Pdt. Dr. Darwin Lumban Tobing


IMG_5203

Terpilihnya menjadi ephorus HKBP, Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing sebagai  ephorus ke-16 membawa optimisme baru pada HKBP. Terpilih dalam Sinode Godang HKBP ke-62 di Seminarium Sipoholon sebagai ephorus periode 2016-2020. Sebelum menjadi ephorus, dia adalah Ketua Rapat Pendeta (KRP) HKBP. Malang melintang di dunia pendidik teologia. Selain itu, dia dikenal luas di kalangan umat Kristen dan sesama pendeta karena jabatannya ketika itu, Ketua STT HKBP Nommensen, Pematang Siantar (di Sumatera Utara ada 50 Sinode berpusat dari 326 Sinode yang terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Prostestan). Pria kelahiran Kampung Rawang, Kisaran, pada 22 Agustus 1956.

Saat diwawancara, mengingat sejarah HKBP yang begitu panjang dan menjadi salah satu sinode terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Tentu terus berbenah, termasuk masalah-masalah penempatan pendeta. Dia berharap ke depan persoalan penempatan tugas pendeta tak menjadi permasalahan. “Ke depan biro Personalia mesti berdayaguna,” ujar peraih gelar doktoral dari LSTC Chicago, USA, tahun 1999 ini.

Bapak dari empat putera dan puteri lulusan pascasarjana dari universitas negeri, dan suami dari Mantasia br Siahaan rindu di masa kepemimpinan HKBP makin hari makin baik. Salah satu ephorus HKBP yang tergolong produktif menulis. Palin tidak dia sudah menulis tujuh belas buku, buku yang terakhir bertajuk HKBP do HKBP, HKBP Is HKBP.

Judul itu menurutnya bukan buah pikirannya, tetapi penyataan dari ephorus HKBP putra Batak kedua Pdt Dr Justin Sihombing yang saat memberi pernyataan dalam satu hajatan besar Lutheran World Federation (LWF). Kata-kaka itu terlontar ketika ditanya para anggota LWF tentang jati diri HKBP. Lalu, oleh Ompui Justin Sihombing ketika itu menyebut HKBP adalah HKBP yang berarti HKBP walau sebagai Lutheran ada jati diri orisinil. Hanya saja menurutnya, pernyataan itu selama ini tak dijelaskan dan dijabarkan. Karena itulah, dalam buku tersebut dia menjelaskan itu secara detail kerinduannya untuk HKBP.

“Buku itu berisikan ulasan teologis mencari dan menemukan makna teologis di balik ungkapan tersebut,” ujarnya kepada penulis, saat berjumpa dengannya, beberapa minggu sebelum pemilihan ephorus. Dalam buku tersebut memang terlihat kematangan berpikir teologisnya sebagai pendeta yang menggeluti dunia pendidikan teologia. “Kondisi jemaat sekarang sangat membutuhkan pelayanan yang benar-benar dapat menyentuh dan memberi solusi terhadap pergumulan warga jemaat,” tambah mantan rektor STT Pematang Siantar, itu.

Dipanggil di Dumai

Sebenarnya Darwin dulu berniat bekerja di perusahaan minyak. Tetapi, panggilan menjadi hamba Tuhan membawanya menjadi masuk sekolah teologia. Begitu lulus sekolah teologia, menjadi pendeta yang terus menghidupi jiwa pelayanan. Puncak karier pelayanannya sebelum menjadi ephorus, Ketua STT HKBP Siantar dan merangkap sebagai Ketua Rapot Pandita HKBP. Keduanya jabatan prestisius di HKBP. Ditanya mengapa bisa dipercaya jabatan itu? Baginya, itu semata-mata privilese dari Tuhan. Sesungguhnya jika menegok ke belakang, jalan hidupnya berliku. Dia dilahirkan di Kisaran. Namun saat remaja, oleh kakak iparnya (lae) mengajak ke Dumai. Iparnya bekerja di Caltex saat itu.

Maka pendidikan SMP dilaluinya di Dumai. Begitu lulus SMP di Dumai hendak melanjutkan ke tingkat atas SLTA. Oleh keluarga disarankan mendaftarkan ke STM HKBP. “Saat itu memang STM HKBP terkenal. Semua lulusannya diterima di Caltex dan Pertamina,” ujarnya. Maka dia pun mengikuti test. Tetapi, lucunya dia tak lulus test STM HKBP. “Saya kira itulah satu-satunya cerita saya gagal,” ujar terbahak-bahak. Tak diterima di STM HKBP, dia kemudian mendaftarakan diri ke SMA Campus dekat dengan STT Nommensen, Pematang Siantar. “Saya merasa bahwa ketika meninggalkan Dumai disitulah saya dipanggil Tuhan,” kenangnya. Maka, begitu lulus SMA dia mengikuti kata hatinya, terpanggil menjadi sekolah pendeta di STT Nommensen, Pematang Siantar.

Ditanya tentang visi-misinya, kerinduannya HKBP menjadi berkat? “Sudah ada dalam aturan peraturan HKBP yaitu menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana menerapkan visi itu. Oleh karena itu, saya melihat untuk mengembangkan HKBP ada empat bidang, pertama, bagaimana menjawab secara konkrit tantangan yang muncul dari internal, karena banyak persoalan-persoalan yang harus dituntaskan. Apa yang sudah dicapai pada periode sebelumya kita hargai, pertahankan bahkan tingkatkan. Namun apabila masih ada peluang yang baru untuk meningkatkan pelayanan, maka akan kita formulasi sedemikian rupa.

Kedua, HKBP harus menjadi berkat bagi gereja lain. Gereja-gereja  oikumene di Asia Tenggara, HKBP selalu disandingkan dengan gereja terbesar, untuk itu harus bisa menjawab melalui program konkrit bukan melalui kata-kata. Ketiga, harus menjadi berkat bagi agama-agama lain. Kepelbagaian agama tak mungkin kita abaikan. Namun harus dihargai dan dicari bagaimana agar bisa saling merangkul untuk melaksanakan kehidupan spritualitas yang lebih baik kedepannya. Dan akhirnya, gereja harus menjadi berkat bagi negara, bangsa bahkan dunia. “HKBP tidak hanya sebagai penerima berkat saja tetapi harus menjadi saluran berkat. Dimulai dari berkat bagi internal, gereja tetangga, agama lain, negara, bangsa dan dunia ini,” terangnya.

Tak lupa juga mensikronisasikan pelayanan bidang marturia, diakonia dan koinonia. Artinya, bagaimana HKBP benar-benar menjadi berkat bagi dunia sungguh menjadi kerinduannya. “Berkat yang kita maksud adalah berkat dalam hal yang kecil dan lebih luas lagi dalam semua lapisan kehidupan. Intinya yang kita lakukan adalah bagaimana merevitalisasi berbagai hal yang ada di HKBP. Direvitaliasi agar lebih berdaya guna, bedampak guna untuk jemaat dan bangsa dan masyarakat.”

Lalu, bagaimana aturan peratuan HKBP ke depan? “Sesungguhnya sudah ditetapkan di Sinode Godang di Sipoholon, Nopember 1951, bahkan sejak tahun 1881. Sejak berdiri dikelola para missionaris sudah ada tata gereja yang baik. Tetapi, tentu perubahan zaman kita tak boleh napikan, mesti ada adaptasi untuk perbaikan yang lebih baik. Waktu itu sudah ada tata gereja disusun berdasarkan kebutuhan HKBP waktu itu. Bahwa pada tata gereja yang dibuat di sana memang juga tercantum kata untuk setiap sekali 10 tahun diperbaharui.

Menurutnya, kalau beracu hal itu, HKBP selalu mereaktualisasi diri bahwa sekali dalam sepuluh tahun ada pembaharuan tata gereja. Namun sejak tahun 2002 terjadi perubahan tata gereja yang menyiratkan bahwa amandemen terhadap tata gereja bisa dilakukan setiap tahun.” Tak lagi dalam setiap sepuluh tahun, asal oleh karena kebutuhannya. Namun perubahan terjadi tahun 2014 lalu, bahwa tata gereja tak boleh lagi diamandemen setiap sekali dalam sepuluh tahun. Padahal, ada saja hal-hal yang butuh diubah secepatnya. Misalnya, masalah calon pareses dua orang dalam satu distrik.

Mutasi pendeta

Lalu, ditanya tentang banyak yang menyebut bahwa mutasi di HKBP selalu saja ada yang meninggalkan riak-riak. Tak selalu berjalan mulus. Apa yang membuat demikian? “Sudah tentu memang setiap gereja memiliki sistim atau tata gereja masing-masing. Termasuk di dalamnya sistim mekanisme muatasi. Umumnya ada dua cara yang dilakukan sistim sending pastor dan calling pastor.” Menurutnya, sending pastor berarti mengutus pendeta dari pelayanan yang lama ke pelayanan yang baru. Artinya, otoritas dari pimpinan gereja melihat dengan analisa dan berbagai pertimbangan menempatkan seseorang untuk dilayani di satu tempat. Umumnya hal itu dilakukan oleh gereja sinodal dan episkopal. Sementara calling pastor kebalikan dari sending pastor.

Penggantian dari seorang pelayan atau pendeta dilakukan oleh analisa dari jemaat yang diwakili majelis jemaat. Majelis jemaatlah yang memanggil atau meminta pelayanan pendeta. Prosesnya tentu setelah majelis sepakat untuk meminta satu pendeta, maka mengajukan nama tersebut pada pimpinan gereja. Tentu, jika jemaat yang memilih seorang pelayan, maka pendeta yang mereka pilih adalah pendeta yang terbaik. Padahal, kenyataannya tak selalu demikian, karena memang tak ada yang sempurna. Calling pastor biasanya mengikuti presbyterial dan kongresional.

Maka, apabila dalam satu tata gereja hal ini dilaksanakan, calling pastor dan sending pastor sudah tentu selalu membawa riak-riak baru. “Jika kedua sistim yang demikian dijalankan bersama-sama, lama kelamaan bisa mengundang konflik. Karena pendeta satu merasa tak dihargai, atau yang satu merasa didiskriminasi,” jelasnya. Oleh karena itu, tambahnya. “Sebaiknya memilih menetapkan satu dari dua sistim tadi, sistim pemutasian. Sistim sending pastor yang lebih tepat untuk HKBP.”

Menurutnya, selain karena sistim episkopal dan senodal lebih cocok untuk HKBP. Oleh karena itu, HKBP mesti konsisten dan konsekuen menjalankan sistim sending pastor. Di samping selain karena secara struktural hirarkis yang sinodal dan episcopal itu, kehidupan masyarakat Batak tetap menganut pola pikir totalitarian, paternalistik dan sangat menghormati pigur primus interpares. “Ketokohan figuratif dibutuhkan sebagai tokoh yang mempersatu. Namun, tentu yang lebih utama pigur yang menjadi teladan, yang paling utama prilaku, tindakan dan perbuatannya yang harus benar-benar menunjukkan sebagai tokoh dan pigur pemersatu.”

“Calon pendeta HKBP baik yang baru maupun yang akan dimutasikan harus terlebih dahulu mengenal tempat pelayanannya. Agar nanti, jangan, setelah ditempatkan di sana pendeta tak tahu atau barangkali jemaat menolak. Ini perlu diantisipasi agar tak ada lagi pembangkangan terhadap SK pimpinan,” ujarnya. Lalu, sebagai ephorus apa kerinduanya untuk HKBP ke depan? “Saya kira perlu dijadikan HKBP sebagai kampung ke dua,” ujarnya. (Hojot Marluga)

Jonro I. Munthe, S.Sos


Memotivasi Tokoh-tokoh Kristiani Melalui NARWASTU

indexBernama lengkap Jonro Inranto Munthe. Pria Batak kelahiran Dolok Sanggul, Sumatera Utara, 6 April 1973 di kalangan gereja dan tokoh gereja sosok yang kenal konsisten memberitakan berita Nasrani. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Majalah Kristiani NARWASTU dan salah satu pendiri Persekutuan Wartawan Media Kristiani Indonesia (PERWAMKI). Jonro I. Munthe, S.Sos yang, selama ini dikenal sosok jurnalis Kristiani yang aktif, dinamis, cerdas dan berprestasi.

Tak hanya jurnalis, ia kerap diundang sebagai moderator dan pembicara di berbagai diskusi dan seminar. Ia tak hanya diundang oleh gereja atau ormas Kristiani untuk memberikan pemikiran-pemikirannya seputar ilmu jurnalistik, tapi juga soal keadaan sosial, gereja, kemasyarakatan dan politik. Lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, yang pernah dipercaya sebagai salah satu Ketua DPP Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) ini sejak mahasiswa pun kerap diminta tampil di acara debat mahasiswa dan diskusi.

Selain itu, mantan Ketua Litbang DPP PROJUSTISIA (Persekutuan Oikoumene Jurnalis Kristiani Indonesia) ini tak jarang tampil jadi narasumber di Radio Pelita Kasih (RPK) 96,30 FM untuk topik-topik seputar gereja, sosial dan politik. Mantan Ketua Umum Pemuda Katolik dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Natalis Situmorang pernah mengatakan, tak bisa dipungkiri, Jonro Munthe adalah salah satu tokoh muda Kristiani yang patut diperhitungkan karena kiprahnya di media.

Pasalnya, kata Natalis, Jonro pula yang pertama kali menggagas pemberian award (penghargaan) setiap akhir tahun terhadap tokoh-tokoh Kristiani yang berkarya di tengah gereja, masyarakat dan bangsa. Pemberian award itu sudah ia lakukan di majalah yang dipimpinnya sejak 1999 lalu.

Setiap majalahnya menggelar acara ibadah Natal dan tahun baru, jangan heran kalau banyak tokoh dari berbagai latar belakang atau politisi Kristen hadir. Soalnya, majalah yang dipimpinnya memang cukup populer di kalangan warga gereja. Tak heran, kalau ia diidentikkan sebagai ikon media Kristiani, khususnya NARWASTU. Selain itu, majalahnya kerap mengadakan diskusi bersama tokoh-tokoh Kristiani. Diskusi itu digelar Forum Diskusi Daniel Indonesia (FDDI), yang di dalamnya ada penasihat Majalah NARWASTU berlatar belakang pemimpin gereja, politisi, pengacara, pengusaha, mantan anggota DPR dan jenderal purnawirawan.

Jonro mengatakan, melalui diskusi FDDI yang mereka adakan ia berharap para tokoh muda punya semangat untuk memikirkan persoalan masyarakat dan kebangsaan. “Melalui diskusi FDDI kami ingin mengajak sahabat-sahabat kaum muda peduli pada persoalan gereja, masyarakat dan bangsa ini. FDDI terbentuk pada awal 2010 setelah melihat banyak caleg muda Kristen yang rontok, lalu tidak tahu berbuat apa lagi. Akhirnya kita ajak mereka berdiskusi bersama tokoh-tokoh senior untuk memberikan motivasi dan bekal,” terangnya.

Tokoh seperti Jakob Tobing, Sabam Sirait, Pdt. A.A. Yewangoe. Dr. J. Kristiadi, Dr. Tjipta Lesmana, Maruarar Sirait, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Martin Hutabarat, Gregorius Seto Harianto, Jakobus Mayong Padang, Prof. Irzan Tanjung dan Jhonny Nelson Simanjuntak sudah pernah diundang bicara di FDDI. ”Kita undang tokoh-tokoh senior yang kita anggap bisa memberi bekal dan bisa memberikan motivasi kepada kami kaum muda lewat sebuah diskusi interaktif,” papar Jonro yang masih berkeinginan menambah bekal ilmu, yakni ingin kuliah ilmu hukum dan memperdalam pengetahuan bahasa Inggris.

Lantaran dikenal “jurnalis plus” pada akhir 2009 lalu, Jonro mendapat predikat atau award  dari Majelis Pers Indonesia (MPI) sebagai “Jurnalis Muda Motivator” yang diterimanya di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Ayah tiga anak ini sejak mahasiswa sudah aktif dalam dunia jurnalistik. Di samping itu, saat mahasiswa suami dari Faridawati Rajagukguk ini giat melatih olahraga beladiri di kampusnya. Sejumlah prestasi diraihnya, ia pernah mengikuti kejuaraan silat antarmahasiswa se-ASEAN, dan pada Oktober 1993 berhasil meraih medali emas di kejuaraan silat antarmaster se-Jabodetabek. Ia pun pernah meraih juara II dalam sanyembara penulisan artikel Kristiani pada 1997 yang diadakan majalah Kabar Baik.

Semasa mahasiswa Jonro yang beribadah di Gereja GPIB Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, pernah menjadi kolumnis di Majalah Bona Ni Pinasa, media orang Sumut terbesar yang terbit di Jakarta. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di sejumlah media nasional, termasuk tabloid Mutiara, yang kini tak terbit lagi. Lantaran tulisannya yang dimuat di Mutiara pernah mengkritik penguasa kala itu yang memihak pada PDI Soerjadi pada Juli 1996 lalu, ia pun dipanggil petinggi kampusnya agar jangan “melawan arus”, karena saat itu kekuasan Orde Baru sangat represif.  Gara-gara tulisannya yang kritis tentang isu tukang santet yang dimuat di Bona Ni Pinasa pada 1996 lalu, ia sampai didatangi sejumlah pemuka adat dari sebuah kampung di Tapanuli Utara ke Jakarta untuk meminta klarifikasi.

 “Sebagai jurnalis Kristen kita harus terus menyuarakan kabar baik. Kabar baik adalah suara kenabian, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan,” ujar pria yang sudah menulis tiga buku ini. Bagi Jonro, hidup ini harus bermakna bagi sesama. “Meskipun kita sibuk berkarier, tapi persoalan kemasyarakatan, gereja dan bangsa perlu kita bahas untuk dicari solusinya. Sekecil apapun peran yang kita lakukan, itu perlu untuk kebaikan sesama. Hidup ini, kata Yesus, harus bermakna. Melalui media Kristiani pun kita punya peran yang tidak kecil untuk membangun masyarakat dan bangsa ini,” ujar Sekretaris Umum Keluarga Besar Perhimpunan Ompu Solonggahon Munthe, Boru dan Bere se-Jabodetabek.

Menurut Jonro, sejak tamat SMP pada 1988 ia sudah hobi menulis. Lalu pada 1992 saat mulai kuliah tulisan-tulisannya mulai dimuat di beberapa media, dan honorariumnya bisa membantu uang kuliahnya. Pada 1994 ia ditawari Pak Tom Gultom (almarhum), pimpinan Majalah Bona Ni Pinasa untuk bergabung, tapi ia memilih bekerja part time, karena ia masih kuliah. Tahun 1996 ia  magang di tabloid Mutiara yang dipimpin Pak Moxa Nadeak (almarhum), tokoh pers yang cukup vokal. “Saya banyak belajar dari Pak Moxa selama magang,” ujarnya.

Tahun 1997 saat masih mahasiswa ia sudah bergabung di Majalah NARWASTU, karena diajak Dr. Victor Silaen (almarhum), kini dosen Universitas Pelita Harapan, yang saat itu pemimpin redaksinya. Tapi karena ada dinamika sampai dua kali karena persoalan manajemen, maka kepemimpinan di media ini berubah, tapi tetap NARWASTU punya ciri khas sendiri sebagai media Kristiani alternatif. Artinya, media ini tidak hanya berbicara tentang doa, khotbah pendeta atau doktrin-doktrin Alkitab.

“Tapi, kami pun membahas fenomena yang ada itu dari sudut atau nilai-nilai Kristiani, baik itu masalah politik, sosial, hukum, budaya, pendidikan, teknologi maupun lingkungan hidup,” tukas Jonro Munthe yang pernah juga menerbitkan media komunikasi internal di Keluarga Besar Punguan Ompu Banua Munthe, Boru, Bere dan Ibebere se-Jabodetabek, dan disebarluaskan pada keluarga Munthe yang ada di berbagai kota di Tanah Air. Media komunikasi berupa buletin bernama Bona Ni Onan itu dimaksudkan sebagai media berkomunikasi, dan sajiannya seputar informasi berita keluarga, tulisan kesehatan, kerohanian, pengetahuan adat dan budaya serta pengenalan bahasa batak plus umpasanya beserta maknanya.

“Saya masih harus banyak belajar untuk memimpin media cetak seperti Majalah NARWASTU. Terus terang, saya kagum dengan perjuangan Goenawan Muhammad yang mendirikan Tempo, Surya Paloh yang bisa membesarkan Media Indonesia dan Metro TV, Jacob Utama yang membesarkan Kompas. Mereka bisa jadi sumber inspirasi untuk membangun media. Mereka sudah mengalami pahit getirnya membangun media,” tukas Jonro yang pernah diundang Kantor Kementerian Polhukam RI pada 2011 berbicara di dalam sebuah diskusi terbatas mengenai eksistensi media Kristen di dalam perannya untuk ikut serta membangun gereja, masyarakat dan bangsa.

Bahkan, Asisten Deputi VII Menkopolhukam RI Brigjen TNI Harsanto Adi bersama Kepala Bidang Humas Kementerian Polhukam dan Kepala Bidang Media Cetak Kementerian Polhukam pada awal 2013 lalu mendatangi kantor NARWASTU guna mengajak majalah yang dipimpinnya bekerjasama untuk mengadakan sebuah acara diskusi bersama media-media berbasis agama. Dan hingga kini Jonro tak berhenti menggelar diskusi yang mempertemukan tokoh-tokoh Kristiani.

Dan kini bersama tokoh-tokoh Kristiani pilihan NARWASTU yang tergabung di FORKOM NARWASTU (Forum Komunikasi Tokoh-tokoh Kristiani Pilihan NARWASTU), yang di dalamnya ada jenderal purnawirawan, advokat/pengacara senior, akademisi, mantan anggota DPR-RI, profesional, pengusaha, pimpinan ormas, pimpinan parpol, anggota dewan, pemuka masyarakat dan pimpinan sinode, ia tak pernah lelah menggelar diskusi untuk menyikapi persoalan di tengah negeri ini. Misalnya, mereka sudah menyikapi bahaya narkoba, bahaya korupsi, terorisme dan persoalan kebangsaan.

Hasil diskusi itu, tak hanya dibahas atau dirumuskan solusinya bersama tokoh-tokoh, namun juga dipublikasikan di Majalah NARWASTU, media-media Kristiani lainnya, bahkan didiskusikan di radio rohani. Kemudian diharapkan hasil diskusi itu dibaca para tokoh bangsa, eksekutif, legislatif, yudikatif, ormas agama, dan media massa agar diketahui dan bisa ditindaklanjuti demi kesejahteraan dan kedamaian di tengah masyarakat dan bangsa.

Baginya, hidup ini sarat dengan pergumulan dan tantangan, dan orang Kristen punya panggilan juga untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini, sesuai dengan tugas panggilannya. Orang Kristen mesti bisa menjaga garam” mencegah pembusukan, dan menjadi terang: menerangi kegelapan. Di situlah manusia itu berarti dan bisa menjadi berkat bagi sesama.

 

 

Pdt. Daniel T.A. Harahap, M.Th


 

Berjuang untuk Kesejahteraan Pelayan HKBP

Pdt. Daniel T.A. Harahap, M.ThNama lengkapnya Daniel Taruli Asi Harahap, nama tentu penuh arti. Bisa diartikan: kebagian belas kasih. Umumnya jemaat Gereja HKBP memanggilnya, amang (bapak) DTA. Tentu, ada juga menyapanya Dani. Pria kelahiran Sei Merah, Medan, pada 26 Agustus 1963 ini adalah anak kelima dari enam bersaudara.

Masa kecilnya dilewatkannya penuh kebahagiaan. “Usia empat tahun saya punya pesawat mainan KLM yang digerakkan oleh batere, kelap-kelip lampu dan bunyi raungannya membanggakan sekali. Saya juga punya banyak mainan mobil-mobilan besi. Saya sering dibelikan blok-blok kayu. Ulang tahunku pernah dirayakan di restoran Tiptop, yang masa itu tempat sisa-sisa Belanda dan Tionghoa kaya Medan berkumpul. Itu masa-masa sangat indah,” kenangnya memulai perbincangan.

Sejak kecil selalu fokus pada kesukaannya. “Saya lebih suka main sendiri atau bersama saudara-saudaraku di rumah, membuat kapal-kapalan dan pesawat-pesawat kertas, kereta kelos benang yang bisa jalan mendaki, telepon kotak korek api, dan atau paling sering kulakukan mengumpulkan belalang, kotak-kotak rokok bekas, mengacak-acak sarang semut, memancing undur-undur di debu atau ikan gobi di parit pake seutas benang. Kadang aku bermain jual-jualan dan masak-masakan dengan anak-anak perempuan. Kadang aku sendirian saja mengumpulkan biji-biji flamboyan,” tambahnya.

Ayahnya bernama Aminuddin Harahap, dulunya seorang staf asosiasi perusahaan perkebunan di Medan. Sedangkan ibunya, Sereuli boru Hutabarat adalah perempuan yang teguh pendirian. Karakter ibundanya, berkebalikan dengan ayahnya. “Ibu seorang perempuan tangguh kelahiran Tebing Tinggi, daerah Deli. Saat perang berkecamuk ibu yang bermarga asal lembah Silindung ikut mengungsi. Tetapi ibu dibesarkan di daerah Toba Holbung, persisnya di Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti,” jelasnya.

Alih-alih berbeda dengan ayahnya, ibunya suka “berkelahi” dan bertengkar terang-terangan, berjuang, apalagi jika menyangkut hak dan kebenaran. “Ya, berbeda dengan kami-kami orang Batak dari Selatan, ibu tak akan segan-segan menuntut haknya, namun sebaliknya dia sangat jujur. Bahkan, baginya kejujuran adalah segalanya, melebihi pentingnya ritus doa. Jauh mengalahkan ambisi pemilikan materi,” paparnya.

 

Sosok Batak Sejati

Menurutnya, dari ibu yang mengajarkan menjadi Batak yang sejati, termasuk mengajarkan soal prinsip. Dalam soal adat Batak, ibunya boru Hutabarat jelas-jelas punya pendirian, logika dan nurani. Bagi ibunya, adat bukan sekadar soal kebiasaan apalagi latah-latahan. Adat adalah prinsip berhubungan dengan sesama berdasarkan hormat, kejujuran, dan rasa sayang.

Itulah yang membuat dia sering membangkang atas hal-hal yang dianggapnya tak benar dalam kebatakan. “Ibu akan marah jika ephorus atau pendeta mau diulosi. Baginya, itu penghinaan. Ulos tak pernah datang dari bawah alasannya. Ikan mas harus dibungkus apik dalam tandok dan dijunjung di kepala, bukan dibiarkan telanjang dipamer-pamerkan,” tambah Daniel.

dta-hojot-2.JPGBeranjak dewasa, tahun 1982, dia ke Jakarta dan bermukim di daerah Pulomas, Jakarta Timur. Di Pulomas itulah, menurutnya, dia bisa berbahasa Batak. Sebab di Medan tak bisa, walau lahir di Medan tak lincah berbahasa Batak. “Maklumlah di Medan waktu itu, jarang ada orang berbahasa Batak. Saya bisa mengerti namun tak mampu lancar mengungkapkan. Tentu saya sangat iri kepada kemampuan kawan-kawanku di Pulomas bisa berbahasa Batak,” terang pendeta yang dikenal gaul ini.

Sejak ke Jakarta untuk kuliah di STT Jakarta, di Pulomas dia sering mendengar naposo bulung (pemuda) HKBP Pulomas berbahasa Batak, dia kemudian malu hati. Dan sejak itu berniat ingin belajar bahasa Batak. Pulomas yang kerap diidentikkan kampung orang Batak. Di sanalah dia belajar bahasa Batak hingga lulus dari STT Jakarta. “Sejak di Pulomas saya benar-benar belajar bahasa Batak. Apalagi setelah mengikuti vikaris dan kemudian ditahbiskan dan ditempatkan menjadi pelayan di Sibolga Julu. Mau tidak mau saya mesti belajar bahasa Batak,” cetusnya.

 

Anak Tukik

Pdt. Daniel menyebut dirinya bak anak tukik yang belajar menggapai lautan di kehidupan. Maksudnya, dia menetapkan diri menjadi manusia pembelajar di universitas kehidupan. Dia seorang pendeta pembelajar. Termasuk ketika internet baru hadir di negeri ini, dia sudah getol belajar dan berselancar di media sosial di awal-awal Friendster, sebuah situs permainan sosial.

Tatkala belum ada pendeta HKBP yang memiliki blog pribadi, dia sudah terlebih dahulu aktif membuat renungan di weblognya. Dalam bukunya Anak Penyu Menggapai Langit mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang pendeta yang membayangkan dirinya seperti penyu, merayap dengan berkeluget-keluget di pasir putih pantai, berusaha sampai ke lautan kehidupan. Tak ada yang menyangkal bahwa penyu merupakan makhluk menarik. Bayi penyu (tukik) keluar dari telur dan berebut menuju laut, itu filosofis.

“Penyu begitu mungil dan ringkih, apalagi dibandingkan dengan samudera dan angkasa luas, namun dia terus berjuang mengerahkan segala daya dan memelihara harapan. Ombak menjemput, si anak penyu pun berlari terus berenang dan menyelam, kadang di atas kadang di bawah. Kehidupan yang naik-turun, fluktuatif. Ada suka dan duka. Namun di balik itu semua ada senyum dan ada harapan,” terangnya.

Sebenarnya, buku itu lebih tepat disebut buku autobiografi yang tentu dibumbui dengan nilai-nilai moral. Lagi-lagi di dalam buku ini juga terlihat kecintaannya terhadap HKBP. Kalau bicara HKBP dia dengan getol mengatakan, darahnya dari nenek-moyangnya adalah militan sebagai HKBP. Dari keturunan nenek-moyangnya Harahap, amang (bapak) mangulahi dari bapaknya, lima generasi di atasnya adalah orang pertama yang masuk menjadi Kristen.

Kini, sebagai pendeta yang hampir 30 tahun melayani senantiasa enerjik, kreatif dan berpikir bebas. Nun  sebelum menetapkan hati kuliah di STT Jakarta, lama di benaknya berpikir untuk menetapkan diri menjadi pendeta. Namun, menjadi pendeta itu juga menyelayut dalam pikirannya, dua alasannya karena terpikir jika menjadi pendeta itu akan memasung kebebasannya, dan satu lagi dia takut miskin.

Karena itu, semalam-malaman dia berdoa apa maksud Tuhan atas itu semua. Hal itu jelas beralasan, sebab dia juga diterima kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Jakarta, ketika itu. Lalu, saat permenungan itu dia berkali-kali membuka Alkitab yang terbuka pertama adalah ucapan Yesus yang mengatakan, “Ikutlah Aku.” Kutipan Firman Tuhan itu tiga kali dia temukan.

Dia memahami bahwa maksud Yesus menyuruhnya untuk mengikutiNya. Tetapi ketika dia memutuskan mengikuti Yesus, sekolah di STT, dia menghadapi pergumulan, ujian berat. Ayah tercinta sakit keras. Sempat dia bertanya pada Tuhan, apakah demikian mengikuti Yesus? Dia lalu pahami, jikalau kita menjadi pengikut Kristus (Nasrani) itu enak, sudah tentu titah untuk bersukacita senantiasa rasa-rasa tak perlu.  Ketika kita sudah memasrahkan hidup kita kepadaNya, kita diuji. Pertanyaan itu terjawab dengan banyaknya pengalaman pergumulan yang mesti dijalani.

 

Pembaharu HKBP

Oleh proses pergolakan batin itu, kemudian dia meneguhkan hati atas panggilan Tuhan dan dididik di sekolah teologia Jakarta. Awalnya, baginya ragu menjadi pendeta karena takut miskin. Mengapa? Nyatanya memang, betapa banyak pendeta yang dia saksikan saat emeritasi, menjalani masa pensiun, tak memiliki tempat tinggal. “Saya miris melihat jika di umur 65 tahun setelah pensiun, pendeta belum punya rumah,” ujar lulusan S1 dan S2 dari STT Jakarta ini.

Tentu, ada begitu banyak persoalan yang dihadapi gereja HKBP yang sifatnya sangat kompleks dan kait-mengait, dan sebagian kronis karena dibiarkan terjadi bertahun-tahun. Namun, bila disederhanakan ada dua persoalan. Pertama, persoalan kerohanian atau spiritual, mental dan moral warga khususnya pelayan HKBP. Kedua, persoalan sistem organisasi dan manajemen HKBP.

Persoalan pertama yang menyangkut kerohanian atau spiritual itu membutuhkan seorang pemimpin puncak atau Ephorus HKBP yang benar-benar sanggup menjadi bapak rohani atau teladan. Sementara persoalan kedua yang menyangkut sistem membutuhkan seorang Sekretaris Jenderal HKBP yang cakap di bidang manajerial dan mampu menegakkan aturan, serta para kepala departemen yang juga cakap memimpin program pelayanannya.

Menurutnya, semestinya gereja mengatur jaminan kesejahteraan sosial bagi pendeta. Salah satu permasalahan yang mesti diselesaikan adalah kesejahteran pendeta, berupa perawatan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Tahapan sentralisasi penggajian pendeta saja masih belum merata. Inilah pergumulan gereja sejak lama. Itu sebabnya, pendeta yang sudah nyaman melayani di kota, jika dimutasi berbagai alasan dibuat. Tentu, pendeta itu manusia biasa yang mesti membutuhi keluarga. Paling tidak harapannya pendeta, anak-anaknya bisa sekolah sampai sarjana. “Saya kira, ini harus diselesaikan pusat,” ujarnya.

Menurutnya, ada dua hal yang harus dibangun dalam internal HKBP, yaitu membangun Bapak Rohani dengan menunjukkan figur-figur teladan HKBP di masa lalu, sehingga bisa menjawab tantangan zaman di era globalisasi. Kemudian menjalankan sistem yang sudah ada dengan mengedepankan Bapak Rohani sebagai tokoh sentral. Juga sistem kesejahteraan pendeta, sistem pensiun, kesejahteraan, remunisasi, sudah ada dalam sistem tinggal menjalankannya di bawah kepemimpinan Bapak Rohani.

Atas kerinduan pembaharuan ada di HKBP, dia bersedia mempersembahkan hidup melayani Tuhan di HKBP, khususnya di bidang pembenahan organisasi dan administrasi. “Saya punya rekam jejak bahwa saya mampu mengerjakannya. Saya sudah dua periode anggota MPS. Saya kontributor utama Pedoman Penatalayanan HKBP yang ditetapkan 2010. Saya anggota Tim Renstra 2012-2016. Saya dipercaya sebagai sekretaris Aturan Peraturan HKBP 2002 sesudah amandemen kedua yang memiliki tekanan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya lagi.

Kini, sebagai Kepala Badan Litbang HKBP dia bersama timnya sudah membangun sistem database HKBP yang benar-benar modern dan berbasis web atau online. “Bukan hanya wacana. Semua itu tentu merupakan bekal dan modal yang sangat baik untuk menjadi sekretaris jenderal. Jika sinodisten percaya pilihlah saya. Jika tidak, saya ikhlas. Semua calon adalah saudara dan sahabat,” ujarnya.

Selain itu, masih banyak pelayanan khotbah pendeta tak bisa memberikan kepuasan dahaga jemaat. Memang perlu pembaharuan khotbah dan ibadah. Warga jemaat sangat membutuhkan khotbah yang bernas dari pelayan terutama pendeta HKBP. Warga jemaat juga sangat membutuhkan ibadah yang benar-benar khidmat karena dilayankan dengan penuh kesungguhan dan kepenuhan hati.

Jika dia terpilih menjadi Sekjen HKBP, maka dia akan mendorong dan memfasilitasi agar semua pendeta HKBP selalu menyediakan khotbah yang bernas bagi jemaat. “Saya akan memberikan perhatian khusus kepada pelatihan-pelatihan khotbah, penyediaan buku panduan, dan sermon-sermon pendeta. Warga jemaat kita tak boleh lagi dibiarkan kehausan dan kelaparan secara spiritual sehingga pergi ke gereja lain memuaskan jiwanya,” tukasnya.

Lalu, ditanya apa yang urgen lagi untuk memajukan HKBP? Pembaharuan Sekolah Minggu. “Semua pendeta dan pelayan agar benar-benar memprioritas Sekolah Minggu. Saya akan mendorong agar Distrik membuat secara serius panduan sekolah minggu yang kontekstual dan relevan dengan kondisi di daerahnya, juga menyelenggarakan kursus-kursus pelatihan menjadi guru Sekolah Minggu. Saya juga akan meminta para pimpinan jemaat mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk Sekolah Minggu, menyediakan ruangan terbaik yang dimiliki gereja untuk anak-anak itu juga alat peraga yang mereka butuhkan. Saya akan bekerja keras mencari cara agar setiap gereja HKBP memiliki perpustakaan anak SM agar anak-anak HKBP sejak dini diperkaya dengan pengetahuan dan wawasan,” terang pria yang ditahbiskan jadi pendeta pada 4 Agustus 1991 di HKBP Tanjung Balai Asahan, Sumut, itu.

dta-hojot-4Selain itu, menurutnya, HKBP sebagai gereja terbesar di Asia Tenggara mesti serius memprogramkan dana pensiun guna menjamin kesinambungan belanja gaji para pendeta, guru jemaat, bibelvrouw, diakones, evangelis dan pegawai non tahbisan. “Kami berharap seluruh pelayan partohonan itu, ketika pesiun paling tidak bisa memiliki rumah pribadi. Bagi saya, tujuan dana pensiun ini untuk menjamin kesinambungan,” ujar ayah dari Jessica boru Harahap, Regina boru Harahap dan William Harahap ini.

Lalu, bagaimana soal aturan peraturan dan sistem organisasi? Jelas, perlu revisi secara menyeluruh.  Jika jemaat dan parhalado HKBP memberikan kepercayaan kepadanya sebagai Sekjen HKBP. Maka, salah satu hal yang mesti diperjuangkan adalah hak-hak pelayan. Bagi dia, pelayan berhak memperoleh penghidupan yang layak agar pelayan fokus melayani jemaatNya. Sudah tentu dia setuju dengan pendeta berkreasi, berinovasi, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh kehidupan keluarga yang layak. Misalnya, jika pendeta menulis buku. Hal yang lain yang dirindukannya para pelayan memperolah jaminan sosial.

“Saya miris melihat pendeta setelah emeritasi belum memiliki rumah tinggal. Lalu, juga keluarga dari pendeta yang meninggal menjalankan tugas, selama ini belum mendapat perhatian serius dari pusat,” ujar suami dari Dr. Martha Saulina Siregar, Sp.KK ini. Pembaharuan itu mesti dapat mendorong HKBP benar-benar berfungsi sebagai gereja dan bukan organisasi masyarakat belaka.

Selanjutnya, sistem organisasi HKBP harus benar-benar diefektifkan dan diefisienkan agar dapat bergerak lincah dan sigap melakukan tugas panggilannya. Kecintaan pada HKBP rindu terus ada perubahan. Tentu, perubahan diawali dari cara berpikir, proses mengembangkan kearifan budaya diterangi firman Tuhan. Hojot Marluga

Sati Nasution


 

IskadarSati Nasution: Pendiri Perguruan Tano Bato

“Tinggal ma ho jolo ale

Anta piga taon ngada uboto

Muda uida ho mulak muse

Ulang be nian sai maoto

Lao ita marsarak

Marsipaingot dope au dio

Ulang lupa paingot danak

Manjalai bisuk na peto

Bait puisi di atas adalah puisi dari seorang pioneer pendidikan dari tanah Batak. Dialah Willem Iskander dengan nama lahir‎ ‎Sati Nasution, sedangkan gelarnya adalah Sutan Iskandar. Dia putra Nasution keturunan dari Sutan Diaru, dari generasi ke-11 marga Nasution di Mandailing. Dia lahir pada tahun1840, di Pidoli Lombang, Panyabungan Kota, Mandailing Natal, sekarang dikenal Madina.

Dia dikenal sebagai penulis, pujangga bahasa yang menyair banyak puisi, terutama untuk menggugah pendidikan dan cinta kampung halaman. Panggilannya tak hanya bersastra kemudian maujud menjadi pendidik, melawan virus kebodohan kaumnya. Di kemudian hari menjadi dia disebut salah satu tokoh perintis pendidikan Indonesia, walau hanya mendirikan Perguruan Tano Bato untuk calon guru, di Mandailing Natal.

Usia remaja yang terbilang muda, 13 tahun, dia hanya mengecap sekolah rendah selama kurang lebih dua tahun di Panyabungan. Menurut Basyral Hamidy Harahap seorang peneliti dan penulis memoar tentang Sati Nasution ini menyebut, kemungkinan besar dia merupakan guru paling muda dalam sejarah dunia pendidikan Indonesia. Asumsinya, sudah mulai aktif mengajar pada usia 15 tahun. Artinya, selulus pendidikan rendah itu dia sudah mendarma-baktikan hidupnya pada pendidikan.

Usia semuda itu, dia telah juga merambah kerja birokrasi bekerja sebagai sekretaris kantor pusat pemerintahan Mandailing-Angkola. Ada pencapaiannya itu, Alexander Philippus Godon, Asisten Residen Mandailing Angkola, pada masa itu kembali ke Negeri Belanda sekitar Pebruari 1857, dan membawa Sati turut serta untuk meneruskan pelajarannya pada salah satu sekolah guru di Belanda. Di Belanda dia banyak belajar tentang esensi pendidikan. Tak hanya itu, dia kemudian menemukan ketenangan batinnya, pengikut Kristus, dan menetapkan diri menjadi seorang Kristen.

Kemudian, ijazah guru bantu diperolehnya pada bulan Oktober 1860, sempat kembali ke Mandailing untuk memulihkan fisiknya yang sakit. Dua tahun kepulanganya  dari Belanda, tepat bulan Oktober 1862, dia mendirikan perguruan untuk guru di Tano Bato, sekarang di Kecamatan Panyabungan Selatan. Sekolah itu dia pimpin langsung, namun kurang lebih selama 12 tahun kemudian perguruaan itu pemidahannya ke kota Padang Sidempuan.

Masih menurut Basyral Hamidy Harahap, sejak Willem Iskander menerima beslit bertanggal 5 Maret 1862, yang mengizinkannya mendirikan Kweekschool di Mandailing, dia bergegas dan menetapkannya sebagai guru pada Kweekschool Tanobato. Walau perjuangannya sangat berat. Waktu itu, sedikit sekali orang yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah guru itu.

Alasannya, selain belum booming orang sekolah, sekelumit terlihat lulusan guru tak punya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kalau tak disebut kata. Oleh pesimisme itu dijawabnya dengan sikap arif, diatasinya dengan sika bertekun, yang pada akhirnya kelangkaan murid itu pun dapat diatasinya.

Selanjutnya, pada September 1863, Gubernur Van den Bosche datang dari Padang melakukan inspeksi ke sekolah ini, di mana waktu itu bahwa pusat gubernur untuk daerah Sumatera berada di Padang. Gubernur kemudian melaporkan kunjungannya kepada Gubernur Jenderal dalam suratnya tanggal 13 September 1863. Ia menyatakan, kekagumannya terhadap kepiawaian Willem Iskander. Kesannya ia tulis dengan kata-kata; “zeer ontwikkeld, hoogst ijverig,” artinya sangat cerdik, terpelajar, dan sangat rajin dan tekun.

Kemudian Van der Chijs diutus untuk menyaksikan perguruan Taon Bato. Selama di Tanobato Van der Chijs menyaksikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah guru ini. Bahkan, mengagumi kebolehan Willem Iskander mengajarkan konsep-konsep ilmu pengetahuan dalam bahasa Mandailing dan bahasa Melayu. Sekalin itu, Van der Chijs juga kagum atas  kemampuan berbahasa Belanda para murid Willem Iskander.

Tulis Van der Chjis: “Cara Willem Iskander mengajarkan dasar-dasar fisika dalam bahasa Mandailing dengan metode sendiri, memakai alat peraga lokal yang dikenal baik oleh murid-muridnya.” Tulisan laporan tahunan pendidikan bumiputera tentang kekagumannya terhadap tiga kemampuan murid-murid di perguruan Tano Bato, bidang matematika, bahasa Melayu dan bahasa Belanda.

Memang, sebagai pendiri perguruan dia mencerahkan pikiran para murid, bahwa kemampuan berbahasa Melayu dan bahasa Belanda, adalah kunci gerbang ilmu pengetahuan. Maka, bahasa Batak Mandailing diajarkan ala kadarnya. Sementara Bahasa Belanda diajarkannya empat kali seminggu. Ada banyak prediksi bahwa salah satu kemampuan berbahasa itulah yang mengantar para murid-muridnya banyak menjadi pengarang, penerjemah dan penyadur.

Selain itu, konsep dari Willem Iskander melaksanakan ujian akhir, dimulai pada bulan Juni 1871. “Ujian dimulai dengan menyuruh murid-murid menulis esai, dilanjutkan dengan pertanyaan tentang ilmu alam, lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda. Kemampuan berbahasa Belanda dan bahasa Melayu diuji dengan cara membaca dan berbicara dalam kedua bahasa itu. Dan, ujian berhitung dilakukan dengan menjawab soal-soal dengan menulis pada batu tulis dan papan tulis.”

Pada 25 September 1860, Willem Iskander berjumpa dengan Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli. Keduanya kemudian menjalin hubungan yang era, hangat sekali. Murtatuli kerap mengkritik pemerintahan Belanda atas jajahan, yang kemudian menganjalnya pada tuntutan di sidang pengadilan. Hadir dalam sidang itu Duymaer van Twist mantan Gubernur Jenderal yang memecat Eduard Douwes Dekker dari jabatan Asisten Residen Lebak. Ada 65 orang yang hadir di dalam sidang ini, 62 anggota, ketua Tweede Kamer, Reenen dan dua menteri, bahkan Menteri Urusan Jajahan J.J. Rochussen dan Menteri Keuangan Van Hall.

Hingga kemudian di tahun 1871, Van der Chijs mendekritkan pembaruan sekolah guru bumiputera. Ia membuat sejumlah syarat yang harus dipenuhi setiap sekolah guru bumiputera. Dekrit itu berkaitan dengan gagasan-gagasan Willem Iskander. Tiga syarat penting ialah pertama, sekolah guru harus menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kedua, guru sekolah guru harus mampu menulis buku pelajaran, dan ketiga, bahasa daerah harus dikembangkan sesuai kaidah-kaidah bahasa.

Namun kemudian oleh usulan Willem itulah membuka pintu bagi anak-anak pribumi untuk diterima beasiswa di Belanda. Kemudian 4 orang dari tanah jajahan Hindia Belada diberangkatkan untuk menjadi beasiswa, salah satunya Willim sendiri. Tahun 1873, telah diketahui hanya tiga orang guru muda yang berangkat ke Negeri Belanda bersama Willem Iskander. Mereka adalah Banas Lubis murid Willem Iskander di sekolah guru Tanobato, Raden Mas Surono dari Kweekschool Surakarta, dan Mas Ardi Sasmita guru sekolah rendah di Majalengka lulusan Kweekschool Bandung.

Namun proyek beasiswa itu gagal. Tiga orang calon guru itu meninggal pada tahun 1875. Banas Lubis dan Ardi Sasmita meninggal di Amsterdam karena kesehatan mereka menurun disebabkan berbagai hal, antara lain rindu tanah air, cuaca buruk, dan masalah lain-lain yang menyebabkan mereka bertiga stres berat. Ketika Raden Mas Surono jatuh sakit, pemerintah mengambil keputusan untuk memulangkannya ke Tanah Air. Ada harapan Raden Mas Surono akan sembuh dalam perjalanan. Tetapi, takdir menentukan lain. Raden Mas Surono meninggal dalam pelayaran ke Tanah Air. Nakhoda dan kelasi melarungkan jenazah Raden Mas Surono ke laut.

Oleh kematian tiga sahabatnya itu, memukul perasaan Willem. Cita-citanya yang luhur untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, ternyata gagal. Dalam keadaan berduka itu, Godon memberikan nasihat kepada Willem untuklah menikah. “Kehadiran seorang isteri pastilah akan meringankan beban pikiran, karena ada teman berbagi duka,” katanya.

Atas nasihati itu, Willem pun menikah dengan Maria Christina Jacoba Winter. Pada tanggal 27 Januari 1876 keduanya diberkati di gereja di Amsterdam. Hanya saja, jalan Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Pernikahannya tak berumur panjang, Willem kemudian dipanggil Bapa di sorga, wafat tanggal 8 Mei 1876, kemudian dimakamkan di Zorgvlied Begraafplaats, Amsterdam. Sementara istrinya, Maria Jacoba Christina Iskander-Winter tetap setia menjanda, hingga kemudian di usia 69 tahun, Maria mengalami sakit Witte Kruis. Dan wafat 25 April 1920. Jasadnya dimakamkan di pekuburan Nieuwe Oosterbegraafplaats, Amsterdam. (Hojot Marluga)

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=tCN_-DMSd20

 

Sondang Hutagalung


SOndangSondang Hutagalung adalah priak kelahiran Bekasi, Jawa Barat, 12 November 1989. Dia meninggal di Jakarta, 10 Desember 2011 pada umur 22 tahun. Sondang adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta yang meninggal karena membakar diri pada Rabu sore 7 Desember 2011 di depan Istana Negara, Jakarta. Kala itu, Sondang menjabat ketua Himpunan Aksi Mahasiswa Marhaenisme untuk Rakyat Indonesia yang aktif dalam kegiatan “Sahabat Munir”. Di mata teman-temannya Sondang adalah aktivis yang sering terlibat dalam upaya advokasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Sondang dilahirkan sebagai anak bungsu dari empat bersaudara keluarga Victor Hutagalung dan Dame Sipahutar. Ayahnya bekerja sebagai sopir taksi, sementara ibunya hanyalah penjual sayur. Aksi bakar diri yang dia lakukan di depan Istana Negara itu juga mendapat simpati dari berbagai tokoh. Seminggu setelah kejadian itu, termasuk Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di pembukaan Rakernas PDI Perjuangan menyebut, kematian Sondang Hutagalung merupakan tragedi yang harus diperingati sebagai tamparan keras  atas kesalahan pengelolaan bangsa.

“Beberapa hari lalu kita menyaksikan seorang anak negeri, Sondang Hutagalung membakar diri di hadapan istana sebagai protes atas pengelolaan politik dan pemerintahan, yang jauh dari gambaran ideal generasi muda bangsa,” ujar pada saat pidato pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan di Bandung, Senin (12/12/11). Bagi Mega, pesan Sondang dalam aksi bakar diri tersebut jelas tertuju pada kekecewaan terhadap perilaku elit pemerintah. “Sondang telah pergi, tapi pesannya terasa keras menampar telinga kita. Kita tidak membutuhkan teguran keras lainnya, hanya untuk menyadari bahwa ada yang salah dengan pengelolaan bangsa ini,” ujarnya ketika itu.

Mega meminta agar aksi Sondang tersebut menjadi bahan renungan dan mempertanyakan sikap pemerintah atas tragedi tersebut. “Saya minta setiap warga PDI Perjuangan, bahkan setiap anak negeri untuk merenungi tragedi ini. Kita pantas bertanya, apakah pemimpin di negeri ini tidak terbetot hatinya melihat seorang mahasiswa yang karena prinsip dan keyakinannya melakukan tindakan itu? Merinding rasanya bulu kuduk saya sebagai seorang ibu melihat derita anak negeri ini.”.

Dia menambahkan, sebagai pribadi dan pimpinan partai saya menyampaikan duka cita atas kepergian Sondang. Bukan karena dia Sondang, tapi ia adalah gambaran dari generasi muda bangsa, sambil tetap berharap tidak akan ada lagi anak negeri yang kehilangan nyawanya karena prinsip dan keyakinannya, katanya.

Tak ada yang menyangka Sondang akan melakukan aksi nekat, Rabu 7 Desember 2011 lalu. Dari arah Monas, dia tiba berlari mengguyur bensin ke tubuhnya dan menyulut api. Aksi itu dilakukan sekitar pukul 17.30. Sejam sebelumnya, di tempat itu para kepala desa melakukan unjuk rasa. Akibat luka bakar 98 persen di tubuhnya, Sondang akhirnya pergi, Sabtu 10 Desember 2011. Mungkin berbagai diskusi terhadap aksinya itu. Tetapi, sesungguhnya Sondang adalah pahlawan. Walau dikenal sesaat, setelah itu dilupakan.

Johny Pardede


Ev Johny Pardede

“Dulu Terjerembab Lumpur Dosa, Kini Termotivasi Amanat Agung”

Jhonny Pardede_CoverKemajuan peradaban ternyata tak menjamin keadaan dunia makin baik. Nyatanya, keadaan dunia malah semakin mencekam. Bahkan, keadaannya makin mencekam. Situasi itu diperparah dengan harga-harga barang bertambah, ketakutan dan ketidakpastian melanda seluruh jagat raya ini. Apalagi amat sering terjadi fluktuasi ekonomi. Tentu, jika tanpa berpegangan erat dengan firman Tuhan, seseorang bisa makin terperosok makin dalam terjerembab. “Hanya orang yang menyerahkan hidup total pada Tuhanlah tak takut menghadapi badai, kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Hanya orang-orang yang dipanggil dan diurapilah yang dapat menang mengatasi keadaan sulit. Karena itu, kita harus bertobat dan menjadi pemberita firman Tuhan,” ujar Ev Johny Pardede.

Ajakan itu kerap kali disampaikannya, baik di acara KKR, acara seminar dan kebaktian-kebaktian gerejawi yang dipimpinnya. Asal ada kesempatan menyampaikan  firman Tuhan, Jhony pasti menyampaikan prinsip-prinsip  dan kiat-kiat agar orang percaya dapat menang atas situasi yang sulit. Bahkan, di dalam khotbahnya, Jhony juga amat sering mengisahkan kesaksian hidupnya. Pengalamannya sebagai pengusaha  sebelum dan sesudah bertobat. “Saya dulu adalah pengusaha yang hanya memikirkan dunia ini. Saya melakukan dosa. Tetapi itu sebelum mengenal anugerah Tuhan,” kenangnya. Namun, lika-liku kehidupan pribadi yang panjang, penuh onak menghacurkan hidupnya membawanya pada pertobatan.

Sejak bertobat, Jhony terpesona dengan ajakan untuk pergi (Matius 28:19-20) “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” Dia menambahkan, kita terkadang suka menggembar-gemborkan Amanat Agung, tanpa pemahaman yang dalam bahkan tak berusaha sebagaimana pesan yang dimaksud, dituntut dari Amanat Agung.

Siapakah Jhony? Johny Pardede, lahir di Medan, 24 April 1954. Anak ketujuh dari sembilan bersaudara dari pasangan orangtua (ibu) Hermina Napitupulu dan (ayah) Tumpal Dorianus Pardede, yang dikenal dengan nama TD Pardede. Almarhum ayahnya adalah seorang pengusaha di masa pemerintahan Soekarno, hingga kemudian menjadi Menteri Berdikari. Sebagai pengusaha, bahkan, pernah menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia pada era-nya.

Jhony sendiri mengikuti jejak sang ayah menjadi pengusaha. Dimulai dari mengasuh club bola, dulu dikenal sebagai pemilik club bola Harimau Tapanuli. Memang, sejak dia bertobat dan menjadi penginjil, Jhony tak lagi mengembangkan club bola itu. Hanya menjadi pengusaha tetap dikembangkan. Maka, walau sudah lama meninggalkan dunia bola, jika ditanya soal bola, mengapa persepakbolaan di Indonesia tak maju-maju?

Jawabannya, pengurusnya harus bertobat. “Jika konsep yang diterapkan sekarang masih dilakukan, jelasnya persepakbolaan di Indonesia tak akan maju. Mesti harus ada perubahan total. Pertobatan total agar persepakbolaan Indonesia maju,” ujarnya. Menurutnya, jika pengurus persepakbolaan tak loyal, dia pesimis sepakbola Indonesia, niscaya maju.

Sebagai anak pengusaha  Batak yang kaya raya, dari kecil sampai SMP Jhony tinggal di Jerman. Sudah terbiasa hidup nyaman. Bahkan menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan sesat. Tentulah, tingkah lakunya banyak dipengaruhi kehidupan bebas di Jerman, sehingga ketika kembali ke Indonesia kebiasaan itu menjadi semakin tak karuan, kalau tidak disebut makin jahat. Tetapi, puji Tuhan, oleh cara Tuhan dia kemudian bertobat dan dipanggil menjadi pemberi firman Tuhan oleh kematian sang ayah. Kematian ayahnya pada 18 November 1991, yang sebelumnya didahului ibunya, meninggal 20 Mei 1982. Membuat hatinya hancur berkeping-keping.

Kematian orangtuanya, terutama ayahnya membuat Jhony bertobat. Di akhir tahun 1991, momentum yang membuat dia meninggalkan hidup yang penuh kemunafikan. Yang dulu nyaman hanya memikirkan dirinya, kini memikirkan sorga. Sejak menetapkan diri menjadi pemberita firman Tuhan, dia senantiasa antusias membagikan kabar kesukaan. Jhony di mana pun, kapanpun  ia berada. Bahkan, setiap hari melayani dan menyampaikan Firman Tuhan, hingga ke seluruh penjuru dunia.

Alih-alih sebagai anak dari latar belakang anak yang kaya raya, dulu dia telah menikmati semua kesenangan dunia sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia dia bertobat. “Beliau memberi pesan kepada anak-anaknya bahwa sepertiga harta dari keluarga haruslah dipakai untuk pekerjaan Tuhan,” ujarnya. Mengingat pesan dari almarhum ayahandanya, Jhony memetiknya menjadi peringatan untuk menjadi evangelis.

Akhirnya, melalui pesan tersebut, Johny Pardede dipanggil Tuhan dari hidup yang pada untuk menginjili ke seluruh Negara tentang pentingnya hidup bersama Tuhan Yesus. Tentu, tak otomatis seluruh keputusannya untuk menjadi penginjil, berhasil. Dia dengan rendah hari memberi dirinya dibebat seperti bejana tanah liat, dibentuk berkali-kali hingga kemudian tentang melayaniNya seperti sekarang ini.

 

Aktif di FGBMFI

Kini, Jhony tak saja hanya melayani kaum awam, tetapi juga melayani para bisnisman. Iya, itu tadi dimana pun ada kesempatan dia selalu mengajak para bisnisman, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan dengan hati yang damai janganlah lagi benih dosa, tetapi berubah oleh pembaharuan budi.

Sejak menyerahkan hidupnya pada tuntunan Tuhan, Jhony terus telaten memberitakan Injil. Sebagai pengusaha, tetap memprioritaskan pelayanan Firman Tuhan. Oleh pelayanannya tentu banyak diapresiasi hamba Tuhan, dan para bisnisman. Tak heran dia sering didaulat untuk menjadi pembicara. Salah satu contoh misalnya, Acara Couple Dinner Gabungan yang diadakan pada hari Jumat 12 juni 2015 bertempat di resto Hongkong Garden, Padang Galak, Sanur Bali. Jhoni didaulat menjadi salah satu pembicara. Acara tersebut tentu berlangsung dengan baik dan sukses.

“Semua yang hadir sangat bersuka cita, dan mereka semua turut memuji Tuhan,” tambahnya mengingat acara FGBMFI itu. Sebagai pembicara, lagi-lagi kesaksian hidupnya yang luar biasa dan sangat memberkati semua bisnisman yang hadir. Bahkan, saat altar call banyak yang maju ke depan untuk didoakan, bahkan menerima Tuhan Yesus sebagai Juruslamat. “Mereka didoakan untuk mendapat jamahan dan lawatan Tuhan, didoakan untuk kesembuhan dan kelepasan. Luar biasa Roh Kudus melawat mereka,” ujarnya.

Inilah hidup, perjalanan hidup setiap orang siapa yang tahu. Jhony telah menyaksikannya, dulu lama hidup dalam kebinasaan, terjerembab dalam lumpur dosa. Tetapi, kini, Tuhan mengangkatnya bahkan, dipercayakan menyampaikan Amanat Agung, sebagai hamba Tuhan. Bahkan, yang dulu dia mengggap kekayaan adalah yang terpenting, kini menemukan yang lebih penting, memikul beban, memberitakan firman Tuhan sebagai yang termulia.

Hotman J Lumban Gaol (Hojot Marluga)

 

Luhut Pangaribuan


LUHUT Pangaribuan dikenal luas sebagai seorang advokat ketika kerap muncul dalam wawancara di televisi dalam kapasitas sebagai penasihat hukum Presiden Abdurrahman Wahid. Bicaranya lancar dan jernih, tutur katanya halus tapi di sana-sini masih terdeteksi timbre Batak, pikirannya runtut dan strategis, terasa segudang referensi hukum menancap di benaknya.

LUHUT Pangaribuan dikenal luas sebagai seorang advokat ketika kerap muncul dalam wawancara di televisi dalam kapasitas sebagai penasihat hukum Presiden Abdurrahman Wahid. Bicaranya lancar dan jernih, tutur katanya halus tapi di sana-sini masih terdeteksi timbre Batak, pikirannya runtut dan strategis, terasa segudang referensi hukum menancap di benaknya.

Namun, di kalangan pembaca surat kabar, nama ini sudah terbaca sejak pertengahan tahun 1982 ketika membela tertuduh dalam sidang orangtua memakan anaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Intensitas pemberitaan di surat-surat kabar yang menyertakan perannya sebagai pembela meningkat sejak pertengahan dasawarsa 1980-an ketika ia jadi pembela dalam perkara Tanjungpriok dan pemboman BCA. Yang ia bela sejak itu banyak dari kaum papa yang berhadapan dengan negara dan kekerasannya; juga politikus, aktivis, dan mahasiswa yang oleh rezim Orde Baru dianggap sebagai pembangkang. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini kemudian sering dikutip pers sebagai otoritas dalam bidang hukum maupun dalam gerakan memperjuangkan masyarakat sipil. Pada tahun 1992 ia diundang ke New York untuk menerima Anugerah Hak-hak Asasi Manusia dari Lawyer Committee for Human Rights. Waktu itu ia duduk semeja dengan Bianca Jagger, mantan istri penyanyi rok Mick Jagger. Selama 18 tahun ia bekerja di LBH Jakarta dan, karena itu, ia lebih dikenal sebagai seorang advokat aktivis. Tahun 1997 ia meninggalkan LBH kemudian membuka Kantor Pengacara LMPP dan menjadi advokat individual. Keluarga Luhut Marihot Parulian Pangaribuan adalah “keluarga Fakultas Hukum UI”. Ia bersama istri dan ketiga anaknya semua kuliah di Fakultas Hukum UI. Istrinya Rosa Agustina T. Sopearno bahkan dosen di sana. Ia menerima P. Hasudungan Sirait dan Nabisuk Naipospos dari TATAP di kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta untuk sebuah wawancara akhir Oktober lalu. Berikut nukilannya. Mengapa anda menjadi advokat? Saya sebenarnya nggak mau jadi advokat. Ketika masih SMA, saya justru ingin menjadi hakim sebab bapak saya seorang panitera. Dia panitera, bisa berbahasa Belanda, dan sekelas dengan Midian Sirait di SD berbahasa Belanda di Narumonda. Panitera adalah amtenar, pegawai negeri, dulu sangat terhormat, sekarang saja dianggap hanya sebagai jurutulis semata. Dalam konteks Balige dulu, menjadi amtenar adalah sebuah kebanggaan sebab kontras dengan orang kebanyakan yang adalah petani. Saya bangga sebagai anak seorang panitera dan ingin lebih tinggi dari bapak saya. Sebagai anak seorang panitera, saya sesekali pergi ke pengadilan menyaksikan sidang. Saya lihat di pengadilan, hakim itu berwibawa. Dia masuk, semua pada berdiri. Dia ngomong, semua harus diam dan minta izin kepadanya bila hendak berbicara. Jadi, itulah yang pertama: saya ingin jadi hakim. Keinginan yang kedua, saya mau jadi seniman, tepatnya pelukis, sebab saya suka melukis. Ingin masuk ASRI Yogya. Cuma, dalam masyarakat Batak, menjadi pelukis itu aib dan tak jelas. Pedagang saja aib, kok. Yang benar adalah amtenar. Akhirnya saya masuk Fakultas Hukum karena mau jadi hakim. Saya diterima kuliah di Fakultas Hukum UI pada tahun 1975. Kemudian masuk LBH dan tak pernah jadi hakim? Tunggu dulu, cerita tentang melamar jadi hakim belakangan. Diterima di UI, saya tinggal di Asrama UI di Pegangsaan Timur, kuliah di kampus Rawamangun. Setiap hari sebelum naik bemo menuju Rawamangun, saya jalan kaki dulu dari asrama ke samping RSCM, persimpangan Jalan Kimia dan Jalan Diponegoro. Di depannya persis gedung LBH. Waktu itu LBH masih berusia enam tahun. Pemberitaan mengenai LBH di surat kabar sedang gencar-gencarnya. Di dalamnya ada semangat, ada cita-cita. LBH sedang naik daun. Saya bilang di dalam hati, saya mau kerja di LBH. Ini yang kemudian merangsang saya jadi advokat. Tapi, bukan advokat di luar LBH, melainkan advokat di dalam LBH. Begitu lulus dari UI tahun 1981, saya diterima di LBH dan ketemu Adnan Buyung Nasution. Nggak ada proses. Dua tahun sebelumnya saya memang sudah jadi asisten advokat, yang berhubungan dengan LBH. Waktu itu YLBHI baru terbentuk, sementara LBH sudah berusia lebih dari sepuluh tahun. Nah, saya diterima menjadi sekretaris eksekutif Dewan Pengurus YLBHI selama tiga bulan. Waktu itu pengurusnya Bang Buyung, Ali Sadikin, dan Princen. Anda diterima tanpa tes? Lazimkah saat itu? Untuk jadi sekretaris eksekutif Dewan Pengurus YLBHI, saya diterima tidak melalui tes. Untuk jadi pembela umum, saya kemudian tes. Saya bilang ke Bang Buyung, “Bakat saya jadi advokat, bukan jadi sekretaris atau menangani manajemen.” “Maksudmu apa?” kata Bang Buyung. Saya jawab, “Mau tes.” Dia bilang, “Ya, teslah.” Saya lulus. Mulailah jadi pembela umum LBH. Kapan melamar jadi hakim? Ketika testing jadi hakim, saya sudah beberapa bulan bekerja di LBH. Tes pertama, yaitu tes tertulis, di Senayan. Lulus. Nggak pernah ngomong kepada siapa pun untuk dibantu lulus. Jadi, memang ada sekian persen yang lulus murni. Waktu itu sudah punya nama? Belum, wong baru lulus. Ini akhir 1981. Belum siapa-siapalah, orang kebanyakanlah. Terus tes wawancara. Saya kebagian jam 3. Saat itu, sebagai pembela umum LBH, saya menangani kasus pembunuhan di Penjara Cipinang dengan pesta narkoba. Kasus ini terkenal. Mungkin saya ceritakan dulu kasus ini sebelum menjawab anda tentang melamar jadi hakim. Saya ditugaskan membela dan pergi ke Cipinang. Saya tanya [pelakunya], centeng dari Jawa Timur. Panggilannya si Macan. Saya tanya, “Kenapa kamu berkelahi?” Itulah, Pak, pesta. “Pesta apa?” Pesta narkoba. Ada yang mau bebas. “Lo, di sini, ada narkoba?” Ya, Pak. “Apa?” Heroin. “Yang benar, kamu. Kamu bisa beli?” Bisa. Lalu, saya minta duit kepada Tuty Hutagalung, bendahara LBH waktu itu. “Mbak Tuty, saya mau duit, mau beli narkoba.” Dia kasih. Saya berpikir lagi, kalau saya beli di sana, keluar dari sana ketahuan, bisa-bisa dianggap narkoba itu saya bawa dari luar. Gimana caranya? Saya bawalah wartawan Pos Kota, Terbit, dan Sinar Pagi. Berempat kami menemui si Macan. Ketemu si Macan, saya bilang, “Mana barangnya?” Dia kasih. Wartawan melihat dan besoknya dimuat di koran. Dipecat itu orang-orang penjara. Nah, saat tes wawancara untuk jadi hakim, saya datang sekitar pukul 3.30. Terlambat setengah jam. “Lo, sudah terlambat!” kata pewawancara. Mungkin dia berpikir, mau masuk jadi hakim, tes datang terlambat. Ditanya, “Kenapa terlambat?” Mulai pintar ngarang. Saya bilang, “Maaf, Pak, soalnya ini darurat.” Daruratnya apa? “Tadi saya bawa heroin.” Bingung lagi mereka. Saya bilang, “Menurut UU, kalau saya pegang heroin, itu menyimpan. Saya harus serahkan kepada Kapolda.” Padahal, saya menyerahkan heroin itu kepada polisi saja, bukan Kapolda. Mereka tertarik. Itulah jadinya topik wawancara. Setelah kisah heroin itu, mereka bertanya, “Kamu sudah jadi pengacara, untuk apa lagi melamar jadi hakim?” Saya bilang, “Beda, Pak! Kalau jadi hakim, saya bisa membuat hukum. Kalau jadi pengacara, saya nggak bisa membuat hukum. Kalau ingin perubahan, kita harus jadi hakim supaya bisa membuat hukum.” Itulah singkatnya. Pendeknya, saya menguasai pembicaraan. Setelah panjang lebar ngomong, salah satu pewawancara yang psikolog minta saya menggambar pohon. Yang saya ingat, di dalam formulir pendaftaran ada gambar beringin. Saya gambar saja itu, lengkap dan bagus, apalagi saya pintar gambar. Saya tahu kemudian dari seorang petugas, salah satu penguji bilang, “Dari pagi kita mewawancarai, ini yang cocok jadi hakim.” Jadi, saya sudah lulus begitu keluar dari ruang wawancara dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan siapa pun untuk bisa lulus. Sampai dapat SK dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1983, saya tidak pernah pergi ke Departemen Kehakiman. SK itu diantar oleh pegawai ke asrama sebab saya masih tinggal di asrama. Dalam SK itu, saya ditempatkan di Pontianak. Tapi, saya nggak pernah pergi sebab sudah sangat menjiwai pekerjaan di LBH. Tahun 1986 saya dipanggil oleh Departemen Kehakiman, mau dikenakan PP 30 karena tidak menjalankan tugas. Direktur Teknis Peradilan, Bu Halimah, bilang, “Kenapa saudara tidak pergi? Ada laporan dari ketua Pengadilan Tinggi.” Saya jawab tidak keberatan ditempatkan di Pontianak. Tapi, saya tidak ada rumah di sana, tidak punya uang, sementara saya punya istri dan satu orang anak. Gaji saya menurut SK cuma Rp 28.200. Tidak diberi ongkos, rumah tak dikasih, dan air di sana katanya beli. Di sana kan rawa-rawa. Akhirnya tak jadi hakim? Setelah bekerja di LBH, saya berpikir jadi hakim itu nggak mungkin, deh. Dari gaji, saya tidak mungkin hidup. Bagaimana bisa dengan Rp 28.200 menghidupi istri, anak, bahkan diri sendiri? Dari dulu saya sudah berpikir, mungkin tertanam di bawah sadar, ya, kalau kita menerima pekerjaan, terima segala risikonya. Artinya, kalau gajimu sedikit, terimalah segitu. Saya bilang saya tidak mungkin hidup dengan gaji segitu, ya, saya tidak terima pekerjaan itu. Saya ingat tulisan Satjipto Rahardjo yang intinya menyarankan supaya psikolog menciptakan modul-modul tes untuk penerimaan pegawai negeri yang dapat menyaring mereka yang bersedia hidup sederhana. Ada cita-cita jadi hakim, tapi dengan pertimbangan harus menerima risiko hidup sederhana, saya tidak ambil itu. Kemudian saya jadi advokat. Saya menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saya mulai dengan asisten advokat tahun 1979, kemudian diterima resmi tahun 1981 di LBH, sampai kemudian semua kedudukan yang ada di LBH pernah saya jabat, kecuali jadi ketua YLBHI. Seluruhnya 18 tahun ketika saya meninggalkan LBH dan YLBHI pada tahun 1997. Terakhir saya direktur LBH. Akhirnya, di ujung itulah muncul PBHI. Mengapa muncul PBHI? Masing-masing punya alasan. Hendardi, Mulyana, dan saya dapat dukungan dari Mochtar Lubis meski Mulyana kembali ke YLBHI. Saya jadi ketua majelis nasional untuk PBHI selama dua periode. Selama 18 tahun di LBH, kasus apa yang paling menarik menurut anda yang pernah anda tangani? Saya pernah baca di beberapa media, dan diulangi oleh seorang pejabat DKI, bahwa Ali Sadikin mengatakan, “Kalau ditanya siapa advokat yang terhebat di dunia, saya jawab itu Luhut Pangaribuan.” Saya kaget. Artinya, saya punya banyak kesempatan di LBH dan saya berusaha maksimal dengan segala talenta yang ada pada saya membuat kasus itu mendapat perhatian orang banyak sehingga bisa diselesaikan. Secara kategoris kasus-kasus itu menyangkut politik Islam, mahasiswa, sampai yang individual. Salah satu kasus sehubungan dengan politik Islam adalah perkara Tanjungpriok. Coba tanya A.M. Fatwa. Saya cukup lama menangani kasus Tanjungpriok. Yang menemukan seluruh tersangka pertama kali itu adalah saya, di daerah Kelapadua. Ada tahanan politik di situ. Saya bertemu dengan semua tokoh itu. Beberapa kali kesempatan saya diminta jadi jurubicara Keluarga Amir Biki untuk berbicara dengan wartawan, terutama wartawan asing, karena saya begitu intens menangani kasusnya. Kasus menarik lain yang saya tangani adalah H.R. Darsono dan Bang Buyung dalam contempt of court. Yang paling seru waktu menangani Fatwa. Saya mau berkelahi benaran dengan hakim, juga dengan jaksa Bob Nasution. Bob berteriak waktu Fatwa mau dibawa, “Siapa yang menghalang-halangi, saya katakan ini melawan UU.” Saya bilang, “Atas nama hak asasi manusia, saya bawa dia karena sakit ke Rumah Sakit Islam.” Ada tarik-menarik. Tapi sekarang, kalau saya ketemu dengan Bob Nasution, cium pipi saya dia itu. Kira-kira sebulan yang lalulah. Fatwa akhirnya bisa saya bawa ke RS Islam sebab dia pingsan. Memang sandiwara, maksud saya dibuat. Yang tahu sandiwara itu dulu kami bertiga saja: Fatwa, istrinya, dan saya. Dari mulai mencari obat supaya dia mencret sampai kemudian supaya dapat keterangan dokter. Advokat lain tidak tahu. Saat itu tarik-menarik waktu, sebentar lagi Fatwa bebas demi hukum. Yang namanya pledoi cuma sehari. Tiba-tiba ia mencret, pingsan, dibawa ke klinik pengadilan. Kebetulan ada dokter Bariah di sana sedang menangani kasus pembunuhan. Hampir ketahuan sandiwara ini ketika dr. Bariah membuka matanya kemudian menyenternya. Fatwa melawan waktu matanya dibuka. Berarti, nggak pingsan. Untung dia tanggap waktu saya bilang, “Jangan, Pak!” Akhirnya dia bisa masuk RS Islam, dibawa dengan ambulans. Baik Abdul Hakim Garuda Nusantara maupun Denny Kailimang tidak tahu ini. Saya ngomong begini karena Fatwa sudah membukanya waktu peluncuran bukunya di Hotel Shangrila. Imam Prasodjo mengatakan waktu itu: kalau begitu, kurang nilai perjuangan Fatwa ini. Mengapa anda mau menciptakan sandiwara itu? Waktu itu saya melihat perkara ini perkara jadi-jadian, perkara politik. Kedua, ada peluang mencari bebas demi hukum. Dia tahanan dan waktu itu sudah ada KUHAP. Kasus menarik lain? Kasus si Macan di LP Cipinang yang tadi saya ceritakan. Dari situ orang percaya bahwa kejahatan dan pelanggaran hukum yang paling banyak terjadi berlangsung di LP. Mulyana bilang, “Kalian advokat itu berhenti di pintu penjara, padahal di penjara begitu banyak persoalan hukum.” Kemudian kasus yang menyangkut tokoh-tokoh mahasiswa: Budiman Sudjatmiko dan PRD (termasuk Romo Sandyawan), mahasiswa ITB yang dipecat Rudini seperti M. Fadjroel Rachman dan Syahganda Nainggolan, lalu Bonar Tigor Naipospos di Yogya. Selama 18 tahun di LBH dan YLBHI sepertinya anda tak pernah berhenti? Dalam 18 tahun itu saya nonstop. Anak saya tiga. Satu pun saya tak ikut menunggui istri waktu kelahiran mereka. Waktu itu saya di Manado, kemudian di Bogor dalam kasus Johnny Sembiring. Pikiran kami dulu di YLBHI: kalau kami nggak bekerja, dunia Indonesia itu seolah-olah berhenti. Lalu, mengapa anda berhenti dari LBH dan YLBHI, kemudian jadi advokat individual? Tidak terasa, ketika bekerja di YLBHI, ternyata sampai tahun 1997 saya masih menumpang di rumah mertua. Ada cerita yang lucu, mungkin mukjizat dalam kaca mata rohani. Waktu membela Romo Sandyawan, anak saya yang pertama diterima di SMP Kanisius. Perlu uang empat juta rupiah. Saya nggak punya duit. Dari mana? Gaji saya di YLBHI tak sampai satu juta. Bahkan, ketika saya keluar dari YLBHI tahun 1997 gaji saya Rp 900 ribu sekian, tak sampai Rp 1 juta. Istri saya dosen di UI. Nggak ada uang segitu. Nah, kami rapat di Driyarkara dalam rangka membela Romo Sandyawan. Hadir Gubernur Serikat Yesus, Pastor Danu. Dari balik pintu dia memanggil saya dan kasih duit. Saya tanya, “Untuk apa?” Tarik-tarikan, akhirnya duit pindah ke tangan saya. Jumlahnya Rp 4 juta. Itu yang saya pakai mendaftar anak saya di Kanisius. Dari pastor ke pastor. Ini mukjizat. Saya kira mereka tidak ada komunikasi. Kemudian saya sakit, batu di empedu, operasi di Cikini, tapi tidak sukses dalam arti, malah kemudian penyumbatan semakin banyak. Akhirnya dokter bilang harus direparasi. Ada yang mengusulkan ke Belanda, tapi saya tidak punya duit. Di situlah saya mulai merenung. Saya mulai kesulitan uang untuk berobat di rumah sakit, kesulitan membiayai sekolah anak yang sudah mulai besar-besar. Di sini pun datang mukjizat. Saya tertolong hanya karena satu omongan dari Sidney Jones. Dia bilang, “Luhut, kau coba pergi ke Kedutaan Belanda karena waktu Gus Dur berobat ke Australia, dia dapat bantuan dari Kedutaan Australia. Mungkin kedutaan punya dana untuk itu.” Saya disarankan ke Kedutaan Belanda. Waktu itu sekretaris politiknya saya kenal. Saya telepon mau ketemu dengannya dan cerita mengenai kesehatan saya. Dia bilang, nggak ada dana di Kedutaan, “Tapi tiket bisa saya kasih.” Jadi sudah dapat dua tiket KLM untuk saya dan istri. Dia bilang akan coba kirim saya ke Den Haag. Terus kemudian ada pendeta di sana yang mau menolong. Rupanya kawan-kawan NGO sudah mengabarkan. Begitu saya sampai di Belanda, pendeta ini menjaminkan depositonya untuk pengobatan saya. Saya tak kenal pendeta ini, tak pernah ketemu. Jadi ini berkat omongan Sidney Jones. Selama 18 tahun, apa strategi anda sebagai advokat? Saya nggak tahu, ya. Mungkin ada talenta dan punya motivasi. Saya kira banyak kasus yang saya tangani yang mendorong lahirnya Undang-Undang tentang legal standing. Dulu saya lawyer Walhi untuk menggugat Indorayon. Ketika itu Bupati J.P. Silitonga dan mantan Dubes Indonesia untuk Australia August Marpaung mau berkelahi tentang hutan lindung. Legal standingnya diterima, di mana-mana dikutip, itu yang kemudian menjadi substansi dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup. Selalu ada kreasi-kreasi, termasuk juga waktu saya mendampingi Bang Buyung dan Yap Thiam Hien dalam kasus contempt of court. Mungkin sudah ada motivasi, ada talenta, kemudian ada kesempatan. Kebetulan di LBH itu, bantuan hukum itu ada aspek politiknya. Tidak hanya teknis saja apa yang disebut dengan konsep bantuan hukum struktural. Jadi, kami tak hanya menyembuhkan penyakitnya, tapi juga sebab musbabnya. Itu sebabnya jadi serba keras. Kami tidak hanya menyerang—kalau perkara itu antara jaksa dan advokat—tapi juga siapa yang membuat perkara ini. Kasus-kasus politik lebih banyak dan pemerintah yang membuat perkara ini. Jadi, kami berhadap-hadapan dengan pemerintah. Makanya ada di antara orang-orang LBH yang lebih radikal ditahan. Bang Buyung, Princen, dan Yap pernah ditahan. Saya termasuk penganut Suardi Tasrif: advokat walau melawan jangan sampai ada alasan untuk menahannya. Kalaupun melawan-lawan, saya tak pernah ditangkap. Menurut anda, model pengacara seperti apa yang cocok di negeri ini? Sebenarnya model advokat dengan bantuan hukum di LBH itu mungkin yang cocok. Pertanyaannya, apakah advokat seperti itu bisa bertahan hidup secara individu. Saya terus terang lebih suka bekerja di LBH dibandingkan dengan pekerjaan saya sekarang sebagai advokat individual karena, sebagai advokat individual, saya lebih terbatas. Sementara itu, sebagai advokat bantuan hukum itu tidak terbatas dalam arti, kita memikirkan hukum atau kebaikan hukum di Republik ini. Kenapa? Karena hanya dengan pendekatan yang lugas, terus terang, dan langsung itu kemudian yang bisa mengubah [keadaan] ke arah yang lebih baik. Masalahnya, sebagai personal, sebagai individu, saya harus hidup. Menjelang keluar dari LBH sepuluh tahun lalu, saya bilang kepada The Jakarta Post dalam wawancara, ternyata orang tidak bisa hidup hanya berdasarkan idealisme sebab dengan idealisme, saya sudah membuktikan tidak bisa membeli obat, membayar rumah sakit, tidak bisa melunasi uang sekolah anak saya. Oleh karena itu, saya harus mencari uang, kemudian saya ada di kantor ini. Tapi, sebagai pembawa perubahan, advokat individual itu sangat terbatas karena dibatasi oleh kepentingan klien. Kami tak boleh mengatakan jangan peduli dengan kepentingan klien, jangan didikte, hukum dong yang terutama. Itu tidak feasible, itu nonsense. Bahwa setiap orang punya kepentingan, itu sah. Bahwa kepentingannya itu dispute, itu soal yang kedua. Mungkin di situlah kami perlahan-lahan, tapi karena perlahan-lahan itulah perubahan jadi lambat. Kepentingan klien itu sah-sah saja. Tidak berarti kami dengan sendirinya pegawai si klien. Ada keseimbanganlah di sana, tapi ini yang membuat jadi lambat. Yang diperlukan langsung, kami bikin jadi tak langsung. Ada nggak ukuran sejauh mana kepentingan klien dibela seorang advokat? Memang ada kode etik advokat. Kode etik itu lebih ke tataran etika, sanksinya abstrak. Lebih pada kesadaran yang bersangkutan. Memang dikatakan semakin tinggi kode etik suatu profesi, semakin mulialah profesi itu. Walaupun ada nonsense-nya. Berkaca dari situ, advokat kurang memperhatikan kode etik karena kode etik mengatakan harus mendahulukan kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, tidak menangani perkara yang tidak ada dasarnya. Posisi advokat di Indonesia dalam kaitan dengan penegak hukum lain—hakim, jaksa—bagaimana? Formil dalam Undang-Undang Advokat dikatakan bahwa advokat sekarang penegak hukum walaupun menurut saya, secara konseptual itu tidak pas. Yang namanya menegakkan hukum itu to enforce the law. Advokat tidak enforce the law sebab bila enforce the law, dia harus memiliki alat-alat kekerasan seperti senjata, pentungan, borgol, dan penjara. Advokat tak punya itu. Yang punya itu adalah polisi atau negara. Lagi pula, sistem peradilan kita juga tidak memberi tempat yang memadai bagi pengacara. Cara bekerja hukum di negeri ini masih didominasi negara; polisi, jaksa, dan hakim masih mendominasi. Dalam banyak hal, menurut saya, advokat itu masih ornamen. Karena strukturnya begitu, maka tak banyak sebenarnya yang bisa langsung dilakukan oleh advokat. Hakim kita sangat monopoli. Di Amerika hakim pasif. Di sini hakim aktif. Aktif tidak hanya bertanya di pengadilan, tapi juga menentukan kesalahan dan hukuman. Di AS yang menentukan adalah juri, yang berasal dari masyarakat. Di pengadilan kita, hakim bisa bilang, “Jaksa cukup ya, jangan bertanya lagi”; “Advokat sudah cukup, ya, jangan bertanya lagi.” Posisi advokat di Amerika apakah lebih leluasa? Ya, sebab di sana untuk menemukan keadilan, dua yang merasa benar itu diadu, ya seperti cerita Salomo dan bayi di dalam Alkitab. Untuk mengetahui anak siapa yang diperebutkan masing-masing, Salomo mengadu kedua ibu yang masing-masing mendaku bahwa bayi itu anaknya. Singkatnya, konsep mereka [Amerika], kebenaran itu muncul dari percikan, dari tubrukan, seperti api. Di Indonesia: berunding, modelnya seminar, seperti musyawarah untuk mufakat. Jadi, peran advokat di Amerika besar. Kalau kita lihat sejarah, advokat itu diadakan karena perkembangan hak-hak asasi manusia. Kalau tak ada advokat, nanti dikritik. Tapi dalam arti struktur, masih belum ada tempat sebenarnya bagi advokat. Di sana sudah merupakan bagian. Posisi organisasi advokat sendiri, dari Peradin sampai yang sekarang ini, bagaimana? Yang pernah dicatat berperan cukup lumayan dalam konstelasi pembangunan hukum di Republik ini adalah Peradin. Yang masih saya ingat, kontribusi Peradin yang pertama adalah ketika membela orang-orang PKI yang sudah dianggap manusia tidak berguna. Mereka [Peradin] bersuara lantang sehingga kemanusiaan orang itu terangkat: bagaimanapun perbedaan politik, mereka manusia di hadapan hukum. Kontribusi kedua ialah mendorong hak-hak asasi manusia menjadi substansi [peraturan perundang-undangan] di Republik ini. Ide tentang Mahkamah Konstitusi datang dari Peradin. Saya ingat persis: di awal 1980-an, waktu MPR bersidang, Peradin yang dimintai pendapat memasukkan ide Mahkamah Konstitusi. Juga ide-ide tentang hak-hak asasi manusia di dalam KUHAP berasal dari Peradin. Setelah itu, yang ada adalah kesibukan mengurus diri sendiri. Muncul Ikadin, muncul AAI, masing-masing belum terkonsolidasi, muncul Peradi. Yang pasti, organisasi-organisasi itu masih dalam proses konsolidasi, belum ada yang substansial mereka gagasi. Artinya, advokat itu belum terkonsolidasi dalam satu organisasi yang melakukan suatu gerakan nyata dalam perubahan hukum di Republik ini. Belum! Harus dalam satu wadahkah advokat itu? Bukan itu yang saya maksud, tapi mereka terkonsolidasi dalam satu organisasi masing-masing sebab sekarang malah diperlukan organisasi advokat berdasarkan spesialiasi, misalnya yang menyangkut hukum pasar modal, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Baik. Apakah anda melihat korelasi kemahiran orang Batak bicara dengan profesi advokat yang mereka pilih? Itu harus dicek. Saya tak tahu apakah itu kesan atau fakta. Dugaan saya itu adalah kesan, seolah-olah Batak mendominasi profesi advokat. Apakah betul? Coba lihat persentasenya. Cukup banyak. Di daftar AAI DKI hampir 20 persen Batak? OK, tapi nanti harus dilihat periodisasinya. Saya kira ada hubungannya dengan bagaimana praktik-praktik diskriminasi dalam masyarakat kita sekarang ini, lo. Ini ada kaitannya dengan politik kontemporer di Indonesia sekarang. Ketika memasuki wilayah-wilayah publik sekarang ini, kita ditanya, “Kamu datang dari mana?” Maka, keterbatasan masuk wilayah publik menyebabkan orang memilih masuk wilayah privat. Jadi, ada hubungannya saya kira, ketika belakangan ini hampir tersumbat pintu memasuki wilayah-wilayah publik, pilihan menjadi tidak banyak. Dari segi jumlah, saya amat-amati bahwa kesempatan yang semakin rendah untuk memasuki wilayah publik memaksa kita mencari alternatif di wilayah privat. Seperti yang dialami orang Cina—mungkin ini bisa jadi blessing in disguise untuk kita—mengapa masyarakat Cina bisa menguasai ekonomi Indonesia ini. Menurut saya, faktor yang terbesar adalah karena kita mendiskriminasi orang Cina. Dulu tak bisa terbayang Cina jadi menteri. Belakangan ada. Pernahkah kita membayangkan kepala sekolah, Kapolsek, lurah itu Cina? Buat kita hal itu aneh karena pikiran kita sudah terjajah. Jadi, yang terbuka buat dia adalah sektor privat. Ia meninggikan entrepreneurship-nya sehingga dia mahir di sana. Nah, dalam situasi negara semakin memberi kesempatan kepada swasta, dia semakin mendominasi karena dia sudah punya sejarah panjang. Justru orang Batak tidak mendukung ke arah partikelir ini. Saya punya pengalaman untuk menjelaskannya. Ketika saya SD di Balige, setiap sore jam 3 ada orang Cina menjual bakpao naik sepeda. Waktu kecil saya melihat makanan itu enak sekali, tapi saya tak punya duit. Bapak saya pegawai negeri. Tak ada uang jajan. Makan hanya boleh di rumah. Hari Minggu uang diberikan untuk kolekte, maka saya rajin ke gereja walau pas kolekte saya kabur supaya uang itu bisa dipakai untuk jajan. Entah dari mana gagasan ini datang. Saya bilang kepada Li Kiung, tukang bakpao itu, “Kalau saya bantu jual bakpao, saya dapat apa?” Kamu mau? Kalau kamu jual tiga, dapat satu. Karena tak mau sendiri berjualan, saya ajak tetangga, keponakan Midian Sirait itu. Kami berjualan mula-mula tanpa sepengetahuan orangtua, hingga suatu kali ketahuan oleh bapak teman saya itu. “Kamu jadi partiga-tiga,ya?” Partiga-tiga itu aib rupanya. Rendah. Sekolah kamu tinggalkan. Jangan ikutin dia itu. Saya kebetulan tak ketahuan orangtua saja. Sekolah dan amtenar itu terhormat. Saya kira itu umum pada masyarakat Batak. Saya tidak melihat ada budaya Batak yang potensial membuat dia mahir berprofesi sebagai advokat. Barangkali betul bahwa orang Batak selalu bicara, tapi yang namanya advokat tidak sekadar bicara, tapi drafting juga. Harus hati-hati mengambil kesimpulan bahwa ada budaya orang Batak yang mendukung keberhasilannya menjadi advokat. Hipotesa bisa, tapi belum tentu bisa jadi teori. Tapi, dari dulu Fakultas Hukum favorit bagi orang Batak. Cukup banyak orang Batak di jurusan itu? Ya, mereka jadi hakim, jadi jaksa, bukan advokat. Saya kira masih hipotesa budaya Batak berpotensi jadi advokat sebab advokat itu lebih entreprenuer, lebih mandiri, sementara kita masih amtenar. Bagaimana dengan kemahiran marhata? Itu kalau anda batasi advokat dalam urusan litigasi saja, tapi advokat itu drafting juga, bukan ngomong tok, tidak hanya di pengadilan. Secara umum bagaimana anda melihat advokat Batak. Ada yang khas? Saya nggak tahu apakah ini khas. Yang pasti, sama juga seperti yang lain, saya malah—kalau kita berbicara uang dalam hukum—curiga budaya uang ini ikut berpengaruh. Ini misalnya dengan pinggan panungkunan. Dulu pinggan itu berisi sirih, sekarang duit. Kalau itu dipraktikkan di pengadilan, salah lagi ‘kan? Uang do na mangatur sude hukum on. Jadi saya nggak tahu, mungkin budaya dalam arti negatif. Nggak tahu. Anda kelihatannya jauh dari kelompok pengacara Batak itu? Kimianya lain saya kira, tapi saya juga say hello kepada mereka. Mungkin ada segi-segi yang membedakan. Yang pasti soal background. Saya 18 tahun penuh dengan ideologi, perjuangan, dan lagu-lagu kebangsaan. Mereka itu kan branded, merek-merek terkenal. Mereka sudah bicara Versace dan sebagainya, saya masih dengan lagu kebangsaan. Jadi agak beda. Kalau saya melihat Otto Hasibuan dulu selagi saya masih di LBH, mobilnya Honda Civic, saya masih dengan lagu “Maju tak Gentar”. Sekarang tentu sudah bukan itu lagi mobilnya Advokat sering dikaitkan dengan mafia peradilan. Seperti apa situasinya? Orang mungkin akan langsung cenderung pada oknum, mentalitas yang rendah. Saya melihatnya karena kemacetan sistem. Sistem peradilan kita sudah cukup lama macet. Otomatis: di mana ada kemacaten, di situ ada jasa. Sederhana saja, macet lalulintas Jakarta , ada polisi cepek. So simple situasinya. Nggak tahu nanti dari yang anda wawancara, di antara advokat ada yang bilang apakah saya salah dengan cerita ini. Seorang advokat mengatakan tentang para penegak hukum lain: mereka bergaji kurang, saya tambahi gajinya; mereka bahagia, anak mereka bahagia. Apa yang salah? Tentu saja dia ngotot bisa obyektif. Itu nonsense. Nggak mungkin bisa obyektif. Saya kebetulan ikut beberapa tim untuk perancangan Undang-Undang. Di antara anggota tim itu ada pejabat tinggi. Salah satu menceritakan pengalamannya ketemu dengan seorang advokat. “Bang, ini ada perkara. Ada duitnya. Kita bagi dua saja; buat abang separo, buat saya separo.” Itu dia bilang. Di mana obyektifnya begitu? Nonsense. Saya tidak melihat hal ini sebagai imoralitas, tapi lebih sebagai kemacetan sistem. Sistem kita sendiri sudah tidak mampu membaca—kalau diumpamakan sebagai software—instruksi, apa yang dia lakukan. Itu yang terjadi sekarang. Saya ada contoh ketika menjadi anggota tim seleksi untuk Komisi Yudisial. Ada seorang bekas Kapolda, saya kira, ditanya. “Pak, gaji anda berapa?” Disebutkanlah sebab semua sudah tahu berapa sebenarnya gajinya. “Olahraga Bapak apa?” Golf. “Sudah berapa tahun?” Sudah 20 tahun. “Lo, bapak gaji segini kok bisa main golf.” Dibayarin orang. Makanya, banyak hakim agung main golf. Duitnya dari mana? Ya, seperti Kapolda tadi: dibayarin. Pertanyaan saya, “Emangnya ada yang gratis? Dua puluh tahun dibayari golf, emang ada yang gratis?” Begitulah. Maksud saya banyak yang kontradiktif dan tak ada satu kebijakan atau pemikiran ke arah pembenahan itu. Kalau sidak-sidak, itu nonsense. Nah, keadan hari ini macet dan tidak ada yang menyadari, apalagi memikirkan bagaimana supaya tidak macet. Apa menurut anda obat untuk kemacetan ini? Tentu saya tidak berpretensi punya jawaban yang sudah jadi. Paling tidak, saya menyadarinya, bisa menjelaskan bahwa kemacetan memang sudah terjadi. Sederhana saja: coba ambil satu putusan di pengadilan. Baca apa yang dikatakan jaksa dalam rekuisitor, dakwaan, pleidoi; apa berita acara polisi; apa yang ada di berita acara pengadilan! Nggak nyambung itu! Diktum-diktumnya tidak nyambung dengan apa yang dibicarakan. Ada pengalaman saya ketika jadi asisten advokat semasa mahasiswa dulu. Saya membuat pleidoi dan, menurut saya, itu pleidoi terbaik di dunia. Saya dengan serius mengikutinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkaranya sumir sehingga langsung diputuskan seketika itu juga. Terus hakim baca putusan: “Menimbang pleidoi dari penasihat hukum yang pada pokoknya meminta supaya membebaskan terdakwa…” Padahal, saya tidak bilang membebaskan terdakwa dalam pleidoi itu. Nggak nyambung ‘kan? Begitulah saya kira keadaannya. Lalu, saya baca puluhan putusan Mahkamah Agung. Itu copy-paste. Pertimbangannya copy-paste. Nah, itulah sebabnya tidak ada yurispudensi tetap. Masih ngutip Regentschapsgerecht gitu. Tak ada dikutip menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal sudah 62 tahun merdeka. Macetnya sistem hukum atau sistem peradilan membuat banyak jasa ekstra. Itulah yang kita sebut sebagai mafia peradilan. Semakin pintar dia menunjukkan jalan (seperti di Puncak kalau macet jalur Jakarta-Bandung atau sebaliknya), semakin dipilih dia sebagai penunjuk jalan. Tapi, jangan lupa, dengan menggunakan jasa seperti itu, anda bisa tembus betulan, bisa juga tersesat. Probosutedjo tersesat. Orang yang menawarkan jasa nggak bisa disalahkan. Belakangan ini muncul kritik dari kawan-kawan yang berlatar aktivis dalam posisi anda sebagai pembela Newmont. Bagaimana anda mengklarifikasi itu? Saya juga mendengarkan itu dan ingin berdialog dengan mereka. Saya kan masuk di tengah jalan. Sebelum masuk, saya tidak tahu banyak. Ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, saya tanya sahabat saya yang bernama Mas Achmad Santosa. “Ota, saya diminta Newmont untuk ikut. Apa saran dan informasi yang boleh saya tahu?” Dia bilang bahwa dia tak punya lagi informasi karena tidak terlibat langsung. “Itu kan profesional biasa saja,” katanya, walaupun belakangan saya tidak tahu apakah dia termasuk yang mengkritik saya. Yang kedua, saya pergi ke Teluk Buyat. Paling tidak, menurut mata telanjang saya, saya tidak melihat seperti yang dituduhkan. Saya kemudian bertanya apakah LSM tidak tunduk pada cek dan ricek atau introspeksi. Apakah yang mereka katakan sudah pasti benar? Berhadap-hadapan seperti ini sejarahnya, sih, sudah panjang. Ketika di LBH pun, saya selalu berposisi begitu. Itu sebabnya hubungan saya dengan aktivis di LBH tetap baik-baik saja walau tidak mesra sebab walaupun saya NGO, saya harus tanya dong profesionalitasnya. Tidak berarti pengusaha pasti salah, orang miskin selalu benar. Belum tentu. Itu sebabnya bila pejalan kaki atau pengendara motor ditabrak mobil, pasti pengendara mobil yang salah. Setuju nggak dengan stereotipe ini? Nggak dong. Motor bisa salah, pejalan kaki bisa salah. Kita bisa salah. Ada kecenderungan itu. Yang terakhir ini ada sidang perdata sebab Newmont digugat lagi setelah putusan pidana. Ada pemeriksaan tempat ke Teluk Buyat. Tadinya hakim yang berkeinginan. Saya bilang [kami] setuju. Sebab apa? Yang menjadi barang bukti utama adalah Teluk Buyat. Lalu, kawan-kawan LSM mengatakan bahwa ia tercemar dan rusak. Nah, Teluk Buyat masih ada di sana, mari kita pergi ke sana dan kita lihat. Mereka menolak. Mereka bilang tidak relevan lagi sebab limbahnya tidak lagi dibuang di situ. Gimana ini? Mustinya dia bilang, “OK, kita bawa ke laboratorium.” Kami juga usulkan ini. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari sini? Sebagai advokat aktivis, anda cukup bisa mengerti nggak jalan pikiran kawan-kawan dengan sikap seperti itu? Saya kurang bisa melihat karena begini. Di LBH itu kan ada litigasi dan nonlitigasi. Yang di litigasi melihat segi teknis dan aspek profesionalitasnya. Yang di nonlitigasi pada pokoknya berpihaklah: yang namanya tambang itu kurang ajar, pencoleng semua, perusak lingkungan. Saya tidak dalam posisi begitu. Di tambang mungkin ada perusak lingkungan, ada pencoleng, tapi mungkin ada juga yang baik sebab advokat pun ada yang pencoleng, ada pencuri, ada juga saya kira yang baik. Pertanyaan saya, apakah NGO itu semua orang baik? Beda dengan manusia yang lain? Saya tidak tahu. Saya kira sama juga dengan manusia lain bahwa di NGO ada pencoleng, ada juga yang baik. Posisi saya yang begini bukan sekarang saja. Waktu di LBH pun saya begitu. Makanya saya katakan hubungan saya dengan aktivis itu baik-baik saja, tapi tidak mesra. Anda terusik dengan sikap mereka? Media termasuk yang bersikap seperti para aktivis itu. Dinamika saja sih, menurut saya. Artinya, buat saya hal itu sebagai balancing dalam membela. Saya tentu butuh orang yang mengingatkan saya sebab saya bisa juga khilaf dalam perjalanan itu. Tapi, tidak berarti mereka pasti benar, lalu saya ikut mereka. Lalu, ada juga sebutan—tapi, susah sebenarnya mengatakan ini—anda sekarang sudah kaya. Sekaya apa sebenarnya? Saya kira dari dulu saya kaya, ha-ha-ha. Yang namanya kaya itu subyektif. Tinggal bagaimana anda mendefinisikan apa yang anda nikmati. Kita sekarang minum kopi [sambil wawancara]. Nah, minum kopi seperti ini bagi saya hanya bagian orang kaya, ha-ha-ha. Kita memang mau mendapatkan uang supaya dengan uang itu, kita bisa hidup. Tapi, uang bukan merupakan tujuan, melainkan sarana. Kita perlu hidup layak. Memang dibandingkan dengan waktu di LBH, tentu saya sekarang jauh lebih layak. Dulu gaji saya yang terakhir di LBH tidak sampai Rp 1 juta, sekarang bergantung pada negosiasi [dengan klien]. Ada tugas begini. Ya, saya katakan kalau bertugas begini, golom-golomnya mesti sekian. Kayak pendeta juga, ha-ha-ha. Ya, itu saja. Dibandingkan dengan pengacara lain, kalau soal yang begitu, saya nggak ada apa-apanya. Sebagai implikasi dari satu sistem, memang betul bahwa kemungkinan advokat mempunyai uang lebih dibandingkan dengan sarjana hukum yang ada di birokrasi jauh lebih besar. Karena apa? Karena advokat bekerja berdasarkan konsensual dan—tentu—ada nasib-nasibannya. Saya cerita sedikit. Sekarang saya ketua dewan kehormatan Ikadin dan anggota kehormatan di Peradi. Begitu UU Advokat lahir—di situ diatur soal fee advokat yang disebutkan “secara wajar”—saya memimpin rapat di Hotel Indonesia. “Saudara-saudara, saya mau bicara soal fee. Saya mengusulkan kita membuat standar, seperti dokter melakukannya buat praktek mereka, supaya ada kepastian. [Tarif] dokter kan ada standarnya. Dokter umum sekian, dokter spesialis sekian.” Saya dimaki-maki semua orang. Kata mereka, “Nggak relevan itu!” Dan ini dulu bagian yang paling susah ketika mau jadi advokat. Waktu saya mau keluar dari LBH, salah satu yang terpikir ialah bagaimana cara minta duit menentukan jasa itunya. Saya keliling-keliling. Saya dengarkan Hotma Sitompul, saya dengarkan Surya Nataatmadja, mungkin juga Otto Hasibuan sebab saya nggak punya ide tentang ini. Saya berpikir sedehana saja: perihal ini nggak diajarkan di Fakultas Hukum. Di buku pun tak ada. Sekali waktu saya ketemu Hotma. Saya tanya, “Lae, gimana sih caranya?” Hotma menjawab, “Wah, saya juga nggak tahu. Tapi, bukan menentukan berapa itu yang mengagetkan saya.” Dia membuka laci dan mengeluarkan cek yang nilainya sangat besar, tidak pernah saya bayangkan ada cek sebesar itu. Sepuluh atau satu miliar [rupiah]. “Ini Lae,” kata Hotma. “Ketika ditanya berapa, tiba-tiba datang saja angka itu. Nah, yang mengagetkan saya, kok klien mau.” Sampai sekarang, kata Hotma, dia begitu saat menentukan berapa. Katanya dia berdoa dulu setiap pagi. [Ha-ha-ha.] Pelajaran kedua dari Hotma. “Jadi, Lae, kamu jangan menggerutu sama Tuhan. Periksa dulu doamu, sudah benar atau belum.” Maksudnya apa? “Mobilnya apa, Lae?” Saya nggak punya mobil. Itu mobil LBH. “Ya, sudah, kau periksa doamu. Kalau kau berdoa, ‘Tuhan, tolong saya diberikan kendaraan’. Banyak kan kendaraan? Masak kau tugaskan Tuhan mencari kendaraan apa yang pas.” Mesti bagaimana, dong? “Kau bilang sama Tuhan, ‘Tuhan, saya mau Mercedez Benz seri S 500 warna hitam.’ Ya, begitu.” Dengan B sekian, ha-ha-ha… Ya, betul. Spesifik, katanya. Jadi, saya dengarkan mereka waktu berkeliling-keliling untuk mengetahui bagaimana cara menentukan jasa. Pengalaman Hotma dan advokat lain dalam menentukan [harga itu] memperlihatkan bagaimana kemungkinan advokat secara umum memang bisa mendapatkan lebih. Itu sebabnya sekarang advokat menjadi cita-cita semua sarjana hukum yang ada di mana-mana. Sekarang ini advokat adalah puncak karier sebagaimana halnya: Kapolri, ketua Mahkamah Agung, jaksa agung, jenderal. Siapa advokat ideal di Indonesia, selain Yap Thiam Hien? [Lama berpikir] Nggak ketemu itu. Kelebihan Yap apa? Ya, dia itu nyaris sempurna. Tentu tak ada manusia yang sempurna. Pertama, dia nggak pernah berbohong. Kedua, dia nggak pernah sesen pun ambil uang. Rumahnya di Jalan Mawardi, yang ia beli tahun 1950-an, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah kebanyakan advokat lain. Nggak ada apa-apanya! Makanya, saya ditraktir oleh dia dulu dengan bubur ayam dan gudeg di warung pinggir jalan. Dia wajar apa adanya. Bagaimana dengan Suardi Tasrif? Dia bilang ke saya, “Saudara Luhut, kalau jadi advokat yang sukses, anda harus main golf.” Kenapa, Pak? “Karena di lapangan golf putusan-putusan diambil. Kalau anda nggak main golf, anda di luar putusan.” Sampai sekarang saya masih berpikir sebab saya belum main golf. Saya nggak tahu benar apa nggak itu. Jadi, saya tak menyebut Pak Suardi Tasrif sebagai advokat ideal karena dia menasihati saya main golf. (selesai) Tulisan ini termuat pada Majalah TATAP edisi 03 November-Desember 2007. Bila tertarik ingin memilikinya, tersedia paket eksklusif Majalah TATAP (7 edisi) seharga Rp200 ribu plus bonus buku Dampak Operasi PT Inti Indorayon Utama terhadap Lingkungan Danau Toba, editor Jansen Sinamo. Call 021 480 1514 untuk info dan pemesanan. Stok terbatas.