Saor Siagian, SH, MH



Pengacara Pembela Kaum Tertindas

Saor Siagian-1Melayani itu tidak harus menjadi pendeta. Saor menyadari, panggilannya bukan naik ke atas mimbar. Namun melayani di tempat dimana Tuhan tempatkan kita mengabdi. Dia menyadari bahwa menjadi pengacara itu juga bagian pelayanan. Sebagai pengacara, membela kaum marginal adalah hal yang dianggapnya sebagai kehormatan, apalagi membela mereka yang tertindas.

Pria kelahiran di Pematang Siantar, 9 Mei 1962. Ketika Lulus SMA melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum dari Universitas Kristen Indonesia ini adalahnya lebih tertarik menjadi motivator. Itu sebabnya dia sempat bekerja di Legal Consultant dan Dale Carnegie Training Jakarta, sebelum membuka kantor pengacara sendiri. Suami Mery Sibarani dan ayah tiga anak, dua putri dan satu putra, Bunga Meisa Siagian, Maria Grace Delima Siagian, dan Paulus Reinhard Siagian.

Dia telah banyak membela Gereja yang ditindas, termasuk Gereja HKBP Pondok Timur, Bekasi. Walah dia bukan jemaat HKBP, tetap bergereja di POUK, Kemang Pratama, Bekasi. Orang juga tidak lupa akan perjuangannya pada HKBP Filadelfia. Saor melihat, kekerasan yang dilakukan barisan massa intoleran ini adalah menghadang Jemaat HKBP Filadelfia yang hendak menuju lokasi ibadah di Jalan Jejalen Jaya, Tambun, Bekasi untuk melakukan ibadah malam Natal, sesuatu yang mengiris hatinya.  “Betapa ada manusia tidak memberi hati bagi orang lain.”

Menurutnya, penghadangan oleh massa intoleran yang juga melakukan pelemparan kepada Pendeta Palti Panjaitan dan Jemaat HKBP Filadelfia, yaitu melempar telur busuk, kotoran hewan, batu, tanah; menyiram air jengkol yang sudah busuk dan air comberan. Ini ironis, malah polisi membiarkan terjadinya aksi kekerasan massa intoleran tersebut,” ujarnya ketika itu. Saor kukuh membela laum tertindas. Bukan hanya gereja yang dibelanya. Dia juga menjadi Kuasa hukum jemaat Ahmadiyah. Ketika Ahmadiyah dimarginalkan, sebagai pengacara dia meminta perlindungan dan tindakan hukum bagi kliennya.

Membela kaum tertindas

Bagi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini, bahwa kebebasan adalah hak asasi yang mesti dilindungi pemerintah, termasuk kebebasan beragama.  Itu sebabnya, tahun 2005 sudah ada Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) Jo Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

“Konsitusi kita sudah jelas, mengatur dan melindungi hal kebebasan untuk memilih dan tidak memilih agama sekalipun,” ujarnya. Dia menambahkan, karena itu di Kristen Protestan misalnya, ada aras atau sinode. Ada 300-an lebih sinode yang terdaftar di Departemen Agama. Bolehkah kita sebut mereka ini semua sama? Tidak kan! Atau beranikah kita mengatakan, bahwa sinode ini yang paling suci ini atau itu? Yang penting mari kita saling menghargai.

Soal kebebasan beragama itu seksi sekali. Tetapi, saya salah satu orang yang sangat keberatan jika isu-isu agama dijadikan menjadi komoditi. Apalagi dipolitisasi. Memang kita bisa melihat masih ada tipe orang yang kurang percaya diri memimpin, jika tanpa menggunakan isu-isu agama baru percaya diri.” Tetapi bagi saya itu adalah cara pandang yang sangat primitif. Inilah ketidakdewasaan dalam berpolitik. Masih menggunakan cara-cara kuno, menjual isu-isu agama. Padahal, kalau ingat apa yang disampaikan visi oleh founding father bahwa kita harus menghargai dan memberikan ruang kebebasan menganut dan tidak menganut agama.

Karena itu, bagi Saor, negara membutuhkan pemimpin yang punya empati pada rakyat, yang jujur pada rakyat. “Sesungguhnya walau kita sudah merdeka, tetapi cara berpikir kita belum merdeka. Proses berpikir kita masih sempit. Misalnya, cara berpikir kita yang terjajah itu masih melihat misalnya, harus mayoritas layak menjadi pemimpin nasional. Sementara  minoritas tak bisa memimpin.” Menurutnya, jangan kita mendefinisikan kewibawaan pemimpin hanya dari fisik saja. Kalau itu masih terus kita anut, saya pikir kita masih terjebak cara berpikir peodal, katanya.

Membela KPK

Atas dimarginalkan, Saor juga tampil menjadi kuasa hukum Bambang Widjajanto ini, masyarakat yang menjadi tersangka oleh polisi bisa menolak panggilan dan mengulur proses hukum dengan mengajukan praperadilan penetapan tersangka. Sebagai pengacara, dia menyarankan agar tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saor menilai penyidik Bareskrim Mabes Polri percaya diri menetapkan kliennya sebagai tersangka. Menurutnya, saat penangkapan kliennya, penyidik tak mencantumkan ayat yang disangkakan.

“Ini yang menarik, pasal pertama yang dalam hitungan tidak dalam seminggu, Pak BW dipanggil dengan Pasal 242 juncto 55 (KUHP). Tapi panggilan kedua, kemudian pasalnya diubah,” kata Saor. Berubah-ubahnya pasal yang disangkakan terhadap BW, menurut Saor, kian mengentalkan perkara yang disangkakan terhadap kliennya dipaksakan.

“Kriminalisasi terjadi karena perbuatan yang ditudingkan saat BW tengah menjalankan profesinya sebagai advokat yang dilindungi UU Advokat.” Sekali lagi, menurut Saor, penetapan BW sebagai tersangka menunjukkan penyidik tidak mentaati dan menghargai profesi dan UU Advokat. “Penyidik polisi betul-betul tidak menghargai advokat melakukan pekerjaannya. Padahal undang-undang terang benderang, sedang melakukan perlindungan dan rahasia-rahasia dengan kliennya,” ujar Saor.

Saat dicegah, dua pengacara BW Chatrine dan Nur Syahbani Katjasungkana sudah di dalam ruang pemeriksaan. Sementara Saor Siagian, kuasa hukum BW lainnya, mempertanyakan dasar hukum pembatasan jumlah kuasa hukum yang boleh mendampingi BW. Tak satu pun penyidik bisa menjawab pertanyaan Saor. Sebaliknya, mereka menyarankan kuasa hukum menghadap ke Kasubdit VI Kombes Daniel Bolly Tifaona.

Dialog dengan Kasubdit Daniel ternyata tidak membuahkan. Saor tetap diminta keluar dari ruangan. BW hanya boleh didampingi dua pengacara. Sementara BW tetap duduk dan menyatakan menyerahkan semua hal kepada Kuasa Hukum. Sebagai pengacara, disinilah keberanian Saor, dia tetap menolak pembatasan jumlah pengacara yang boleh mendamping kliennya. “Soalnya tindakan itu tak berdasarkan hukum,” Dia menambahkan “Sejak kapan perintah Kasubdit sama dengan aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?” Kombes Daniel kesal, lalu keluar dari ruang pemeriksaan dan memerintahkan Provos yang berjaga untuk mengusir Saor. “Provos tarik orang ini keluar!”

Dua Provos langsung mengampiri Saor Siagian untuk menyeretnya keluar ruangan. Tapi tindakan itu dicegah kuasa hukum BW lainnya. Mereka mengatakan, bila Kombes Daniel meneruskan tindakan itu berarti dia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar undang-undang. Akhirnya, Saor pun dapat mendampingi pemeriksaan BW. Sementara Kuasa Hukum lainnya terpaksa harus keluar ruangan.

Saor Siagian-3Pilihan yang dipilih Saor, bukan tanpa resiko. Untuk mewujudkan harapan, Saor menyadarinya tidak mudah, memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Selama ini, dia menyadari profesinya sebagai pengacara yang konsisten membela kaum tertindas, untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, termasuk komunitas yang ditindas itulah yang dibelanya.

Ditulis HOJOT MARLUGA

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s