Junedi Sirait, SH


Biodata

junedi sirait Nama : Junedi Sirait , SH

  • Tempat/Tanggal Lahir             : Pematang Siantar, 6 Mei 1966
  • Pekerjaan                                    : Anggota DPRD Kab. Bogor Periode 2009-2014

Istri:

Mayor CKU (K) Kartini Siringoringo

Anak:

  1. Ananda Christie Angelin
  2. Angela Irena Minarti Anabel

Riwayat Organisasi:

  • Ketua dan Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Eksaminasi, Penegakan Hukum dan Anti Korupsi (LSM EK-PHAKSI)
  • Ketua dan Pendiri Lembaga Advokasi Demokrat (LEADER)
  • Ketua DPC IKADIN Jakarta Barat
  • Penasehat DPC PERADI Jakarta Barat
  • Ketua Bidang Organisasi DPP IKADIN
  • Sekretaris III DPP Ikatan Pelopor Pembangunan
  • Wkl. Ketua Bidang Hukum & HAM DPC Partai Demokrat Kabupaten. Bogor
  • Departemen Hukum & HAM DPP GKJI
  • Sekjen Yayasan Panca Jati

Riwayat Pekerjaan :

  1. LBH Kosgoro, Jakarta Pusat.
  2. Kantor Hukum HENDRI. S & Associates, Jakarta Pusat.
  3. Kantor Hukum JUNEDI SIRAIT & Rekan, Jakarta Barat
  4. Lembaga Advokasi Demokrat (LEADER), Bogor

 

Alamat:

Perumahan Legenda Wisata Cluster Marcopolo A.18 No.16-17 Ds. Wanaherang, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor 16967 : Perumahan Griya Kenari Mas Blok H.3 No.12-13. RT.08 – RW.10 Cileungsi – Bogor 16820

“Legislator Yang Tak Gentar Bicara Benar”

 Namanya sudah tidak asing lagi di dunia Praktisi Hukum. Junedi Sirait, SH, pria kelahiran Pematang Siantar, 6 Mei 1966 memulai karier sebagai praktisi hukum Advokat/Pengacara di era tahun 2007. Namanya melejit ketika membela para Pilot yang berseteru dengan Perusahaan PT Adam Air Skyconnection yang kemudian hari oleh pemerintah mencabut izinnya.

Penjabat Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jakarta Barat ini juga pernah memimpin unjuk rasa, sedikitnya 500 Advokat, berorasi di Kejaksaan Agung, DPR-RI dan Istana Presiden. Unjuk rasa itu untuk membela rekan seprofesinya Ali Mazi, SH, mantan Gubernur Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dijadikan sebagai tersangka pada saat menjalankan profesinya sebagai Pengacara dalam kasus Hotel Hilton. Hasilnya, Ali Mazi oleh putusan hukum dinyatakan tidak terbukti bersalah, bebas.

Selama menjadi Advokat Junedi juga sangat konsisten menyuarakan agar Advokat bisa disetarakan dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut dan Hakim sebagai Pemutus perkara dalam pengadilan. “Bagi saya Advokat sebagai Pembela, sehingga hak immuniteit Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan demi hukum harus tetap terjaga dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang,” ujar anggota DPRD Kabupaten Bogor Periode 2009-2014, dan Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor, ini.

Sejak tahun 2009 lalu, Junedi mengantungkan toga profesi kepengacaraanya, untuk lebih konsen, terjun ke ranah politik. Saat itu dia terpilih Legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Bogor. Kini, dia bertekad untuk kembali mempertahankan kursi Legislatif yang telah dia sandang selama ini. Menjadi Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan 2 (dua) melalui Partai Demokrat dengan Nomor Urut 4. Apa sesungguhnya yang menjadi motif di balik pencalonannya kembali itu? Berikut bincang-bincangnya dengan Hotman J Lumban Gaol, Redaktur Pelaksana Reformata:

Sudah lebih enak jadi Pengacara, dan memiliki karir yang cukup bagus. Apalagi Anda tercatat pernah menjabat sebagai Ketua IKADIN Cabang Jakarta Barat, jabatan yang prestisius. Mengapa banting stir memilih karier di dunia politik?

Sesungguhnya saya terjun ke dunia politik ini bukan dadakan. Sudah jauh-jauh hari saya rencanakan, dengan sangat matang dan tentunya dengan berbagai pertimbangan. Berjubel pengalaman sebagai Advokat, 18 tahun, justru malah mendorong saya untuk memutuskan terjun ke dunia politik. Saya ingat betul saat pertama kali terjun ke dunia politik dan memilih Partai Demokrat sebagai sebagai kendaraan dan sekaligus sebagai rumah politik saya, itu sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Sejak awal berdirinya Partai Demokrat dan waktu itu saya dan teman-teman sudah berperan aktif melakukan tugas dan fungsi kami sebagai Advokat, melakukan Advokasi Hukum di Partai Demokrat. Dimana pada saat itu kami mendapat kepercayaan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat yang pertama, yaitu Bapak Prof. Dr. Budi Santoso.

Saya masih ingat betul tugas pertama yang diberikan kepada saya sekitar tahun 2004 adalah mengamankan DPC Partai Demorat Kabupaten Bogor melalui payung hukum dari manufer-manufer politik yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi pasca-pertama sekali terpilihnya SBY sebagai Presiden RI melalui Partai Demokrat. Tiba-tiba saja banyak orang berbondong-bondong masuk ke Partai Demokrat dengan animo politik yang luar biasa tingginya. Bisa menjadi pejabat partai, baik di pengurusan tingkat Desa hingga Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Dan itu pun dilakukan dengan berbagai manufer yang menghalalkan segala cara demi kepentingan sesaat. Baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Maka, kalau diingat-ingat waktu itu Partai Demokrat yang bukan apa-apa dan merupakan partai yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, sama sekali oleh kekuatan lawan, akan tetapi dalam waktu yang sangat singkat Partai Demokrat menjadi idola dan sekaligus primadona Partai Politik yang ada, kalau boleh dibilang “iya kira-kira seperti madu yang sedang dikerumuni oleh semut-semut.”

Terbesit sepertinya Partai Demokrat adalah satu-satunya Rumah Politik bagi Anda….

Sebagai pribadi saya berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi politik, dan sekaligus terlibat langsung sebagai pengurus partai politik di Partai Demokrat. Jadi sudah barang tentu hal ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya dalam berpolitik. Terus terang, pada awalnya di tahun 2004 saat itu saya begitu terobsesi dengan kharisma dan  figur seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemudian saya mencoba belajar memahami lebih dalam tentang ajaran fundamental partai yang dibangun oleh SBY dengan rumusan garis ideologi partai yang Nasionalis-Religius.

Artinya, bahwa secara horizontal pusat perhatian partai adalah pada mempertahankan NKRI serta memupuk kecintaan kepada bangsa dan Negara, dan secara vertikal adalah membangun manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia yang dilandasi dengan semangat keagamaan, yakni beriman kepada Tuhan Sang Pencipta. Lalu menyebarluaskan kasih sayang Tuhan dimuka bumi ini. Demikian juga dengan sifat partai yang inklusif, artinya bahwa Partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga Negara; tanpa membedakan suka, agama, ras dan golongan, yang berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa, di mana idealisme sebagai Trilogi Perjuangan Partai yaitu Demokrasi, Kesejahteraan dan Keamanan merupakan tiga hal yang secara sinergis diperjuangkan.

Garis ideologi partai yang Nasionalis-Religius itu mendorong Anda terjun ke politik?

Doktrin partai telah meneguhkan saya sungguh-sungguh memahami, memilih, mengapa saya terjun ke dunia politik dan memilih Partai Demokrat sebagai Rumah Politik saya. Saya pernah menjadi fungsionaris di DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Otonomi Daerah, dan kemudian dipercaya sebagai pengurus harian DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum, sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Semua itu terjadi tidak dengan begitu saja, tetapi melalui proses dan berdasarkan kepada perjuangan dan komitmen politik yang selama ini saya laksanakan dengan sebaik-baiknya terhadap Partai Demokrat. Secara pribadi saya terus menanamkan niat berbuat sesuatu yang terbaik bagi masyarakat dan daerah tempat tinggal saya (di Perumahan Legenda Wisata Cluster Marcopolo, Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor).

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014, boleh diceritakan seperti apa perjalanan karir politik Anda?

Begini, yang pasti saat itu saya diberi amanah oleh Partai Demokrat Kabupaten Bogor untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Fraksi dan sekaligus menjadi Ketua Komisi A yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, meliputi Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Politik, Hukum dan Perundang-undangan, Humas/Pers, Kepegawaian/Aparatur Daerah, Organisasi Masyarakat, Kependudukan, Pertanahan dan Perizinan. Maka, dalam hal ini sesuai tugas pokok dan fungsi. Saya senantiasa terus berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengemban amanah partai yang telah menugaskan saya untuk bisa memberikan yang terbaik dan berguna bagi masyarakat. Kemudian, seiring perjalanan waktu dan aturan politik di DPRD mengenai pergantian paruh waktu, rotasi kepemimpinan, saya pun kembali dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan.

Apa saja yang kendala yang dihadapi selama menjadi anggota legislator?

Sebagai Anggota DPRD yang mengemban tugas dan amanah, saya senantiasa fokus untuk bekerja dengan sepenuh hati guna mewakili kepentingan masyarakat secara utuh sesuai tupoksi yang saya miliki. Khususnya kepada para konstituen selaku pemilik hak suara yang telah memutuskan dan memberikan dukungan penuh untuk memilih saya sebagai wakil mereka di parlemen. Lalu, memperjuangkan dan memidiasi setiap persoalan masyarakat yang menyangkut kepada urusan kebijakan pemerintah daerah dan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan kehidupan warga masyarakat. Tentu hal-hal yang bersentuhan dengan hak-hak masyarakat itu sendiri. Kalau ditanya kendala, masih banyak masyarakat yang hidup di pedesaan yang SDM-nya masih dibawah rata-rata. Sehingga terasa sulit untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan kesadaran berpolitik dan kepatuhan terhadap kewajiban sebagai warga Negara.

Kami peroleh informasi dari berbagai kalangan di DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Anda dikenal sebagai anggota yang suka berbicara vokal dan lantang, terkesan menantang, bahkan saat Anda menjabat sebagai Ketua Komisi A, juga dijuluki sebagai Komisi Bajak Laut. Bisa Anda jelaskan?

Hahaha…… kalau dibilang terkesan menantang itu sih kurang tepat. Julukan Komisi Bajak Laut sebenarnya hanya istilah yang diberikan teman-teman LSM dan para pewarta, jurnalis. Itu tak lebih karena di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Komisi A kami memang selalu tegas dalam memberikan rekomendasi dan keputusan. Baik itu kepada pihak pemerintah daerah, lembaga vertical, maupun swasta. Sepanjang yang berhubungan dengan kehidupan yang menyangkut permasalahan warga masyarakat, kami selalu memposisikan bahwa hak masyarakat itu jangan pernah terabaikan, kita tak kenal kompromi, dan kita selalu laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mendahulukan kepentingan masyarakat.

Tetapi saya pikir sebagai Wakil Rakyat iya memang sudah seharusnya kita melakukan itu, dalam arti bahwa kita harus ingat tentang tupoksi kita sebagai anggota DPRD yang melaksanakan tiga fungsi, yaitu: Legislasi yaitu bersama eksekutif membuat peraturan daerah. Lalu, Budgeting untuk menetapkan anggaran dengan skala proritas. Dan terakhir memiliki sikap Controlling.

Artinya, melakukan pengawasan terhadap kinerja para eksekutif?

Bagi saya agar tiga fungsi ini bisa berjalan dengan baik, memang selain keberanian juga perlu ketegasan. Itu juga sangat dibutuhkan. Tak kalah penting semua argumentasinya harus terukur, dapat dipertanggung-jawabkan dan harus berjalan by rule, dan justru saya pikir sebagai anggota parlemen kita malah tidak boleh mencla-mencle apalagi cuma bisanya cengengesan, dan tahunya cuma teriak setuju saja saat pelaksanaan rapat-rapat dan hanya ingin mengedepankan kepentingannya semata. Lagi-lagi sebagai Wakil Rakyat, memang sudah semestinya berani dan mampuh berargumentasi yang tentunya harus didasari oleh penguasaan disiplin ilmu yang baik dan penuh tanggung jawab. Jadi jangan hanya asbun, asal bunyi. Karena dalam menjalankan amanat rakyat yang kita wakili itu adalah kepentingan haknya dalam segala bidang, jadi sikap dan tingkah laku kita juga harus mencerminkan seorang pemimpin.

Sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan, bagaimana pandangan Anda, saol badan yang Anda pimpin mandul dan hanya formalitas pemenuhan standard saja, bahkan bila BKD menjalankan fungsinya maka diberi label sebagai fungsi Alat Kelengkapan dengan istilah jeruk makan jeruk?

Saya tidak setuju dengan istilah itu, justru Badan Kehormatan ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam hal melakukan fungsi tugasnya sebagai internal affair dalam memantau, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Lembaga, serta guna meneliti pelanggaran yang dilakukan oknum anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah janji yang telah diucapkan pada saat pelantikan sebagai anggota dewan. Oleh karenanya, masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pengaduan tentang prilaku para anggota legislatif yang dianggap menyimpang.

Bagi saya, jabatan sebagai Ketua BKD ini adalah merupakan jabatan terhormat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi tegaknya sebuah aturan atau regulasi yang ditetapkan di Lembaga DPRD itu sendiri. Untuk membuktikan pernyataan saya ini, ayo silahkan sampaikan pengaduannya dan BKD segera akan melakukan penyelidikan dan verifikasi serta klarifikasi atas pengaduan yang disampaikan tersebut. Saya jamin itu, yang penting pada prinsipnya pengaduan tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik data, fakta dan disertai alat bukti pendukung, jadi jangan hanya sekedar issu yang tak lebih hanya merupakan fitnah untuk menjatuhkan seseorang.

Akhir-akhir ini Partai Demokrat diterpa berita-berita yang tak sedap, bahkan dianggap Partai terkorup. Terkait pencalonan Anda kembali upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menepis berita-berita tak sedap ini, agar bisa merebut suara masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada Anda kembali?

Pertama, saya perlu tegaskan, tidak benar Partai Demokrat itu adalah partai terkorup. Menurut saya, semua itu tak lebih dari permainan kotor politik lawan. Kalau boleh saya mengutip pemberitaan yang baru-baru ini dirilis oleh  sebuah situs resmi berita internet kompasiana.com, yang ditulis oleh Fajar Muhammad Hasan, telah menulis tentang data tingkat korupsi partai-partai peserta Pemilu 2014 adalah sebagai berikut: pertama didominasi oleh PDI Perjuangan dengan jumlah koruptor 84 dengan tingkat persentase 33,7%, kedua Partai Golkar dengan jumlah koruptor sebanyak 60 dengan tingkat persentase 24,1% dan posisi ketiga diduduki oleh PAN dengan jumlah 36 dengan tingkat persentase 14,5%. Ini sinyalemen yang membuktikan ketidakbenaran issu bahwa Partai Demokrat bukan partai terkorup.

Kami menyadari issu-issu seperti itu sengaja dilakukan untuk menghantam Partai Demokrat, karena kita tahu persis bahwa untuk dua periode berturut-turut, Partai Demokrat berhasil dengan gemilang menghantarkan SBY menduduki kursi Presiden RI. Dimana pada pemilu 2014 nanti, tentu SBY tak lagi boleh mencalonkan diri sebagai calon Presiden untuk yang ketiga kalinya sebagaimana amanat konstitusi. Artinya ada peluang yang terbuka lebar bagi partai-partai lain untuk bisa merebut kursi Presiden yang tak lama lagi segera akan ditinggalkan oleh SBY. Ironisnya, beberapa kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi malah dijadikan sebagai momen oleh lawan-lawan politik Partai Demokrat sebagai pintu masuk untuk menyerang dan melemahkan Partai Demokrat.

Lalu, apa yang Anda lakukan mengambil hati konsituen?

Oleh karena itu, dengan persoalan-persoalan tersebut maka-mau-tidak-mau sebagai kader Partai Demokrat yang militan, agar bisa terus berkiprah di dunia politik untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor maka saya mencoba bekerja dengan metode 4 (empat) AS, yaitu: Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas dan Kerja Tuntas. Dan yang menjadi modal utama dan sangat berharga adalah mempromosikan diri kepada masyarakat di daerah pemilihan saya atas hasil karya nyata dan kinerja yang sudah dan terus saya lakukan sejak terpilih menjadi anggota dewan hingga sampai saat ini. Pengabdian mana yang terus saya lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ekses, dimana apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat akan pembangunan wilayahnya sudah kita serap dan salurkan dengan baik. Dan dalam menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat sudah barang tentu saya harus turun ke bawah atau blusukan menemui masyarakat sebagai konstituen pemegang hak suara.

Turun ke bawah, konsolidasi dan sosialisasi, masih ada tantangan yang dihadapi?

Bagi saya tiada hari-hari tanpa konsolidasi dan sosialisasi serta menjelaskan tentang tujuan dan keinginan kenapa saya ingin mencalonkan lagi sebagai calon Legislatif periode 2014 – 2019 kepada mereka dengan gamblang. Jujur saja setiap kunjungan dan sosialisasi yang saya lakukan banyak tantangan yang saya hadapi dan itu bermacam-macam bentuknya, akan tetapi apa yang saya yakini, saya lakukan, biar itu dianggap melawan arus, saya tidak perduli, yang jelas saya berkeinginan ada perubahan yang mendasar khususnya di wilayah Bogor Timur.

Apa lagi SBY itu kan tinggalnya di Dapil saya, jadi saya harus benar-benar bisa membaca sinyalemen atas kebijakan Presiden SBY yang pro rakyat, seperti terus mensosialisasikan dan memantau pengawasan jalannya kebijakan-kebijakan Pro Rakyat, meliputi BOS, PNPM Mandiri, KUR, pemberian bantuan pupuk dan bibit gratis, Raskin, Rutilahu, Jamkesmas, Jampersal, BLSM dan banyak lagi hal-hal lainnya. Termasuk pelaksanaan BPJS dan yang terakhir terus mensosialisasikan pentingnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Tapi sebaik apapun yang kita sudah lakukan, ada saja pihak-pihak yang kurang berkenan dan melontarkan kritik yang pedas dengan membabi-buta.

Namun, saya selalu bersikap biasa-biasa saja terhadap kritik, buat saya soalnya sederhana saja. Kritik yang betul akan saya perhatikan, yang lebih ironis lagi tidak jarang saya menjadi korban fitnah. Tetapi bagi saya tidak apa-apa, difitnah begini-begitu biarin saja. Saya masa bodohlah, saya jalan terus. Saya yakin kebenaran akan datang, tidak sekarang nanti ada saatnya kebenaran akan ditegakkan. Bagi saya yang penting jangan pernah berhenti melakukan kebaikan dan kebenaran. Saya ingat betul apa kata Firman Tuhan yang tertulis pada Kitab Kolose 3 ayat 23, yang mengatakan: “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Manusia.” Itu intinya.

Bila terpilih kembali sebagai anggota dewan, apa yang menjadi obsesi dan komitmen Anda?

Bila Tuhan berkehendak puji Tuhan. Saya tidak ingin yang muluk-muluk. Saya mau semua proses bisa berjalan dengan baik dan benar seturut kehendak-Nya, dan saya akan terus melanjutkan bakti saya dengan terus melanjutkan bekerja dan melakukan apa saja yang bisa saya perbuat, guna kepentingan masyarakat.

Ada closing statement yang ingin Anda sampaikan?

Singkat saja, jangan lupa 9 April 2014 datanglah ke TPS dan gunakanlah hak suara Anda dengan sebaik-baiknya, dan bagi yang berdomisili di Kabupaten Bogor, daerah pemilihan 2 (dua) meliputi Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Sukamakmur, Cariu dan Tanjung Sari. Mohon Doa dan Dukungannya coblos Nomor urut 4 Junedi Sirait SH, calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Demokrat.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s