Pdt. Martin Lukito Sinaga D.Th


Martin L SinagaPdt. Martin Lukito Sinaga D.Th
Bidang Studi dan Jabatan:
Dosen Matakuliah: Dialog antaragama, Agama Hindu-Budha. Email: m.sinaga@sttjakarta.ac.id

Riwayat Pendidikan:
Sarjana dan Magister Teologi, STT Jakarta, 1991 dan 1995 Research Scholar “Religionswissenschaft”, Univ. Negeri Hamburg, Jerman, 1996-1998 D.Th. South East Asia Gaduate School of Theology, 2001
Riwayat Pelayanan:
Pendeta di Gereja Kristen Protestan Simalungun (sejak 1995-Sekarang); sebagai “Study Secretary for Theology and the Church” pada Lutheran World Federation, Genewa-Swiss (2009-2012). Aktifis dialog antaragama di MADIA dan ICRP (sejak 1998-sekarang). Dewan Redaksi di koran Satuharapan.com (2013-sekarang). Pendeta Jemaat GKPS Cijantung sejak 2014.
Karya dan Prestasi Akademis:
Penyunting buku, Common Word: Buddhists and Christians Engage Structural Greed (Geneva, 2012: LWF-DTPW); Menulis bersama Karen Bloomquist and John Stumme, Churches Holding Government Accountable (Geneva, 2010: LWF-DTS); Penyunting tulisan dan renungan terpilih Liem Khiem Yang: Menghayati Kalam dalam Hening (Jakarta, 2007: LAI); Penulis Identitas Poskolonial Gereja Suku dalam Masyarakat Sipil (Yogyakarta, 2004), diterbitkan oleh LKiS, “Lembaga Kajian Islam dan Sosial”, dan mendapat bantuan penerbitan sebagai “Buku Bermutu” oleh Yayasan Adikarya/Ford Fondation; Menulis bersama Juandaha Dasuha, Tole! der Timorlanden den Evangelium, Sejarah 100 tahun Pekabaran Injil di Simalungun (Pematangsiantar, 2003: Kolportase GKPS); Menulis bersama Trisno Sutanto, Meretas Dialog Anntar Agama (Jakarta, 2002:MADIA).

Wawancara: Pdt. Dr Martin L. Sinaga (Teolog/Cendikiawan Kristen)

“Jokowi Merajuk Perbedaan untuk Kebangsaan”

Setelah Jokowi-JK dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait revolusi metal, apa yang realistis kita harapkan dari pemerintahan yang baru ini?

Kami sebenarnya sudah menerbitkan buku revolusi mental, editornya Jansen Sinamo. Buku yang juga diberi judul Revolusi Mental. Di buku itu saya menulis revolusi mental hidup beragama. Saya kira, kalau melihat kepemimpinan dan jejak rekam dari Jokowi, tentu ada secerca harapan. Bahwa kehidupan kita ke depan akan lebih baik.

Revolusi mental tampaknya membuka ruang untuk kita merubah cara berpikir…

Mindset kita dirubah. Soal identitas dan kebersamaan itu dibangun. Revolusi mental diterima masyarakat. Respon dari masyarakat kita bisa lihat di pilihan presiden lalu, ada konser dua jari. Lalu konser tiga jari setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai pemimpin nasional. Saya kira ini indikator kita melihat bahwa ekpektasi masyarakat terhadap pemimpinan Jokowi-JK begitu tinggi. Harapan itu menurut saya tidak berlebihan, karena memang keberhasilan satu pemerintahan juga kalau didukung masyarakatnya.

Apa yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi?

Kaum marginal harus ditolong. Kelas menengah ditingkatkan kehidupannya. Tetapi lompok elit yang selama ini disebut kelompok kapital dibatasi ruang. Misalnya, pengurangan jumlah pertambahan mal-mal. Jokowi, menurut saya hendak membangun berekonomi yang lain dari sekarang. Kalau itu berhasil itu sekaligus membangun toleransi. Cara berekonomi yang melibatkan kaum pinggiran, cara ekonomi yang melibatkan kelas menengah. Artinya, yang diperjuangkan Jokowi sebenarnya ekonomi yang demokratis. Saya kira, dia juga akan mendorong cara berbudaya yang bermartabat, itu lagi-lagi membuka meja persahabatan. Intinya, Jokowi ingin membawa kehidupan sejahtera bagi rakyat. Membawa kehidupan beragama yang lebih dewasa. Membangun keberbedaan dengan menerima orang yang berbeda. Sekali lagi Jokowi tampaknya lebih sadar bahwa kebinekaan itulah kekuatan kita untuk membangun bangsa.

Bagaimana merajuk perbedaan itu menjadi indah?

Argumen saya, bahwa ekonomi faktor utama keberagaman kita, apa yang terjadi hari ini. Kalau kita melihat konteks Indonesia, ekonomi menjadi faktor dominan membuat orang gampang meletuk. Fanatisme agama, anti agama, gampang terbangun karena faktor ekonomi tadi. Kehidupan ekonomi yang senjang itu mempengaruhi. Kita bisa melihat, komunitasi-komunitas agama yang dulu stabil mengalami ketersingkiran. Itu menciptakan kecemacan tentang krisis identitas. Tidak lagi hanya sekedar identitas agama, tetapi bagaimana saya merawat kebudayaan saya, bagaimana saya menghidupi keluarga saya. Hal-hal inilah yang menjadi dominan. Identitas rapuh dan rentan maka konservatisme itu terjadi. Akibat ekonomi yang global, orang gampang membanding-bandingkan diri. Ada perasaan tidak diterima, akibatnya yang terjadi antagonis.

Peranan masyarakat bagaimana?

Sekarang, masyarakat sudah mau menjemput harapan itu dengan berpartisipasi. Ada sukarelawan yang tidak mau dibayar, ini tampaknya membawa secerca harapan. Pertanyaannya apakah kelas menengah kita itu progresif dan memang sukarelawan itu sistimatis? Memang ini memang pertaruhan, hidup masyarakat yang hidup berbagai itu juga menandakan bahwa di akar rumput masyarakat bisa saling berbagai. Kekompakan itu harus ada. Dan juga harus ada stimulus dari pemerintahan Jokowi.

Stimulus yang harus dibangun pemerintahan Jokowi?

Menurut saya, pemerintahan Jokowi harus membuat stimulus ekonomi yang berpihak pada rakyat, membuka ruang untuk kemajuan kelas menengah. Kebijakan yang dibuat untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi kelas menengah. Misalnya, memudahkan pinjaman untuk para pelaku UKM, membangun insfrastruktur bagi home-home industri. Tetapi, lagi-lagi membatasi ruang gerak kapitalis besar yang hanya dipegang beberapa orang saja. Pelayanan ekonomi bagi mereka harus dikurangi. Jadi, pemerintahan Jokowi tidak boleh hanya melayani beberapa orang saja. Harus membawa keadilan, keberpihakannya harus jelas.

Realistisnya di pemerintahan Jokowi ke depan menghadapi berbagai hal yang mengganjal?

Memang harus disadari pemerintahan Jokowi tidak mudah ke depan. Apalagi tahun depan (tahun 2015) kita sudah terkoneksi dengan ekonomi Asia Tenggara. Artinya tantangan sudah di depan mata. Karena itu, yang diharapan masyarakat ke depan pemerintahan Jokowi harus hadir ketika ada gesekan komunal. Pemerintahan harus menyelesaikan sengketa-sengketa seperti GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia. Pemerintah jangan mengistimewakan satu golongan.

Terkait soal toleransi…

Saya kira apa yang dilakukan Jokowi untuk mengajak perubahan etos. Itu adalah proses insklusif. Membuka diri untuk perbedaan. Keinsklusifan mereka terlihat dalam visi-mereka bahwa kebinekaan itu adalah hal keniscayaan. Artinya, kita bisa katakan bahwa keberagamaan yang mau Jokowi buat adalah keberagamaan yang insklusif. Intinya menerima keberbedaan, menerima iman yang berbeda. Bahwa cara beragama sekarang adalah cara hidup berekonomi. Jadi, apa yang kita lihat, relasi hubungan antar umat beragama dipengaruhi hidup beragama. Ada kesenjangan sosial, orang mudah tersinggung, orang gampang tersulup emosi. Itu terjadi karena orang hanya memikirkan dirinya. Tidak ada ruang untuk berbagi. Ekonomi kita sekarang kan memenangkan pertarungan, mengumpulkan sebanyak-sebanyaknya untuk diri sendiri. Ini berdesakkan terjadi. Nampaknya, hidup beragama kita juga demikian. Memperkuat diri sendiri. Memperkuat kelompok agamanya sendiri. Membangun tembok-tembok, dan menciptakan persaingan, yang penting membangun tembok kerajaannya sendiri. Inilah yang terjadi, intoleransi hidup berekonomi dan sekaligus hidup intoleransi beragama. Oleh karena itu, agama-agama sekarang menjadi konservatif. Jadi, hidup kebergamaan sekarang ini lebih menunjukkan gesekan ekonomi.

Dalam rangka memperkuat toleransi, apa yang menjadi hal urgen bagi pemerintahan Jokowi?

Tampaknya juga Jokowi menyadari betul dari perbedaan itulah akan muncul kualitas dan kekuatan. Jadi ke depan perbedaan itu bukan saja hanya pelangi, tetapi menjadi tempat untuk memberikan sumbangan-sumbangan unik bagi kemajuan bangsa dan Negara. Selama ini kita terlena menyebut perbedaan itu berarti jangan menggangu orang lain. Sekarang, perbedaan harus ditingkatkan, saling belajar. Kita belajar dari orang yang berbeda dengan kita, dengan demikian kita bisa berharap yang terbaik dari perbedaan itu. “Merajuk perbedaan untuk kebangsaan.” Saya kira itu dimiliki Jokowi.

ditulis, Hotman J. Lumban Gaol

Prof. Dr Ningrum Natasya Sirait SH, Mli



Kursi dan Tamu

Kompas: Minggu, 13 April 2008 | 00:59 WIB

“Jangan sebut ibu. Nama panggilan saya Iyum,’’ kata Prof Dr Ningrum Natasya Sirait SH, Mli ketika ditemui beberapa waktu lalu di rumahnya di kawasan Setia Budi Indah, Medan, Sumut. Guru besar ilmu hukum ini juga enggan dipanggil profesor. “Panggilan itu hanya pada waktu di kampus dan pertemuan resmi. Di luar itu panggil nama saya,’’ ujarnya.

Garis antara resmi dan tidak resmi ini penting bagi Ningrum. Terutama karena urusan resmi telah menyita sebagian besar waktunya di kampus maupun di luar kampus, di dalam maupun luar negeri. Berbeda dengan sosok guru besar yang umumnya dipersepsikan dingin dalam hubungan sosial dan bicara seperlunya, Ningrum justru cepat akrab dengan siapa saja, dinamis, dan penuh humor. Tidak heran jika temannya tersebar di dalam maupun di luar negeri.

Dalam hal ini pribadi anak kedua dari delapan bersaudara ini menjadi unik dan bergolak. Di satu sisi, kegiatan dan statusnya sebagai guru besar ilmu hukum mengikat dirinya dalam lingkungan serba formal. Di sini tertawa pun harus terkendali agar tidak merusak citra korps guru besar.

Di sisi lain, ia mulai letih terhadap hal-hal resmi. Wajar jika muncul keinginan menemukan lingkungan yang bebas dari norma-norma birokrasi, kalimat resmi, sistematika, metodologi, catatan kaki, dan seterusnya. Lingkungan di mana ia dapat tertawa gelak sekerasnya, berbicara dengan nada melengking, dan pergi ke mana saja tanpa beban. Tarik-menarik ini muncul dalam menata rumahnya yang berukuran sedang. Khusus untuk tamu tidak diundang dan urusan resmi, Ningrum menerimanya di teras depan. Kursi dipilih yang tidak nyaman agar tamunya cepat pulang. “Paling lama bertahan setengah jam,’’ ujar rekannya.

Ruang tamu lain lagi penataannya. Kursinya agak rendah dengan kemiringan sandaran sekitar 80 derajat. Ruangan ini khusus bagi tamu yang kehadirannya dikehendaki tidak lebih dari satu jam. Ruang keluarga dengan sofa dan sebuah televisi khusus untuk teman dekatnya. Mereka yang diterima di ruangan ini tanpa pembatasan waktu. “Hanya di ruangan inilah saya dapat menikmati hidup. Ngobrol dan tertawa gelak tanpa dibatasi rambu-rambu,’’ ujarnya.

Teman-temannya menyebut saat seperti itu dengan istilah open house. Itu pun hanya kadang-kadang. Karena sebagai “kutu buku”, Ningrum butuh ketenangan. Di samping itu harus menyiapkan bahan-bahan kuliah, makalah, dan lain sebagainya. “Waktu berlalu begitu cepat. Saya kerap jengkel dan bertanya dalam hati, mengapa sehari bukan 48 jam,’’ ujar guru besar yang gemar memasak ini.

“Gila’’ mengajar

Selain mengajar, meneliti, dan menjadi Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum USU, Ningrum menghabiskan banyak waktu di luar kampus. Antara lain, membantu Mahkamah Agung dalam penelitian dan pelatihan hukum, konsultan hukum, ketua LSM, dan anggota kelompok kerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selain kerap ke luar negeri menghadiri pertemuan pakar hukum internasional.

Berbeda dengan apa yang dikeluhkan selama ini, kegiatan tersebut tidak menyebabkan mahasiswanya telantar. Entah karena mengikuti jejak ayahnya yang dulu juga dosen, Ningrum di kalangan rekannya di kampus mendapat julukan “gila’’ mengajar. “Setiap ada waktu luang dia manfaatkan untuk mengajar,’’ ujar seorang doktor biologi di USU.

“Kegilaan’’ ini dibawa ke mana pun pergi. Dalam program pelatihan hukum di Yogyakarta beberapa waktu lalu, misalnya, di tengah jadwal acara yang padat Ningrum masih sempat-sempatnya memberi kuliah di pascasarjana UGM. “Saya merasa bahagia jika mahasiswa memahami apa yang saya sampaikan dalam kuliah,’’ ujar dia.

Entah karena sudah begitu jalan hidupnya, Ningrum akhirnya mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pengajar. Anak kedua dari delapan bersaudara ini mengatakan, orangtuanya tidak memaksakan kemauannya kepada anak. Termasuk dalam belajar dan memilih pendidikan. Inilah biodata Prof Dr Ningrum Natasya Sirait SH, Mli.

Lahir: 17 Januari 1962 di Bandung

Pendidikan: Sarjana Hukum di USU (1987), S-2 (Master of Legal Institution) di University of Wisconsin (AS) 1966, doktor ilmu hukum di USU (2003), dikukuhkan sebagai guru besar (2005)

Kegiatan: Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, anggota Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ketua Tim Peneliti untuk beberapa Peraturan Mahkamah Agung (Perma), membantu Litbang MA dalam penelitian dan sosialisasi hukum persaingan usaha, membina LSM Bitra dan Pusaka Indonesia.

Karya: menulis di berbagai jurnal dalam maupun luar negeri. Menulis beberapa buku, antara lain “Asosiasi Pelaku Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (2003), “Hukum Persaingan di Indonesia dan UU No.5/1999″ (2004), dan ” Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan” (2004)

Oleh Maruli Tobing

http://kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.13.0057384&channel=2&mn=183&idx=183

Hanya dalam waktu beberapa bulan krisis moneter 1997 menjelma menjadi
malapetaka di semua sektor kehidupan. Berhala pembangunan yang selama
tiga dekade dikeramatkan secara nasional rontok seketika. Peristiwa
ini diikuti bangkrutnya kerajaan bisnis para konglomerat karbitan.

Keduanya, pemerintah maupun konglomerat, salah kelola dalam mengurus
negara maupun perusahaan dan ambruk akibat timbunan utang. Berharap
Indonesia akan dapat keluar dari krisis, Presiden Soeharto akhirnya
menyetujui persyaratan Dana Moneter Internasional (IMF), antara lain
liberalisasi pasar dan perdagangan.

Sejak itu sistem ekonomi Indonesia berubah, dari berasaskan gotong
royong dan kekeluargaan menjadi ekonomi berbasis pasar. Substansi
pasar itu sendiri adalah persaingan bebas. Hal yang dahulu dituding
tidak sesuai dengan budaya timur dan dapat merusak sendi-sendi
perekonomian RI.

Ningrum Natasya Sirait SH MLi, dosen Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara (USU), mencermati transformasi tersebut. Ia melihat
proses liberalisasi–atau bahasa santunnya deregulasi–di segala sektor,
dilakukan tanpa persiapan dan perencanaan matang ke depan. Singkatnya,
sekadar memenuhi kesepakatan dengan IMF.

Pemahaman kita sendiri masih minim mengenai apa dan bagaimana
bekerjanya mekanisme pasar, serta perangkat hukum seperti apa yang
dibutuhkan. Selain sebagai fenomena baru, sejak merdeka kita hanya
mengenal ekonomi berbasis koncoisme, rente, Ali-Baba, dan komisi, yang
dikemas dengan label Pancasila dan UUD 1945.

Ningrum memprediksi masalah persaingan usaha akan menjadi isu serius
masa mendatang. Maka ketika memperoleh beasiswa sebagai peneliti di
University of Wisconsin, AS, Oktober 2000, ia memilih memperdalam
pengetahuan ekonomi dan hukum persaingan usaha. Beruntung,
pembimbingnya saat itu, Prof Peter C Carstensen, pakar internasional
dalam bidang antitrust.

Ningrum menyelesaikan studi doktornya di USU, Juni 2003, dalam bidang
hukum persaingan usaha, dengan predikat cum laude. Prediksinya tidak
meleset, jumlah pengaduan kasus persaingan usaha tidak sehat, yang
dilaporkan masyarakat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
meningkat dari tahun ke tahun.

Di tengah hiruk-pikuk persaingan usaha domestik maupun global, doktor
dalam bidang ini ternyata di Indonesia bisa dihitung dengan jari.
Salah satu di antaranya Ningrum Natasya. Padahal, jumlah penduduk
Indonesia lebih dari 230 juta jiwa.

Lantas, apa dan bagaimana sosok dan pemikiran perempuan yang belum
menikah ini, yang menghabiskan masa hidupnya untuk mengajar dan
belajar ilmu hukum?

Liberalisasi tanpa perencanaan

Dari pengalaman memberi pelatihan, Ningrum melihat lemahnya pemahaman aparat penegak hukum dalam perundang-undangan maupun peraturan lain. Inilah yang kerap menjadi kendala dalam pembuktian suatu kasus pelanggaran hukum. Majelis hakim akhirnya membebaskan terdakwa atau menjatuhkan hukuman ringan. Akibatnya, masyarakat gusar karena menganggap putusan itu bertentangan dengan rasa keadilan. Ningrum tidak membantah ekses liberalisasi. Apalagi tanpa persiapan karena dipaksakan dari luar, tetapi bukan berarti sistem ekonomi pasar mengabaikan kesejahteraan rakyat.

“Apakah kesejahteraan petani cengkeh saat ini lebih buruk ketimbang
saat pemerintah mengintervensi pasar dan perdagangan melalui tata
niaga di masa lalu?’’ tanya dia.

Era tata niaga ditandai monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaan
keluarga Cendana. Harga ditetapkan sekitar Rp 2.400/kg yang tidak
cukup untuk menutup biaya merawat tanaman dan panen. Harga tersebut
belum termasuk berbagai pungutan. Akibatnya, ribuan keluarga petani
cengkeh menderita.

Liberalisasi pasca-Reformasi menghapus monopoli tersebut serta
hambatan lain. Penentuan harga dikembalikan pada pasar. Saat itu harga
cengkeh meroket. Bahkan di Sulawesi Utara sempat Rp 85.000/kg pada
tahun 2001, di Jawa Tengah Rp 49.000 pada pertengahan Maret 2008, atau
20 kali lipat dibandingkan dengan harga pada periode tata niaga.

Contoh lain, Ningrum merujuk liberalisasi di sektor penerbangan. Dulu
pemerintah memproteksi jalur penerbangan domestik agar tetap dikuasai
Garuda. Tahun 1990-an, misalnya, harga tiket pesawat Jakarta-Medan
(PP) sekitar Rp 2,5 juta. Jika dikonversi dalam dollar AS yang saat
itu kursnya Rp 2.100, lebih kurang 1.200 dollar AS.

Setelah program liberalisasi menghapus monopoli dan membuka pasar
penerbangan domestik selebar-lebarnya bagi investor, harga tiket rute
yang sama hanya berkisar Rp 1,1 juta. Bahkan pada bulan tertentu
maskapai penerbangan swasta menawarkan tiket pergi-pulang seharga Rp
700.000.

“Pada era monopoli Garuda, hanya kalangan terbatas menikmati
transportasi udara. Sekarang, karena tiket pesawat relatif murah,
berbagai lapisan masyarakat dapat bepergian dengan pesawat udara.
Apakah ini bukan peningkatan kesejahteraan?’’ tanya Ningrum.

Menurut Ningrum, pasar memberi peluang yang sama bagi pelaku ekonomi.
Dalam bahasa lain disebut kompetisi. Dan pasar adalah mekanisme paling
efisien dalam mengelola sumber-sumber secara optimal.

Masalahnya, bagaimana mengawasi persaingan itu agar berjalan sehat dan
tidak dikuasai pelaku atau kelompok pelaku usaha. Di Indonesia sudah
ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, juga dibentuk Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

Ulah pemerintah

Menurut Ningrum, dalam hal perangkat hukum, Indonesia jauh lebih maju
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Singapura, misalnya, walaupun
sektor bisnisnya berkembang pesat, mereka belum mempunyai sejenis UU
No 5/1999 dan KPPU.

Sayangnya, kebijakan pemerintah kerap tidak konsisten atau bahkan
bertabrakan. Inilah yang melahirkan banyak masalah. Contohnya,
deregulasi di sektor pasar swalayan. Setelah pasar modern itu menjamur
dan muncul keresahan pedagang di pasar tradisional, pemerintah baru
sadar dampak kebijakannya.

Belum lagi masalah tersebut diatasi, muncul pula kekhawatiran terhadap
dominasi asing dalam jaringan bisnis pasar swalayan. Pemerintah dengan
gampangnya mengatakan akan membatasi investasi asing. “Lalu, bagaimana
nasib investasi asing yang telanjur dominan? Apakah akan disita
pemerintah?’’ tanya Ningrum.

Hal yang sama juga dialami perusahaan telekomunikasi Singapura,
Temasek, yang dihebohkan karena kepemilikan silang dalam saham
perusahaan penyedia jasa telepon seluler Telkomsel dan Indosat.

Menurut Ningrum, saham tersebut dibeli legal dan sepengetahuan
pemerintah serta DPR. Beberapa tahun kemudian, mendadak kepemilikannya
dinyatakan ilegal dan salah satu harus dilepas.

Peristiwa ini menakutkan bagi investor. Mereka melihatnya sebagai
cermin tidak adanya kepastian hukum. Seharusnya pemerintah sejak awal
menyadari, Telkom dan Indosat merupakan perusahaan strategis milik
negara. Karena itu, belum saatnya melepas saham BUMN tersebut kepada
pihak asing. “Anehnya, kini yang disalahkan dan dihukum justru pembeli
saham tersebut,”ujar Ningrum.

Terlepas dari semua itu, walaupun puluhan tahun bergulat dalam ilmu
hukum, itu tidak membuat Ningrum melihat semua persoalan hitam atau
putih, seperti halnya pasal-pasal hukum. Di Jepang, misalnya, karena
terharu melihat di internet nasib seorang bocah yang mati akibat
kelaparan, Ningrum menangis selama seteЀgah jam di kamarnya.

Kesedihan juga dialaminya ketika Getuk, anjing kesayangannya, mati
karena usia. Perpisahan tersebut ditulisnya dalam cerpen In Memoriam
Getuk. Setelah Getuk “pergi’’ ia seperti kehilangan segalanya. Tidak
ada lagi yang menyongsongnya dengan ceria ketika tiba di rumah. Ia
menyebut Getuk sebagai sahabat sejati. Tetapi, bukan maksudnya
kejujuran telah lenyap dalam kehidupan manusia di Indonesia.