus kembali ke tangan kita. Mengembalikan Inalum kembali ke tangan nasional, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, ketimbang memperpanjang kontrak kembali dengan pemerintah Jepang,” ujar mantan anggota DPR/MPR (1982-2004).***hotman j lumban gaol

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s