Bernard Limbong

Riwayat Hidup

Nama: Bernard Limbong

Tempat/Tgl lahir: Samosir, 31 Mei 1955

Pangkat: Brigadir Jenderal

Jabatan: Ketua Umum Induk Koperasi Kartika (INKOPAD)

Agama: Kristen Protestan

Pendidikan Formal:

SD Negeri Sagala, tahun 1967

SMP Negeri Limbong-Sagala, tahun 1973

SMA Negeri 1 Pangururan, tahun 1976

S1, Hukum Bandung, tahun 1980

S1, Administrasi Negara, tahun 1982

S2, Hukum Bisnis, tahun 2002

S3, Hukum Pertahanan, tahun 2007

Riwayat Jabatan:

1. PAMA KODAM XV/PTM TMT. 01-01-1983
2. KEPALA BAGIAN LOGISTIK (KABAGLOG) DITAJENAD TMT. 01-11-1996
3. KASUBDITJAHRILLURJA DITAJENAD TMT. 15-02-2004
4. KETUA UMUM INKOPAD TMT. 28-06-2010
5. PATI AHLI KASAD BIDANG SOSIAL BUDAYA            TMT. 01-02-2011
6. PATI STAF KHUSUS KASAD TMT. 02-05-2011

Pengalaman Organisasi:

1. KETUA UMUM PS. BARA SILIWANGI, BANDUNG

TMT. 23-05-1994, SAMPAI SEKARANG

2. KETUA DEKOPIN INDONESIA

TMT. 22-06-2008, SAMPAI SEKARANG

3. EXECUTIVE COMMITTEE PSSI

TMT. JANUARI 2003

4. KETUA BWSI, PSSI

TMT. AGUSTUS 2007

5. KETUA PEMBINA PELESTARIAN DANAU TOBA, SUMATRA UTARA

TMT. DESEMBER 2010, SAMPAI SEKARANG

6. KETUA KOMISI DISIPLIN PSSI

TMT. AGUSTUS 2011, SAMPAI SEKARANG

7. PENENGGUNGJAWAB TIM NASIONAL INDONESIA

TMT. SEPETEMBER 2011, SAMPAI SEKARANG

8. PENANGGUNGJAWAB DAN PEMILIK BANK BPR BARA, BANDUNG

TMT 1994, SAMPAI SEKARANG

Brigjen TNI Bernhard Limbong adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kini masih aktif menjabat Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Darat. Sebagai orang yang telah banyak makan asam-garam kehidupan, Limbon melihat bahwa keberhasilan itu adalah ketika apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. “Keberhasilan manusia dilihat dari kebermaknaan bagi orang lain. Itu sebab, satu hal yang saya leihat untuk membantu kemajuan orang Batak. Kami bersama teman-teman menerbitkan kamus Bahasa Batak, Batak Toba-Indonesia dan Indonesia-Batak Toba. Sebelumnya belum ada kamu yang demikian. Itulah salah satu sumbangan kami untuk kebermaknaan, sebagai orang Batak kami ingin kamus ini bisa memberikan pemahaman bagi orang muda Batak dan orang lain yang ingin belajar bahasa Batak,” kata Brigjen TNI Bernhard Limbong, yang beberapa waktu lalu menerbitkan Kamus Bahasa Batak bersama Gr Maringan Naibaho, Jesman Gultom dan Tigor Naibaho.

Pria kelahiran Samosir, 23 Mei 1955 ini, memulai karir kemiliterannya pada tahun 1983. Pengalaman pernah bertugas di Ambon, Bandung, dan Jakarta. Puncak karier militernya, dia dipercayakan memimpin koperasi TNI Angkatan Darat menjadi Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Darat (Ketum INKOPAD). Selain itu, di luar kedinasan sebagai prajurit TNI-AD, ia menjabat sebagai salah satu ketua di Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) periode 2009-2014.

Hobi bola

Hobinya di sepakbola, karena itu, sejak puluhan tahun lalu dia memiliki klub sepakbola di Bandung, yaitu BARA Siliwangi, bahkan pernah menjadi manajer Persib Bandung. Itu sebabnya, dia kemudian terpilih dalam kepengurusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Kalau soal bola, termasuk tulisan dan buku-buku yang berhungan dengan bola dilahapnya.

Suami Bunga Artha Sagala, ayah dua anak, Margaretha Melati Limbong dan seorang putra Bara Parsaoran Limbong ini, di pentas sepakbola nasional, namanya sudah tak asing lagi. Bahkan, posisinya sebagai Ketua Badan Wasit Seluruh Indonesia (BWSI) telah membuat hari-harinya dipenuhi pergumulan soal olahraga yang telah merakyat itu. “Kalau sudah menyakut olahraga rakyat itu, saya termasuk orang yang tidak hitung-hitung dalam membangun persepakboalaan. Saya ingin sepakbola kita lebih baik,” tuturnya.

Predikat Cum Laude

Dia orang yang suka belajar. Termasuk ketika masih aktif, kesibukan rutin sebagai prajurit TNI-AD, Limbong masih sempat menyelesaikan S1 Ilmu Hukum bidang pidana di Bandung, dan S1 Ilmu Administrasi Negara (LAN) di Jakarta. Lalu kemudian melanjutkan studinya ke jenjang S2 (magister) bidang Hukum Bisnis pada Universitas Padjajaran, Bandung.

Baginya, semasa hidup adalah proses belajar. Kalau masih ada kesempatan untuk sekolah formal, maka kenapa tidak kita lakukan. Atas alasan itu, dia terus bersekolah. Tahun 2007 lalu, dia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Cum Laude atau sangat memuaskan dari Universitas Padjajaran Bandung. Disertasinya berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah berdasarkan Prinsip Penghormatan terhadap Hak atas Tanah dalam Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Mengapa menyoroti kasus tanah? “Kasus tanah atau konflik agraria selama ini memang menghambat akselerasi ekonomi, baik untuk kasus tanah dalam hal pembebasan lahan guna pembangunan jalan maupun kasus tanah antara petani dan BUMN/BUMD perkebunan. Pemerintah dan DPR kini sedang menyusun RUU Pengadaan Tanah yang menuai pro dan kontra,” ujarnya.

---

“Kasus tanah atau konflik agraria selama ini memang menghambat akselerasi ekonomi, baik untuk kasus tanah dalam hal pembebasan lahan guna pembangunan jalan maupun kasus tanah antara petani dan BUMN/BUMD perkebunan. Pemerintah dan DPR kini sedang menyusun RUU Pengadaan Tanah yang menuai pro dan kontra.”

---

Baginya, selayaknya pendekatan hukum sudah harus diganti dengan pendekatan kesejahteraan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah, untuk pembangunan yang saat ini masih sarat kontroversi. “Dengan pendekatan kesejahteraan, pemegang hak atas tanah tidak hanya mendapat kompensasi atas kerugian fisik seperti tanah, bangunan, dan tanaman, tetapi juga kerugian sosiologis dan filosofis yang dialami pemilik tanah.” Hotman J Lumban Gaol (Hojot Marluga)

Pdt. Martin Lukito Sinaga D.Th

Pdt. Martin Lukito Sinaga D.Th
Bidang Studi dan Jabatan:
Dosen Matakuliah: Dialog antaragama, Agama Hindu-Budha. Email: m.sinaga@sttjakarta.ac.id

Riwayat Pendidikan:
Sarjana dan Magister Teologi, STT Jakarta, 1991 dan 1995 Research Scholar “Religionswissenschaft”, Univ. Negeri Hamburg, Jerman, 1996-1998 D.Th. South East Asia Gaduate School of Theology, 2001
Riwayat Pelayanan:
Pendeta di Gereja Kristen Protestan Simalungun (sejak 1995-Sekarang); sebagai “Study Secretary for Theology and the Church” pada Lutheran World Federation, Genewa-Swiss (2009-2012). Aktifis dialog antaragama di MADIA dan ICRP (sejak 1998-sekarang). Dewan Redaksi di koran Satuharapan.com (2013-sekarang). Pendeta Jemaat GKPS Cijantung sejak 2014.
Karya dan Prestasi Akademis:
Penyunting buku, Common Word: Buddhists and Christians Engage Structural Greed (Geneva, 2012: LWF-DTPW); Menulis bersama Karen Bloomquist and John Stumme, Churches Holding Government Accountable (Geneva, 2010: LWF-DTS); Penyunting tulisan dan renungan terpilih Liem Khiem Yang: Menghayati Kalam dalam Hening (Jakarta, 2007: LAI); Penulis Identitas Poskolonial Gereja Suku dalam Masyarakat Sipil (Yogyakarta, 2004), diterbitkan oleh LKiS, “Lembaga Kajian Islam dan Sosial”, dan mendapat bantuan penerbitan sebagai “Buku Bermutu” oleh Yayasan Adikarya/Ford Fondation; Menulis bersama Juandaha Dasuha, Tole! der Timorlanden den Evangelium, Sejarah 100 tahun Pekabaran Injil di Simalungun (Pematangsiantar, 2003: Kolportase GKPS); Menulis bersama Trisno Sutanto, Meretas Dialog Anntar Agama (Jakarta, 2002:MADIA).

Wawancara: Pdt. Dr Martin L. Sinaga (Teolog/Cendikiawan Kristen)

“Jokowi Merajuk Perbedaan untuk Kebangsaan”

Setelah Jokowi-JK dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait revolusi metal, apa yang realistis kita harapkan dari pemerintahan yang baru ini?

Kami sebenarnya sudah menerbitkan buku revolusi mental, editornya Jansen Sinamo. Buku yang juga diberi judul Revolusi Mental. Di buku itu saya menulis revolusi mental hidup beragama. Saya kira, kalau melihat kepemimpinan dan jejak rekam dari Jokowi, tentu ada secerca harapan. Bahwa kehidupan kita ke depan akan lebih baik.

Revolusi mental tampaknya membuka ruang untuk kita merubah cara berpikir…

Mindset kita dirubah. Soal identitas dan kebersamaan itu dibangun. Revolusi mental diterima masyarakat. Respon dari masyarakat kita bisa lihat di pilihan presiden lalu, ada konser dua jari. Lalu konser tiga jari setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai pemimpin nasional. Saya kira ini indikator kita melihat bahwa ekpektasi masyarakat terhadap pemimpinan Jokowi-JK begitu tinggi. Harapan itu menurut saya tidak berlebihan, karena memang keberhasilan satu pemerintahan juga kalau didukung masyarakatnya.

Apa yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi?

Kaum marginal harus ditolong. Kelas menengah ditingkatkan kehidupannya. Tetapi lompok elit yang selama ini disebut kelompok kapital dibatasi ruang. Misalnya, pengurangan jumlah pertambahan mal-mal. Jokowi, menurut saya hendak membangun berekonomi yang lain dari sekarang. Kalau itu berhasil itu sekaligus membangun toleransi. Cara berekonomi yang melibatkan kaum pinggiran, cara ekonomi yang melibatkan kelas menengah. Artinya, yang diperjuangkan Jokowi sebenarnya ekonomi yang demokratis. Saya kira, dia juga akan mendorong cara berbudaya yang bermartabat, itu lagi-lagi membuka meja persahabatan. Intinya, Jokowi ingin membawa kehidupan sejahtera bagi rakyat. Membawa kehidupan beragama yang lebih dewasa. Membangun keberbedaan dengan menerima orang yang berbeda. Sekali lagi Jokowi tampaknya lebih sadar bahwa kebinekaan itulah kekuatan kita untuk membangun bangsa.

Bagaimana merajuk perbedaan itu menjadi indah?

Argumen saya, bahwa ekonomi faktor utama keberagaman kita, apa yang terjadi hari ini. Kalau kita melihat konteks Indonesia, ekonomi menjadi faktor dominan membuat orang gampang meletuk. Fanatisme agama, anti agama, gampang terbangun karena faktor ekonomi tadi. Kehidupan ekonomi yang senjang itu mempengaruhi. Kita bisa melihat, komunitasi-komunitas agama yang dulu stabil mengalami ketersingkiran. Itu menciptakan kecemacan tentang krisis identitas. Tidak lagi hanya sekedar identitas agama, tetapi bagaimana saya merawat kebudayaan saya, bagaimana saya menghidupi keluarga saya. Hal-hal inilah yang menjadi dominan. Identitas rapuh dan rentan maka konservatisme itu terjadi. Akibat ekonomi yang global, orang gampang membanding-bandingkan diri. Ada perasaan tidak diterima, akibatnya yang terjadi antagonis.

Peranan masyarakat bagaimana?

Sekarang, masyarakat sudah mau menjemput harapan itu dengan berpartisipasi. Ada sukarelawan yang tidak mau dibayar, ini tampaknya membawa secerca harapan. Pertanyaannya apakah kelas menengah kita itu progresif dan memang sukarelawan itu sistimatis? Memang ini memang pertaruhan, hidup masyarakat yang hidup berbagai itu juga menandakan bahwa di akar rumput masyarakat bisa saling berbagai. Kekompakan itu harus ada. Dan juga harus ada stimulus dari pemerintahan Jokowi.

Stimulus yang harus dibangun pemerintahan Jokowi?

Menurut saya, pemerintahan Jokowi harus membuat stimulus ekonomi yang berpihak pada rakyat, membuka ruang untuk kemajuan kelas menengah. Kebijakan yang dibuat untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi kelas menengah. Misalnya, memudahkan pinjaman untuk para pelaku UKM, membangun insfrastruktur bagi home-home industri. Tetapi, lagi-lagi membatasi ruang gerak kapitalis besar yang hanya dipegang beberapa orang saja. Pelayanan ekonomi bagi mereka harus dikurangi. Jadi, pemerintahan Jokowi tidak boleh hanya melayani beberapa orang saja. Harus membawa keadilan, keberpihakannya harus jelas.

Realistisnya di pemerintahan Jokowi ke depan menghadapi berbagai hal yang mengganjal?

Memang harus disadari pemerintahan Jokowi tidak mudah ke depan. Apalagi tahun depan (tahun 2015) kita sudah terkoneksi dengan ekonomi Asia Tenggara. Artinya tantangan sudah di depan mata. Karena itu, yang diharapan masyarakat ke depan pemerintahan Jokowi harus hadir ketika ada gesekan komunal. Pemerintahan harus menyelesaikan sengketa-sengketa seperti GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia. Pemerintah jangan mengistimewakan satu golongan.

Terkait soal toleransi…

Saya kira apa yang dilakukan Jokowi untuk mengajak perubahan etos. Itu adalah proses insklusif. Membuka diri untuk perbedaan. Keinsklusifan mereka terlihat dalam visi-mereka bahwa kebinekaan itu adalah hal keniscayaan. Artinya, kita bisa katakan bahwa keberagamaan yang mau Jokowi buat adalah keberagamaan yang insklusif. Intinya menerima keberbedaan, menerima iman yang berbeda. Bahwa cara beragama sekarang adalah cara hidup berekonomi. Jadi, apa yang kita lihat, relasi hubungan antar umat beragama dipengaruhi hidup beragama. Ada kesenjangan sosial, orang mudah tersinggung, orang gampang tersulup emosi. Itu terjadi karena orang hanya memikirkan dirinya. Tidak ada ruang untuk berbagi. Ekonomi kita sekarang kan memenangkan pertarungan, mengumpulkan sebanyak-sebanyaknya untuk diri sendiri. Ini berdesakkan terjadi. Nampaknya, hidup beragama kita juga demikian. Memperkuat diri sendiri. Memperkuat kelompok agamanya sendiri. Membangun tembok-tembok, dan menciptakan persaingan, yang penting membangun tembok kerajaannya sendiri. Inilah yang terjadi, intoleransi hidup berekonomi dan sekaligus hidup intoleransi beragama. Oleh karena itu, agama-agama sekarang menjadi konservatif. Jadi, hidup kebergamaan sekarang ini lebih menunjukkan gesekan ekonomi.

Dalam rangka memperkuat toleransi, apa yang menjadi hal urgen bagi pemerintahan Jokowi?

Tampaknya juga Jokowi menyadari betul dari perbedaan itulah akan muncul kualitas dan kekuatan. Jadi ke depan perbedaan itu bukan saja hanya pelangi, tetapi menjadi tempat untuk memberikan sumbangan-sumbangan unik bagi kemajuan bangsa dan Negara. Selama ini kita terlena menyebut perbedaan itu berarti jangan menggangu orang lain. Sekarang, perbedaan harus ditingkatkan, saling belajar. Kita belajar dari orang yang berbeda dengan kita, dengan demikian kita bisa berharap yang terbaik dari perbedaan itu. “Merajuk perbedaan untuk kebangsaan.” Saya kira itu dimiliki Jokowi.

ditulis, Hotman J. Lumban Gaol

Pinondang Simanjuntak

Pinondang Simanjuntak, SH, MSi

TTL : Tarutung, 19 September 1952
Agama : Kristen Protestan
Istri : Emma Lumbantobing, BSc
Ayah : St.Gayus Simanjuntak (+)
Ibu : Riamin br.Panggabean (+)Nama Anak
1. Ericson Dollyno Simanjuntak : Pekerjaan PNS Pemprov DKI Jakarta Alumni S2 IPB)
2. Rebecca Carolina br.Simanjuntak : Pekerjaan PNS Pemprov DKI Alumni S-1 ITB)
3. Yoel Frederick : Mahasiswa ITB

Pendidikan :
– SD N 03 Sait Ni Huta, Tarutung
– SMP Negeri 1 Sigompulon, Tarutung
– SMA HKBP Tarutung
– Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta (S-1)
– Fisip Universitas Indonesia (UI), Jakarta

PEKERJAAN/JABATAN
1. Staff/ Pegawai Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Walikota Jakarta Pusat (1984-1986)
2. Sekretaris Wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat (1986-1988)
3. Wakil Camat Menteng (1988-1989)
4. Camat Menteng Jakarta Pusat (1989-1997)
5. Asisten Administrasi Walikota Jakarta Pusat Tahun (1997-2001)
6. Sekretaris Walikota Jakarta Utara (April 2001-Oktober 2001)
7. Wakil Walikota Jakarta Utara (2001-2003)
8. Plh. Walikota Jakarta Utara (2003)
9. Kepala Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilities Propinsi DKI Jakarta (2003-2008)
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Museum (2008 – Pensiun)

PRESTASI
1. Camat Terbaik Jakarta Pusat Tahun 1993 (Mendapat Penghargaan/Penugasan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mempelajari Sistem Pelayanan Masyarakat di Kantor Pemerintahan Daerah di Negara ASEAN)
2. Lima besar Camat berprestasi Propinsi DKI Jakarta Tahun 1994 yang ditugaskan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mempelajari Sistem Pelayanan Masyarakat di Roterdam, Jerman dan Perancis.
3. Pembina Terbaik Koperasi se-DKI Jakarta Tahun 1993.
4. Pembina Terbaik Karyawan Se-Jakarta Pusat Tahun 1993.
5. Pembina terbaik Muspika- Musyawarah Pimpinan Kecamatan se DKI Jakarta Tahun 1994.
6. Menerima Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dalam rangka kursus Kepemimpinan bagi para Camat Se- indonesia.
7. Merancang dan Menerapkan Sistem Pelayanan Prima Terpadu di Kantor Walikota Jakarta Utara Tahun 2002 dan menjadi Percontohan Pelayanan Masyarakat di Pemda Seluruh Indonesia.

PENGALAMAN DI LUAR KEDINASAN
1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Tahun 1981-1985.
2. Asisten Pribadi Brgjen Drs. Moch Anwar,SH ( Kepala Bareskrim Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/PTIK) 1984-1986.
3.Penatar Manggala BP7 Pusat 1979-1986.
4. Penasehat Parsadaan Pomparan si Raja Lumban Tobing dan Boru (PPSLB) Se-Dunia Tahun 2007 – Sekarang.
5. Bendahara PPSLB Se-Jabodetabek Tahun 2008 – Sekarang.
6. Pengurus Pusat Parsadaan Simanjuntak dohot Boruna (PSSSI ) Jabodetabek Tahun 2000-2003.
7. Sekretaris Ikatan Alumni Pasca Sarja FISIP Universitas Indonesia 2001-2004.
8. Ketua Pembangunan Gereja HKBP Jatiwaringin Tahun 2004-2007
9. Ketua Pembangunan Gereja HKBP dan GKPI Sahinihuta Tarutung Tahun 2005-2006.
10. Paembina Kerohanian Kristen/ Katolik Pegawai Pemprov DKI Jakarta Tahun 2002-2009.
11. Panitia Nasional(Pusat) Jubileum HKBP 150 Tahun HKBP.
12. Panitia Pembangunan Islamic Center Jakarta Tahun 2001-2003.
13. Panitia Dzikir Takbir Nasional di Jakarta 1987.
14. Pendiri Kelompok Tani KASIH PEDULI HUTA Tapanuli Utara.
15. Anggota Forum Peduni Bona Pasogit Jakarta dan Pembina/Penasehat Forum Masyarakat Peduli Bonapasogit (FMPB SUMUT)

Sumber: http://www.facebook.com/dpdsu

Bun Bunan EJ Hutapea

Kategori : Ekonom

Agama : Kristen
Tempat Lahir : Pematangsiantar, Sumatera Barat
Tanggal Lahir : Minggu, 5 September 1948 
Zodiac : Virgo
Hobby : 
Warga Negara : IndonesiaIstri : Eva Riyanti Hutapea

BIOGRAFI

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bun Bunan EJ Hutapea, lahir di Pematang Siantar, 5 September 1948. Suami Eva Riyanti ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Jakarta, dan memperoleh gelar MA di Institut Management AIM di Manila.

Dia memulai karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1974 sebagai staf di bagian Pengawasan Kredit. Tahun 1994 menjabat sebagai Kepala Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank Swasta bukan Bank Devisa, dan pada tahun 1999 dipercayakan sebagai Direktur Keuangan Intern.

Kemudian, Bun Bunan E.J. Hutapea diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 5/M/2002 tanggal 11 Januari 2002, dan Keppres Nomor 204/M/2002 Tgl 11 November 2002 untuk periode 2002-2007.

Bun Bunan berpendapat kebijakan fiskal yang diberikan kepada daerah terkait dengan otonomi daerah memungkinkan daerah melakukan pengeluaran berlebihan. Itu terjadi karena tidak ada mekanisme kontrol terhadap kewenangan yang juga memperbolehkan daerah mencari pinjaman untuk pembiayaan pengeluaran anggaran.

Menurutnya Jika tidak diimbangi oleh kegiatan sektor produksi yang memadai, maka akan dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi dan dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi makro, sehingga dapat mengurangi minat investasi dan menghambat pembangunan daerah.

Karena itu, perlu koordinasi kebijakan fiskal di tiap daerah yang melibatkan BI setempat. Apalagi dalam UU No 23/1999 tentang BI kebijakan itu sudah masuk.

Kondisi ekonomi makro yang stabil, antara lain adalah laju inflasi yang rendah dan nilai tukar stabil, merupakan prasyarat utama untuk menggerakkan dunia usaha. Untuk mempertahankan itu kebijakan moneter masih tetap diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah dengan tetap memperhatikan perkembangan suku bunga yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

PENDIDIKAN

Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Jakarta

MA di Institut Management AIM di Manila

KARIR

Staf di bagian Pengawasan Kredit Bank Indonesia 1974. Kepala Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank Swasta bukan Bank Devisa Bank Indonesia, 1994. Direktur Keuangan Intern BI, 1999. Deputi Gubernur Bank Indonesia (Keppres Nomor 5/M/2002 tanggal 11 Januari 2002, dan Keppres Nomor 204/M/2002 Tgl 11 November 2002 untuk periode 2002-2007.