Saur Tumiur Situmorang


DSCN0053

Saur Tumiur Situmorang

Perempuan kelahiran Medan, 25 Desember 1960 adalah anggota Komisioner Komnas Perempuan. Dia menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 100, Sekolah Menengah Pertama Negeri VII, dan Sekolah Menengah Atas Negeri V, semuanya di kota kelahirannya. Kemudian tahun 1980 melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Tahun 1997 mendalami Community Development dengan mengambil program masteral di College of Social Work and Community Development di University of the Philippine, Diliman, Quezon City, Philippine. Mengikuti Human Rights Training di Oxford University, Inggris pada tahun 2000.

Bekerja bersama kelompok masyarakat yang dimarjinalkan oleh sistem pembangunan khususnya komunitas petani di Sumatera Utara sejak 1988 saat dia mulai bergabung dengan KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) sebagai staff Hukum dan Kemasyarakatan , seterusnya menjadi Direktur Program KSPPM satu periode, dan sebagai sekretaris pelaksana selama 2 periode.

Ikut mendirikan beberapa Ornop di Sumatera Utara, antara lain, BAKUMSU (Bantuan Hukum dan Advokasi Hak-Hak Rakyat Sumatera Utara), dan Petrasa (Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam). Pernah menjadi pengurus di beberapa jaringan Ornop, antara lain:

Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia (JK-LPK); Kelompok Kerja Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan Struktural (KIKIS); International NGO Forum for Indonesian Development (INFID); dan Board of Indonesian Organic Certification (BioCert); Aktif menulis di buletin Prakarsa, menulis buku Arti dan Fungsi Tanah Bagi masyarakat Batak bersama Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, dan beberapa tulisan yang dimuat di buku terbitan Bakumsu dan KSPPM.

Lembaga Agama Cenderung Melindungi Institusinya!

LEMBAGA pendidikan dan institusi agama seharusnya menjadi mercusuar pene-gakan hak perempuan. “Pelecehan seksual menjadi ironi besar bagi lembaga-lembaga itu,” kata Saur Tumiur Situmorang SH., M.Sc., komisioner HAM Perempuan, yang sejak 1988 bergabung dengan KSPPM (Kelompok Studi Pengem-bangan Prakarsa Masyarakat) Siborong-borong, Sumatera Utara untuk isu petani dan masyarakat adat dan kemudian menjadi Sekretaris Eksekutif CREDO (Center for Organization and Democracy Development) ini.

Berikut bincang-bincang dengan Komisioner bidang pemantauan Komnas HAM Perempuan seputar pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendeta yang juga dosen di sebuah sekolah Alkitab khusus putri yang berlokasi di Laguboti, Tobasa, Sumatera Utara.

Bagaimana Komnas HAM perempuan melihat dugaan pelecehan seksual oknum pendeta itu?
Sebetulnya di tahun 2008, ada juga kasus dari gereja yang bersangkutan masuk ke mari, yaitu mengenai sangkaan pelecehan seksual yang dilakukan pendeta terhadap pegawainya. Cuma kami sangat prihatin karena pucuk pimpinan gereja itu tidak memberikan kepastian terhadap penyelesaian kasus itu. Sampai sekarang hak korban masih terkatung-katung. Seharusnya institusi gereja memberikan penyelesaian yang menghargai hak-hak korban.

Untuk kasus mahasiswi Alkitab belum lama ini?
Secara tertulis, kasus itu memang belum sampai ke Komnas Perempuan. Hanya ada teman yang ikut mendam-pingi kelompok itu menelpon, kemudian secara substantif kita meminta mereka menyampaikannya secara tertulis. Sampai sekarang belum, jadi asumsi kita, mereka mau menyelesaikan dulu secara internal. Namun karena sudah disampaikan ke kita, kita sudah bicarakan di Komnas Perempuan. Kebijakan kita, tetap kita melihat bahwa kasus itu harus diselesaikan, baik secara hukum maupun oleh lembaga gereja sebagai institusi. Juga supaya ada semacam tim untuk trauma healing pada korban.

Bagaimana Anda sen-diri melihat kasus itu?
Terus terang saya juga prihatin. Kemudian saya juga turut salut kepada para korban yang berani membuka kasus itu. Saya pikir, kejadian serupa banyak terjadi, tidak hanya di gereja itu, termasuk kasus Anand Khrisna yang disangkakan seperti itu, tapi sedikit korban yang bersuara. Jadi saya kira ini adalah langkah awal untuk melakukan advokasi secara nasional, bagaimana institusi agama dan institusi pendidikan memberikan perha-tian pada pencegahan dari tindakan serupa yaitu kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.

Bagaimana penyelesaian kasus yang melibatkan pejabat agama selama ini?
Setidaknya yang kami alami, lembaga agama ini cenderung melindungi institusinya. Takut kalau ini terbongkar, seolah-olah ini merupakan aib institusi begitu. Mereka tidak melihatnya sebagai kesempatan untuk refleksi. Ini proteksi bagi si pelaku. Kalaupun ada penyelesaian, biasanya terjadi penyelesaian diam-diam, barangkali dengan dimutasikan. Saya lihat untuk kasus Aceh, ya penyelesaiannya hanya sekadar mutasi, tanpa ada pengakuan bahwa telah terjadi kasus tersebut. Itu yang membuat kita berpikir untuk mendorong lembaga-lembaga di institusi agama untuk membuat mekanisme bagaimana mengatasi masalah ini dan pemulihan bila sudah terjadi, dan bagaimana agar hal itu tidak terjadi. Agar ada mekanisme untuk mahasiswa, umatnya atau rekan kerjanya.

Karena yang melakukan itu pendeta, banyak pihak yang meragukan kesaksian korban. Mereka dianggap menipu?
Bagi kami, keterangan korban adalah kebenaran. Untuk mengecek itu benar atau salah itu bukan tugas kami, tapi tugas polisi. Tugas kami melindungi korban. Kalau pimpinan gereja mengatakan itu, itu yang saya katakan, mereka begitu proteksi terhadap institusinya, sehingga tidak membuka mata dan hati mereka bahwa pendeta atau pastor itu adalah manusia yang mungkin bisa saja jatuh. Yang terjadi itu kan kekerasan terhadap perempuan dalam relasi kekuasaan. Ada posisi tidak seimbang antara dosen dengan mahasiswa, sehingga mungkin saja si mahasiswa itu respek berlebihan terhadap dosen.

Mengapa lembaga agama itu bisa mengambil peran yang sebaliknya dari kodratnya?
Itu karena ada relasi kekuasaan. Pendeta dikultuskan. Orang melihat pendeta itu seolah melihat wakil Tuhan. Apa pun tindakannya, diasumsikan pasti kasih. Dalam keseharian saya juga mengkritisi teman-teman pen-deta, bagaimana agar mereka tidak menyalahgunakan keper-cayaan jemaat atau umat.

Memang ada kalanya ketika umat itu mempercayai gembalanya, percaya pendeta atau pastornya, dia yakin sebagai totalitas. Ketika itu, kadang ada sesuatu yang menjadi tidak rasional. Dia selalu tunduk saja, sampai dia sadar ada sesuatu yang tidak sewajarnya. Ketika itu terjadi, belum tentu dia punya keberanian untuk mengungkapkan. Jadi butuh satu keberanian yang luar biasa bagi jemaat atau umat yang menjadi korban untuk membuka persoalan ini.

Karena terbangun image bahwa pemimpin gereja atau ulama itu adalah kultus kudus, sehingga orang yang menjadi korban itu dianggap sebagai memberikan informasi yang bohong, fitnah dan lain-lain. Orang mengatakan, pendeta itu sangat baik, tidak mungkin dia melakukan itu. ditulis, Paul Makugoru.

Sumber: Reformata.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s