Martin Hutabarat


Nama Asli Martin Hutabarat
Nama PanggilanNama PopulerMartin Hutabarat
Tempat/Tanggal LahirPematang siantar, Sumatera Utara, Indonesia, 26 November 1951

Daerah Asal Pemilihan : Sumatera Utara III

Komisi : Hukum, HAM, Keamanan (Komisi III) sebagai Anggota

Karier

  • Anggota DPR – RI (2009)
  • Lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 26 November 1951 laslu. Dia adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra dari Daerah Asal Pemilihan : Sumatera Utara III. Saat ini duduk di Komisi III sebagai Anggota. yang membidangi Hukum, HAM, Keamanan.

Adanya niat DPR menggulirkan hak interpelasi dalam hal pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terdakwa korupsi, yang makin kencang dinilai Martin Hutabarat, apa yang dilakukan teman-temannya di komisi hukum DPR ini bukanlah sebuah jalan keluar.

Martin menilai pengajuan interpelasi ini juga akan membuat citra DPR semakin merosot di mata masyarakat. Sikap ini terkesan mau mengamputasi kebijakan Menhkum HAM baru yang ingin memperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi para napi koruptor.

Martin juga merasa keputusan beberapa anggota dewan soal pengajuan interpelasi ini terlalu terburu-buru. Dia merasa interpelasi ini kental dengan nuansa politik dan sangat emosional.

Dia sudah mengusulkan agar digelar Raker lanjutan mencari jalan keluar dari kemelut tersebut antara Menkum HAM dengan Komisi III. Namun, sebagian rekannya anggota komisi III terlalu bersemangat untuk menggulirkan interpelasi ini tanpa merasa perlu menunggu rapat lanjutan.

Wawanwacara

Reformata.com – AWAL bulan lalu (3/10), di Gedung DPR diadakan rapat konsultasi antara DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa saat setelah rapat dimulai, seorang Wakil Ketua Komisi III DPR melontarkan usul untuk membubarkan KPK. Rapat konsultasi itu kemudian berubah menjadi ajang penyudutan KPK. Jauh sebelum santer terdengar slentingan terkait pembubaran KPK, Ketua DPR sendiri pernah melontarkan usulan itu. Tidak semua anggota DPR sependapat. Usulan pembubaran itu malah menuai protes dari para sejawat di DPR yang ingin KPK jangan dibubarkan.

Adalah Martin H Hutabarat, anggota Komisi III dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tidak setuju kalau KPK dibubarkan. Pria kelahiran Kota Pematang Siantar, 26 November 1951 ini bukan politisi baru, tahun (1987-1992) dia tercatat sebagai legislatif dari Golongan Karya (Golkar). Mantan Pemimpin Umum Surat Kabar Jayakarta (1992-1998) ini beberapa waktu lalu berbincang dengan wartawan Reformata di ruang kerjanya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jumat (14/10). Demikian petikannya:

Isu liar yang muncul belakangan menyebut DPR ingin membubarkan KPK. Apa ini serius, atau hanya slentingan saja?
Isu keinginan DPR membubarkan KPK ini terlontar dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama dengan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Di situ keempat pimpinan Komisi III menunjukkan kedongkolannya terhadap KPK. Di situlah mereka melontarkan ide KPK dibubarkan saja. Saya ketika itu hadir sebagai wakil pimpinan fraksi. Saya dua kali interupsi, meminta kepada Ketua DPR untuk menjernihkan keinginan pembubaran itu, tetapi ketua DPR menolak saya menyampaikan pendapat. Hanya pimpinan Komisi III saja yang bisa bicara. Ada segelintir orang yang setuju, tetapi mayoritas kita menganggap KPK masih perlu. Seharusnya KPK harus kita dorong agar efektif menunaikan tugasnya, bukan dibubarkan.
Memang, KPK itu adalah lembaga adhoc, lembaga sementara yang didirikan dalam jangka waktu tertentu, sampai Kepolisian dan Kejaksaan bisa tuntas memberantas korupsi. KPK muncul dulu, karena dianggap Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu memberantas korupsi. Saya kira dengan korupsi yang meraja-lela, tidak boleh kita atasi dengan membubarkan KPK. Malah seharusnya, KPK kita harus diperkuat.

Kalau demikian banyak mendukung KPK tetap ada. Apakah ia bukan lebih baik dijadikan lembaga permanen?
Sejak KPK berdiri, KPK sendiri belum mampu membenahi masalah internalnya sendiri. Sekarang ini penyidik-penyidik KPK itu semua dari penyidik Kepolisian, dan penuntutnya juga dari Kejaksaan. Ruang tahanan pun KPK pakai milik ruang tahan rutan, di bahwa Departemen Hukum dan HAM, dan rumah tahan Kepolisian. Kalau badan KPK menjadi lembaga permanen, mau-tidak-mau harus juga memikirkan rumah tahanan milik KPK sendiri, harus ada juga tim penyilidik dari KPK sendiri. Kita melihat akar masalahnya bukan di situ, menjadikannya lembaga permanen. Tetapi kinerja KPK yang harus terus kita dorong. KPK jangan dibubarkan, tetapi jangan juga KPK tebang pilih, karena kesan itu ada. Kalau KPK bubar para koruptor yang senang.
Tiga lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK didaulat untuk memberants korupsi. Tetapi kelihatannya tidak ada sinergi, jalan sendiri-sendiri…
Kalau korupsi ditangani Kepolisian dan Kejaksaan seolah-olah bisa ditangani lebih gampang. Maka, banyak orang merasa kalau kasus korupsi ditangani Kepolisian dan Kejaksaan saja, kalau ditangai Kejaksaan akan lebih gampang. Jangan sampai ditangai KPK. Harusnya itu tidak boleh, ketiga lembaga ini harus saling melengkapi.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mensinergikan ketiga lembaga tersebut?
Saya kira peranan Presiden sangat signifikan untuk mem-berantas korupsi. Kalau kita lihat sekarang Presiden terlalu banyak beretorika soal pemberantasan korupsi. Saya kira Presiden sudah saatnya mendorong Kepolisian, Kejaksaan dan KPK bisa bersinergi. Sebenarnya pemberantasan korupsi sekarang tidak sesulit yang kita alami sekarang, jika seandainya Presiden sebagai pemimpin tertinggi dan pembina dari partai yang paling besar bisa mendorong ini, pemberantasan korupsi akan lebih baik. Tetapi, sejauh pengatamatan saya, pemerintah hanya mengucapkan retorika. Citranya ingin dikenang masyarakat sebagai pemerintah yang serius memberatas korupsi. Tetapi, kenyataannya tidak, prakteknya jauh dari kesan apa yang dicitrakan.

Apakah retorika itu muncul karena disandera oleh koalisi?
Saya kira retorika itu bukan tersandera oleh mitra koalisi. Sejak awal, mestinya pemerintah ini menegaskan bahwa pemeritah koalisi ini bukan pemerintah yang menutup-nutupi korupsi, tetapi koalisi yang mau haramkan korupsi. Presiden seharusnya tidak boleh tersadera oleh kepentingan pragmatis. Presiden kita sejak awal harus sadar bahwa dia dipilih oleh rakyat, bukan dipilih DPR atau MPR, tetapi dipilih 61 % suara pada satu putaran.

Fungsi KPK selain melakukan tindakan juga melakukan pencegahan; diantaranya memberikan pelatihan dan penyuluhan. Harusnya KPK ke depan seperti apa?
Memang kelihatannya penindakannya dominan, harus berimbang. Apa yang dilakukan, pencegahan dan penindakan hal seimbang. Ngga boleh karena pecegahan, penindakan berkurang. Tetapi bagaimana KPK melakukan pencegahan, badan anggaran DPR saja diundang KPK menjadi perdebatan. Kadang DPR memang harus tahu diri, konsisten dalam hal ini. Di satu pihak DPR mendorong KPK untuk terus berupaya melakukan pemberantasan korupsi, tetapi di sisi lain DPR tidak mau dimintai keterangan.

Ada indikasi bahwa pemilihan KPK itu juga ada intrik politik, partai politik terlibat, ada tangan partai politik terpilihnya pimpinan KPK?
Memang itu realitas yang terjadi, keterlibatan partai amat dominan. Ke depan untuk memilih pimpinan KPK menurut saya mesti dipilih oleh tokoh masyarakat saja. Katakan misalnya, tokoh masyarakat ada 11 orang, mereka saja yang dipilih DPR. Mereka itulah yang memilih pemimpin KPK. Ini menurut saya, menjawab kecurigaan, apriori, bahwa DPR sarat dengan pemilihan pemimpinan KPK. Ke depan kita berharap pemimpin KPK itu steril dari kepentingan-kepentingan politik.
?Hotman J. Lumban Gaol

Iklan

 Eben Ezer Siadari


Eben Ezer Siadari memulai karier sebagai wartawan ekonomi dan bisnis dua dekade lalu, sebelum menjadi penulis independen (freelance writer) purnawaktu, dengan fokus sebagai co-writer otobiografi, biografi, memoar serta menangani penulisan buku profil perusahaan dan laporan tahunan korporasi. Lahir di Sarimatondang 27 Juli 1966, kini ia dan keluarga tinggal di Ciputat, Tangerang, Banten.

Karier jurnalistiknya dimulai di majalah Warta Ekonomitempat dimana ia kemudian menjadi managing editor, sebelum menjadi pemimpin redaksi MajalahWartaBisnis, BisnisKita dan Majalah DUIT!. Sebagai wartawan ia telah menulis ratusan laporan jurnalistik, mewawancarai berbagai tokoh birokrat, pengusaha, akademisi hingga entrepreneur menengah dan kecil.

Sebagai penulis dan editor ia telah menulis, menyunting dan menyumbang tulisan pada lebih dari 10 buku, antara lain The Ciputra Way, Praktik Terbaik Menjadi Entrepreneur Sejati (Elexmedia Komputindo, 2006), Teologi Kerja Modern dan Etos Kerja Kristiani(Institut Darma Mahardika, 2011), Mansen Purba SH, Guru Saya Marsimalungun (Bina Budaya Simalungun, 2008), The Power of Values in the Uncertain Business World, Refleksi Seorang CEO, Herris B. Simanjuntak(Gramedia, 2004) To See the Unseen, Kisah Di Balik Damai di Aceh (Penerbit H2I, 2008),  OTB Sitanggang, Sang Pelopor (Penerbit Suara Harapan Bangsa, 2011),Dari Pulau Buru Ke Cipinang, Sebuah Sejarah Kecil(Penerbit Rajut dan Rayyana Komunikasindo, 2011),Gede Prama Meninggalkan Keangkuhan, Bersahabatkan Keberhasilan, Menuju Kejernihan (Gramedia Pustaka Utama, 2006) On Becoming the Winner Generation(Penerbit Lintas Berita, 2008), dan beberapa buku lainnya. Ia juga merupakan associate editor untuk buku karya Jansen Sinamo sebelumnya, 8 Etos Kerja Bisnisdan 8 Etos Keguruan, keduanya diterbitkan Institut Darma Mahardika (2009 dan 2010).
Pengetahuan dan wawasan kepenulisan dan penyuntingan ia dapatkan selama mengikuti pendidikan di Advanced Course for Practical Journalism, Thomson Foundation, Cardiff, Wales atas beasiswa Pemerintah Inggris pada tahun 1994. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung (1990) ini juga adalah peserta International Visitor Program (IVP) angkatan 1997 di Washington, AS, yang diselenggarakan oleh United States for Information Agency (USIA), Amerika Serikat.