Franky Sibarani


f7b86fe3bdea07909cdd4a921c0a3160_a

Franky Sibarani adalah seorang pengusaha Indonesia. Pada 27 November 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) di kantor Asosiasi Pengusaja Indonesia (APINDO)

Education

1984 – 1988 Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Working Experience
1989 – 1999 Operational Senior Manager, Astra Agro Niaga Group
1999 – 2000 Director, Bedugul Corporation
2000 – 2002 Deputy Business Development Director, Inter Sarana Globalindo Group
2002 – 2004 General Manager, PT. Bumi Mekar Tani
2004 – 2008 Corporate Secretary Head Division, Garudafood Group
2008 – Present Chief of Corporate Affairs Division, PT. Tudung

Organizational Experience
1986 – 1988 Staff Khusus Bidang Pengembangan Pemuda Petani – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
1986 – 1988 Ketua II Bidang Pengembangan Organisasi Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia
1988 Penerima Beasiswa Program Pemuda Asean – Menteri Pemuda dan Olah Raga RI
2004 – Present Ketua Bidang Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Indonesia
2004 – Present Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Pasar Pangan & Agribisnis – KADIN
2005 – Present Anggota Dewan Kesehatan & Keselamatan Kerja Nasional – APINDO
2006 – Present Wakil Sekretaris Umum APINDO
2007 – Present Sekretaris Jenderal Pusat Informasi Produk Industri Makanan & Minuman

Rufinus Hotmaulana Hutauruk


Rufinus ok1.JPG.opt300x448o0,0s300x448Profil
RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH
Tempat, Tanggal Lahir: P. Siantar,4 Juni 1954
Domisili: Kota Depok
Pendidikan Terakhir: S3
Riwayat Pendidikan

  •  SMAK Bina Mulia Sumatera Utara, Lulus tahun 1972
  • S1 Hukum, Universitas Indonesia Depok, Lulus tahun 1986
  • S2 Universitas Kristen (UNKRIS), Lulus tahun 1996
  • S2 Hukum, UNPAD, Lulus tahun 2005
  • S3 Hukum, UNPAD, Lulus tahun 2007

Riwayat Organisasi

  • Ketua DPP HANURA tahun 2007-sekarang
  • Anggota DPP GOLKAR tahun 1980-2007
  • Anggota Fungsionaris GOLKAR Sumatera Utara tahun 2003-2007
  • Tim Advokat PDIP Pusat tahun 2003-2004

Riwayat Pekerjaan

  • Dosen Tetap di Universitas Internasional Batam tahun 2011-sekarang
  • Karyawan di PT. Tiga Raksa Jakarta tahun 1974-1976
  • Compradore di PT. Unggul Karya Raya Jakarta tahun 1977-1979
  • Inspektur Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Indonesia Jakarta tahun 1981-1989
  • Managing Partner di Law Offices Rufinus Hotmaulana Jakarta tahun 1997-2000
  • Managing Partner di Low Frim Partahi Jakarta tahun 1990-1996
  • Komisaris Utama PT. Mitra Utama Investindo Wisma Koled Jakarta tahun 2004-2006
  • Managing Partner di Law Offices Rufinus Hotmaulana dan partners Jakarta tahun 2000-sekarang
  • Dosen Tetap di Universitas Mahendradatta Bali tahun 2008-sekarang

Dr. Tommy Sihotang, SH., LLM.


Nama Lengkap
tommyDr. Tommy Sihotang, SH., LLM.
Tempat Tanggal Lahir: Pematang Siantar, Sumatera Utara, 03 Desember 1957

Agama:
Kristen Protestan

Isteri:
Maudy Conny Maningkas (asal Manado yang kemudian diberi boru Nadeak)

Anak:
Myco Obaja Halomoan Sihotang
Christy Pingkan Hasianna Sihotang

Orangtua:

Ayah:
Marsinta Sihotang
Ibu:
Bungaria boru Nadeak

Saudara:
Anak ketujuh dari 13 bersaudara (salah satunya: [alm] Pdt Tohap Sihotang STh)

Pendidikan:
Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Jayabaya, Jakarta, tahun 1986
Magister Hukum (LL.M.) dari Sheffield University, UK, tahun 1999
Doktor Ilmu Hukum Pidana, Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 2007

Karier:
Asisten Pengacara pada Law Office “Maruli Simorangkir & Associates”
Pendiri Law Office JPRT & Associates
Pendiri Law Offices Tommy Sihotang & Partners

Kegiatan Ilmiah:

  • Pembicara pada Seminar “Prospek Reformasi di Indonesia” di London, oleh Kedubes Indonesia bekerjasama dengan PPI, tahun 1999
  • Peserta Seminar “Churches as the Peace Makers in a Changing World” di Seoul, Korea Selatan, tahun 2003
  • Penceramah mengenai HAM dan “Pertanggungjawaban Komando” di Mabes TNI Cilangkap, di Sesko TNI, Sesko AL, Divkum Mabes Polri, beberapa Korem dan Kodim
  • Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan Republik Indonesia, tahun 2007 sampai sekarang
  • Pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya dan Jayabaya Jakarta

Organisasi

  • Dewan Penasehat DPP IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) selama 2 (dua) periode
  • Vice President DPP KAI (Kongres Advokat Indonesia), tahun 2008 sampai sekarang
  • PLT. Presiden DPP KAI (Kongres Advokat Indonesia), tahun 2010 sampai sekarang

Karya Buku:

  1. Ketika Komandan Didakwa Melanggar Hak Asasi Manusia, 2009
  2. Hukum Acara di Pengadilan Hak Asasi Manusia, 2009

Alamat Rumah:
Jalan Bangka XI No. 56 Kemang, Jakarta Selatan
Alamat Kantor:
Jalan Wolter Monginsidi No. 122-124, Jakarta Selatan

“Anak Pedagang Sayur Menjadi Pengacara Hebat”

Tommy bersaksi bahwa kehidupan yang sekarang sedang ia jalani adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia mimpikan karena semasa kecilnya ia harus hidup dengan biaya pas-pasan. Awal ke Jakarta bersama orangtuanya, mereka harus tidur di kolong jembatan dengan membangun bedeng dari bambu.

“Kalau kami semua bisa makan setiap hari, itu sudah suatu karunia yang luar biasa,” demikian tutur Tommy.

Orangtuanya kemudian memulai usaha dengan berdagang hasil bumi seperti bawang, cabai dan sayur-sayuran. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga, Tommy dan ibunya setiap pagi harus pergi ke pasar induk Kramat Jati untuk mengambil bahan-bahan dagangan mereka dan dijual. Mereka harus naik sebuah mobil bak kecil setiap jam 4 pagi.

Pada saat itu Ia berpikir bahwa mereka tidak boleh seperti ini terus. Ia harus membuat perubahan dalam kehidupan ekonomi mereka. Setelah lulus SD, Tommy tidak sekolah selama 2 tahun. Ia menjadi makhluk ekonomi yang berjualan es, Koran, permen dan bahkan ia menkadi pemecah batu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tinggal di Jakarta dengan 13 orang anak dan dalam kemiskinan, orangtua Tommy tetap menganggap bahwa sekolah adalah hal yang penting. Namun keterbatasan finansial membuat Tommy harus bersabar dan menahan keinginannya yang menggebu-gebu untuk belajar, hingga suatu hari seseorang yang baik hati menawarkannya sekolah.

“Sekolah itu, bapak saya dan mamak saya sudah tidak ngurusin saya, karena saya sudah mulai cari uang sendiri. Saya pikir, saya tidak boleh berdiam diri, saya tidak boleh begini terus. Karena kalau saya ikuti situasi saat itu, paling banter saya seperti bapak saya, punya kedai makanan, warung makan nasi. Masa saya harus seperti itu… hal itu memacu saya, saya harus bangkit,” jelasnya.

Waktu itu, satu pikirannya untuk merubah nasib adalah dengan banyak membaca. Ia kemudian masuk sekolah pelayaran dan berlayar untuk mengumpulkan uang demi bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah.

Pada tahun kedua ia kuliah, ia diajak temannya untuk bekerja di kantor pengacara. Awalnya ia tidak tahu apa itu pengacara. Yang ia tahu bahwa kalau ia bekerja maka ia akan mendapat uang. Ia bekerja di Firma Hukum Maruli Simorangkir dan menjadi asisten pengacara. Tetapi disana ia melakukan semua pekerjaan. Termasuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Office Boy, misalnya bayar tagihan telepon, tagihan listrik, beli Koran sampai menyuguhkan minuman pada tamu. Bahkan sampai membetulkan genteng yang bocor. Ia lakukan semua dengan sukacita. Ia harus bekerja disana sampai jam 5 dan harus ke kampus sepulang kerja. Tanpa ia sadari sebenarnya ia sedang mempelajari praktek hukum yang sebenarnya disana yang tertanam sampai sekarang. Menurut Maruli ia adalah orang yang tekun. Tekun dalam pekerjaan dan sekolah.

“Saya bahkan memilih tidur di kantor. Proses pembentukan itu, ya seperti itu.. Sampai hanya dalam waktu satu tahun saya sudah mahir bagaimana membuat gugatan, bagaimana membuat pembelaan perkara pidana..”

Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil, pada tahun 1986 ia berhasil mendapat gelar sarjana hukum. Bahkan di tahun 1988 ia mengundurkan diri dan mendirikan firma sendiri yaitu Tommy Sihotang & Partners.

Menjadi kaya adalah pilihan. Menjadi miskin juga adalah pilihan. Setelah ia mengalami masa kecil yang tidak enak. Ia mulai bangkit dan maju untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Sejak saat itu ia dipercayakan untuk menangani kasus-kasus besar dan namanya mulai sejajar dengan para pengacara-pengacara besar yang sudah ada. Bahkan pada tahun 2006, Tommy berhasil mendapat gelar doktor di bidang hukum. Menurut Tommy untuk keluar dari kemiskinan, kita harus melakukan suatu terobosan dalam hidup. Dan terobosan itu hanya kita bisa lakukan bersama Tuhan Yesus.

“Saya bisa lewati semua itu, dan saya bisa mendapat buah yang sangat baik dari Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya harus katakan, ‘tanpa Tuhan ngga usah ngomong, karena semua itu ngga ada artinya hidup.’ Tuhan sudah bawa saya ke tempat yang tinggi, itu artinya Tuhan sudah tetapkan saya bekerja di ladang hukum saja. Itu juga pelayanan saya di gereja, yang berhubungan dengan hukum. Pekerjaan saya Tuhan pakai untuk pelayanan bagi orang lain.”

Tommy Sihotang sudah berhasil melewati semua lingkaran kemiskinan yang membelenggunya dan keluarganya. Ia keluar menjadi pemenang. Dan semua itu berkat Tuhan Yesus yang sudah sangat baik dalam hidupnya.

“Jangan pernah putus harapan, karena harapan itu selalu ada. Dia hanya mau kita lakukan tugas dan kewajiban kita dengan benar dan maksimal. Jadi sekali lagi, semua yang saya lakukan, yang saya ucapkan, yang saya peroleh, semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja,” ujar Tommy menutup kesaksiannya.

Sumber: http://www.jawaban.com/news/spiritual/detail.php?id_news=090417143557

Junedi Sirait, SH


Biodata

junedi sirait Nama : Junedi Sirait , SH

  • Tempat/Tanggal Lahir             : Pematang Siantar, 6 Mei 1966
  • Pekerjaan                                    : Anggota DPRD Kab. Bogor Periode 2009-2014

Istri:

Mayor CKU (K) Kartini Siringoringo

Anak:

  1. Ananda Christie Angelin
  2. Angela Irena Minarti Anabel

Riwayat Organisasi:

  • Ketua dan Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Eksaminasi, Penegakan Hukum dan Anti Korupsi (LSM EK-PHAKSI)
  • Ketua dan Pendiri Lembaga Advokasi Demokrat (LEADER)
  • Ketua DPC IKADIN Jakarta Barat
  • Penasehat DPC PERADI Jakarta Barat
  • Ketua Bidang Organisasi DPP IKADIN
  • Sekretaris III DPP Ikatan Pelopor Pembangunan
  • Wkl. Ketua Bidang Hukum & HAM DPC Partai Demokrat Kabupaten. Bogor
  • Departemen Hukum & HAM DPP GKJI
  • Sekjen Yayasan Panca Jati

Riwayat Pekerjaan :

  1. LBH Kosgoro, Jakarta Pusat.
  2. Kantor Hukum HENDRI. S & Associates, Jakarta Pusat.
  3. Kantor Hukum JUNEDI SIRAIT & Rekan, Jakarta Barat
  4. Lembaga Advokasi Demokrat (LEADER), Bogor

 

Alamat:

Perumahan Legenda Wisata Cluster Marcopolo A.18 No.16-17 Ds. Wanaherang, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor 16967 : Perumahan Griya Kenari Mas Blok H.3 No.12-13. RT.08 – RW.10 Cileungsi – Bogor 16820

“Legislator Yang Tak Gentar Bicara Benar”

 Namanya sudah tidak asing lagi di dunia Praktisi Hukum. Junedi Sirait, SH, pria kelahiran Pematang Siantar, 6 Mei 1966 memulai karier sebagai praktisi hukum Advokat/Pengacara di era tahun 2007. Namanya melejit ketika membela para Pilot yang berseteru dengan Perusahaan PT Adam Air Skyconnection yang kemudian hari oleh pemerintah mencabut izinnya.

Penjabat Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jakarta Barat ini juga pernah memimpin unjuk rasa, sedikitnya 500 Advokat, berorasi di Kejaksaan Agung, DPR-RI dan Istana Presiden. Unjuk rasa itu untuk membela rekan seprofesinya Ali Mazi, SH, mantan Gubernur Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dijadikan sebagai tersangka pada saat menjalankan profesinya sebagai Pengacara dalam kasus Hotel Hilton. Hasilnya, Ali Mazi oleh putusan hukum dinyatakan tidak terbukti bersalah, bebas.

Selama menjadi Advokat Junedi juga sangat konsisten menyuarakan agar Advokat bisa disetarakan dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut dan Hakim sebagai Pemutus perkara dalam pengadilan. “Bagi saya Advokat sebagai Pembela, sehingga hak immuniteit Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan demi hukum harus tetap terjaga dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang,” ujar anggota DPRD Kabupaten Bogor Periode 2009-2014, dan Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor, ini.

Sejak tahun 2009 lalu, Junedi mengantungkan toga profesi kepengacaraanya, untuk lebih konsen, terjun ke ranah politik. Saat itu dia terpilih Legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Bogor. Kini, dia bertekad untuk kembali mempertahankan kursi Legislatif yang telah dia sandang selama ini. Menjadi Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan 2 (dua) melalui Partai Demokrat dengan Nomor Urut 4. Apa sesungguhnya yang menjadi motif di balik pencalonannya kembali itu? Berikut bincang-bincangnya dengan Hotman J Lumban Gaol, Redaktur Pelaksana Reformata:

Sudah lebih enak jadi Pengacara, dan memiliki karir yang cukup bagus. Apalagi Anda tercatat pernah menjabat sebagai Ketua IKADIN Cabang Jakarta Barat, jabatan yang prestisius. Mengapa banting stir memilih karier di dunia politik?

Sesungguhnya saya terjun ke dunia politik ini bukan dadakan. Sudah jauh-jauh hari saya rencanakan, dengan sangat matang dan tentunya dengan berbagai pertimbangan. Berjubel pengalaman sebagai Advokat, 18 tahun, justru malah mendorong saya untuk memutuskan terjun ke dunia politik. Saya ingat betul saat pertama kali terjun ke dunia politik dan memilih Partai Demokrat sebagai sebagai kendaraan dan sekaligus sebagai rumah politik saya, itu sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Sejak awal berdirinya Partai Demokrat dan waktu itu saya dan teman-teman sudah berperan aktif melakukan tugas dan fungsi kami sebagai Advokat, melakukan Advokasi Hukum di Partai Demokrat. Dimana pada saat itu kami mendapat kepercayaan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat yang pertama, yaitu Bapak Prof. Dr. Budi Santoso.

Saya masih ingat betul tugas pertama yang diberikan kepada saya sekitar tahun 2004 adalah mengamankan DPC Partai Demorat Kabupaten Bogor melalui payung hukum dari manufer-manufer politik yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi pasca-pertama sekali terpilihnya SBY sebagai Presiden RI melalui Partai Demokrat. Tiba-tiba saja banyak orang berbondong-bondong masuk ke Partai Demokrat dengan animo politik yang luar biasa tingginya. Bisa menjadi pejabat partai, baik di pengurusan tingkat Desa hingga Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Dan itu pun dilakukan dengan berbagai manufer yang menghalalkan segala cara demi kepentingan sesaat. Baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Maka, kalau diingat-ingat waktu itu Partai Demokrat yang bukan apa-apa dan merupakan partai yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, sama sekali oleh kekuatan lawan, akan tetapi dalam waktu yang sangat singkat Partai Demokrat menjadi idola dan sekaligus primadona Partai Politik yang ada, kalau boleh dibilang “iya kira-kira seperti madu yang sedang dikerumuni oleh semut-semut.”

Terbesit sepertinya Partai Demokrat adalah satu-satunya Rumah Politik bagi Anda….

Sebagai pribadi saya berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi politik, dan sekaligus terlibat langsung sebagai pengurus partai politik di Partai Demokrat. Jadi sudah barang tentu hal ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya dalam berpolitik. Terus terang, pada awalnya di tahun 2004 saat itu saya begitu terobsesi dengan kharisma dan  figur seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemudian saya mencoba belajar memahami lebih dalam tentang ajaran fundamental partai yang dibangun oleh SBY dengan rumusan garis ideologi partai yang Nasionalis-Religius.

Artinya, bahwa secara horizontal pusat perhatian partai adalah pada mempertahankan NKRI serta memupuk kecintaan kepada bangsa dan Negara, dan secara vertikal adalah membangun manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia yang dilandasi dengan semangat keagamaan, yakni beriman kepada Tuhan Sang Pencipta. Lalu menyebarluaskan kasih sayang Tuhan dimuka bumi ini. Demikian juga dengan sifat partai yang inklusif, artinya bahwa Partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga Negara; tanpa membedakan suka, agama, ras dan golongan, yang berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa, di mana idealisme sebagai Trilogi Perjuangan Partai yaitu Demokrasi, Kesejahteraan dan Keamanan merupakan tiga hal yang secara sinergis diperjuangkan.

Garis ideologi partai yang Nasionalis-Religius itu mendorong Anda terjun ke politik?

Doktrin partai telah meneguhkan saya sungguh-sungguh memahami, memilih, mengapa saya terjun ke dunia politik dan memilih Partai Demokrat sebagai Rumah Politik saya. Saya pernah menjadi fungsionaris di DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Otonomi Daerah, dan kemudian dipercaya sebagai pengurus harian DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum, sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Semua itu terjadi tidak dengan begitu saja, tetapi melalui proses dan berdasarkan kepada perjuangan dan komitmen politik yang selama ini saya laksanakan dengan sebaik-baiknya terhadap Partai Demokrat. Secara pribadi saya terus menanamkan niat berbuat sesuatu yang terbaik bagi masyarakat dan daerah tempat tinggal saya (di Perumahan Legenda Wisata Cluster Marcopolo, Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor).

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014, boleh diceritakan seperti apa perjalanan karir politik Anda?

Begini, yang pasti saat itu saya diberi amanah oleh Partai Demokrat Kabupaten Bogor untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Fraksi dan sekaligus menjadi Ketua Komisi A yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, meliputi Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Politik, Hukum dan Perundang-undangan, Humas/Pers, Kepegawaian/Aparatur Daerah, Organisasi Masyarakat, Kependudukan, Pertanahan dan Perizinan. Maka, dalam hal ini sesuai tugas pokok dan fungsi. Saya senantiasa terus berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengemban amanah partai yang telah menugaskan saya untuk bisa memberikan yang terbaik dan berguna bagi masyarakat. Kemudian, seiring perjalanan waktu dan aturan politik di DPRD mengenai pergantian paruh waktu, rotasi kepemimpinan, saya pun kembali dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan.

Apa saja yang kendala yang dihadapi selama menjadi anggota legislator?

Sebagai Anggota DPRD yang mengemban tugas dan amanah, saya senantiasa fokus untuk bekerja dengan sepenuh hati guna mewakili kepentingan masyarakat secara utuh sesuai tupoksi yang saya miliki. Khususnya kepada para konstituen selaku pemilik hak suara yang telah memutuskan dan memberikan dukungan penuh untuk memilih saya sebagai wakil mereka di parlemen. Lalu, memperjuangkan dan memidiasi setiap persoalan masyarakat yang menyangkut kepada urusan kebijakan pemerintah daerah dan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan kehidupan warga masyarakat. Tentu hal-hal yang bersentuhan dengan hak-hak masyarakat itu sendiri. Kalau ditanya kendala, masih banyak masyarakat yang hidup di pedesaan yang SDM-nya masih dibawah rata-rata. Sehingga terasa sulit untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan kesadaran berpolitik dan kepatuhan terhadap kewajiban sebagai warga Negara.

Kami peroleh informasi dari berbagai kalangan di DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Anda dikenal sebagai anggota yang suka berbicara vokal dan lantang, terkesan menantang, bahkan saat Anda menjabat sebagai Ketua Komisi A, juga dijuluki sebagai Komisi Bajak Laut. Bisa Anda jelaskan?

Hahaha…… kalau dibilang terkesan menantang itu sih kurang tepat. Julukan Komisi Bajak Laut sebenarnya hanya istilah yang diberikan teman-teman LSM dan para pewarta, jurnalis. Itu tak lebih karena di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Komisi A kami memang selalu tegas dalam memberikan rekomendasi dan keputusan. Baik itu kepada pihak pemerintah daerah, lembaga vertical, maupun swasta. Sepanjang yang berhubungan dengan kehidupan yang menyangkut permasalahan warga masyarakat, kami selalu memposisikan bahwa hak masyarakat itu jangan pernah terabaikan, kita tak kenal kompromi, dan kita selalu laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mendahulukan kepentingan masyarakat.

Tetapi saya pikir sebagai Wakil Rakyat iya memang sudah seharusnya kita melakukan itu, dalam arti bahwa kita harus ingat tentang tupoksi kita sebagai anggota DPRD yang melaksanakan tiga fungsi, yaitu: Legislasi yaitu bersama eksekutif membuat peraturan daerah. Lalu, Budgeting untuk menetapkan anggaran dengan skala proritas. Dan terakhir memiliki sikap Controlling.

Artinya, melakukan pengawasan terhadap kinerja para eksekutif?

Bagi saya agar tiga fungsi ini bisa berjalan dengan baik, memang selain keberanian juga perlu ketegasan. Itu juga sangat dibutuhkan. Tak kalah penting semua argumentasinya harus terukur, dapat dipertanggung-jawabkan dan harus berjalan by rule, dan justru saya pikir sebagai anggota parlemen kita malah tidak boleh mencla-mencle apalagi cuma bisanya cengengesan, dan tahunya cuma teriak setuju saja saat pelaksanaan rapat-rapat dan hanya ingin mengedepankan kepentingannya semata. Lagi-lagi sebagai Wakil Rakyat, memang sudah semestinya berani dan mampuh berargumentasi yang tentunya harus didasari oleh penguasaan disiplin ilmu yang baik dan penuh tanggung jawab. Jadi jangan hanya asbun, asal bunyi. Karena dalam menjalankan amanat rakyat yang kita wakili itu adalah kepentingan haknya dalam segala bidang, jadi sikap dan tingkah laku kita juga harus mencerminkan seorang pemimpin.

Sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan, bagaimana pandangan Anda, saol badan yang Anda pimpin mandul dan hanya formalitas pemenuhan standard saja, bahkan bila BKD menjalankan fungsinya maka diberi label sebagai fungsi Alat Kelengkapan dengan istilah jeruk makan jeruk?

Saya tidak setuju dengan istilah itu, justru Badan Kehormatan ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam hal melakukan fungsi tugasnya sebagai internal affair dalam memantau, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Lembaga, serta guna meneliti pelanggaran yang dilakukan oknum anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah janji yang telah diucapkan pada saat pelantikan sebagai anggota dewan. Oleh karenanya, masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pengaduan tentang prilaku para anggota legislatif yang dianggap menyimpang.

Bagi saya, jabatan sebagai Ketua BKD ini adalah merupakan jabatan terhormat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi tegaknya sebuah aturan atau regulasi yang ditetapkan di Lembaga DPRD itu sendiri. Untuk membuktikan pernyataan saya ini, ayo silahkan sampaikan pengaduannya dan BKD segera akan melakukan penyelidikan dan verifikasi serta klarifikasi atas pengaduan yang disampaikan tersebut. Saya jamin itu, yang penting pada prinsipnya pengaduan tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik data, fakta dan disertai alat bukti pendukung, jadi jangan hanya sekedar issu yang tak lebih hanya merupakan fitnah untuk menjatuhkan seseorang.

Akhir-akhir ini Partai Demokrat diterpa berita-berita yang tak sedap, bahkan dianggap Partai terkorup. Terkait pencalonan Anda kembali upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menepis berita-berita tak sedap ini, agar bisa merebut suara masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada Anda kembali?

Pertama, saya perlu tegaskan, tidak benar Partai Demokrat itu adalah partai terkorup. Menurut saya, semua itu tak lebih dari permainan kotor politik lawan. Kalau boleh saya mengutip pemberitaan yang baru-baru ini dirilis oleh  sebuah situs resmi berita internet kompasiana.com, yang ditulis oleh Fajar Muhammad Hasan, telah menulis tentang data tingkat korupsi partai-partai peserta Pemilu 2014 adalah sebagai berikut: pertama didominasi oleh PDI Perjuangan dengan jumlah koruptor 84 dengan tingkat persentase 33,7%, kedua Partai Golkar dengan jumlah koruptor sebanyak 60 dengan tingkat persentase 24,1% dan posisi ketiga diduduki oleh PAN dengan jumlah 36 dengan tingkat persentase 14,5%. Ini sinyalemen yang membuktikan ketidakbenaran issu bahwa Partai Demokrat bukan partai terkorup.

Kami menyadari issu-issu seperti itu sengaja dilakukan untuk menghantam Partai Demokrat, karena kita tahu persis bahwa untuk dua periode berturut-turut, Partai Demokrat berhasil dengan gemilang menghantarkan SBY menduduki kursi Presiden RI. Dimana pada pemilu 2014 nanti, tentu SBY tak lagi boleh mencalonkan diri sebagai calon Presiden untuk yang ketiga kalinya sebagaimana amanat konstitusi. Artinya ada peluang yang terbuka lebar bagi partai-partai lain untuk bisa merebut kursi Presiden yang tak lama lagi segera akan ditinggalkan oleh SBY. Ironisnya, beberapa kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi malah dijadikan sebagai momen oleh lawan-lawan politik Partai Demokrat sebagai pintu masuk untuk menyerang dan melemahkan Partai Demokrat.

Lalu, apa yang Anda lakukan mengambil hati konsituen?

Oleh karena itu, dengan persoalan-persoalan tersebut maka-mau-tidak-mau sebagai kader Partai Demokrat yang militan, agar bisa terus berkiprah di dunia politik untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor maka saya mencoba bekerja dengan metode 4 (empat) AS, yaitu: Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas dan Kerja Tuntas. Dan yang menjadi modal utama dan sangat berharga adalah mempromosikan diri kepada masyarakat di daerah pemilihan saya atas hasil karya nyata dan kinerja yang sudah dan terus saya lakukan sejak terpilih menjadi anggota dewan hingga sampai saat ini. Pengabdian mana yang terus saya lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ekses, dimana apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat akan pembangunan wilayahnya sudah kita serap dan salurkan dengan baik. Dan dalam menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat sudah barang tentu saya harus turun ke bawah atau blusukan menemui masyarakat sebagai konstituen pemegang hak suara.

Turun ke bawah, konsolidasi dan sosialisasi, masih ada tantangan yang dihadapi?

Bagi saya tiada hari-hari tanpa konsolidasi dan sosialisasi serta menjelaskan tentang tujuan dan keinginan kenapa saya ingin mencalonkan lagi sebagai calon Legislatif periode 2014 – 2019 kepada mereka dengan gamblang. Jujur saja setiap kunjungan dan sosialisasi yang saya lakukan banyak tantangan yang saya hadapi dan itu bermacam-macam bentuknya, akan tetapi apa yang saya yakini, saya lakukan, biar itu dianggap melawan arus, saya tidak perduli, yang jelas saya berkeinginan ada perubahan yang mendasar khususnya di wilayah Bogor Timur.

Apa lagi SBY itu kan tinggalnya di Dapil saya, jadi saya harus benar-benar bisa membaca sinyalemen atas kebijakan Presiden SBY yang pro rakyat, seperti terus mensosialisasikan dan memantau pengawasan jalannya kebijakan-kebijakan Pro Rakyat, meliputi BOS, PNPM Mandiri, KUR, pemberian bantuan pupuk dan bibit gratis, Raskin, Rutilahu, Jamkesmas, Jampersal, BLSM dan banyak lagi hal-hal lainnya. Termasuk pelaksanaan BPJS dan yang terakhir terus mensosialisasikan pentingnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Tapi sebaik apapun yang kita sudah lakukan, ada saja pihak-pihak yang kurang berkenan dan melontarkan kritik yang pedas dengan membabi-buta.

Namun, saya selalu bersikap biasa-biasa saja terhadap kritik, buat saya soalnya sederhana saja. Kritik yang betul akan saya perhatikan, yang lebih ironis lagi tidak jarang saya menjadi korban fitnah. Tetapi bagi saya tidak apa-apa, difitnah begini-begitu biarin saja. Saya masa bodohlah, saya jalan terus. Saya yakin kebenaran akan datang, tidak sekarang nanti ada saatnya kebenaran akan ditegakkan. Bagi saya yang penting jangan pernah berhenti melakukan kebaikan dan kebenaran. Saya ingat betul apa kata Firman Tuhan yang tertulis pada Kitab Kolose 3 ayat 23, yang mengatakan: “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Manusia.” Itu intinya.

Bila terpilih kembali sebagai anggota dewan, apa yang menjadi obsesi dan komitmen Anda?

Bila Tuhan berkehendak puji Tuhan. Saya tidak ingin yang muluk-muluk. Saya mau semua proses bisa berjalan dengan baik dan benar seturut kehendak-Nya, dan saya akan terus melanjutkan bakti saya dengan terus melanjutkan bekerja dan melakukan apa saja yang bisa saya perbuat, guna kepentingan masyarakat.

Ada closing statement yang ingin Anda sampaikan?

Singkat saja, jangan lupa 9 April 2014 datanglah ke TPS dan gunakanlah hak suara Anda dengan sebaik-baiknya, dan bagi yang berdomisili di Kabupaten Bogor, daerah pemilihan 2 (dua) meliputi Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Sukamakmur, Cariu dan Tanjung Sari. Mohon Doa dan Dukungannya coblos Nomor urut 4 Junedi Sirait SH, calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Demokrat.

 

Agus Rihat P. Manalu, SH


Profil:

AgusNama Lengkap: Agus Rihat P. Manalu

Tempat/ Tanggal Lahir: Bulak Kapal, Bekasi Timur, Bekasi, 11 Agustus 1979.

 Pendidikan

  • Sekolah Dasar dari SD Negeri Duren 02 Bekasi Timur.
  • Sekolah Menegah Pertama (SMP) ST M Monica Bekasi Timur.
  • SMU Negeri 4 Bekasi, Kota Bekasi.
  • Sarjana Hukum (S1) dari Fakutas Hukum Universitas Lampung (Unila).
  • Magister Hukum (S2) dari Fakutas Hukum Universitas Krisnadwipayana (Unkris).

Alamat Kantor:
JL. H.M. Djoyomartono No.20 Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat
Telp: 021 – 9259 7948 FAX. 021 – 881 0387
E-Mail: lbhkasihindonesia@yahoo.com

Masih muda, tetapi beberapa perjuangannya telah dicatat sejumlah kalangan. Itu tak lain, karena perjuangannya membela hak rakyat. Salah perjuangannya bersama tim, adalah pernah menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menggugat mewakili kelas kelompok masyarakat di sejumlah provinsi. Agus dan tim mengajukan gugatan class action terhadap KPU, pada Pemilu 5 April 2004 lalu. “Jelas kita menggugat karena banyak anggota masyarakat di seluruh Indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilih mereka pada, hak politik mereka diabaikan,” ujarnya.

Ternyata, gugatan yang dilayangkan Agus bersama tim menang. Gugatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam gugatan class action, Agus sebagai penggugat minta agar majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. “Gugatan kita diterima, kita menang, tetapi sampai saat ini kita tidak tahu lagi, ujungnya bagaimana. Kasus ini entah bagaimana rimbanya sekarang, tidak jelas,” kenangnya “Tetapi paling tidak, kami sudah melakukan perjuangan untuk rakyat.”

Cita-citanya memperjuangkan keadilan bagi masyarakatnya. Walau masih muda, Agus sudah banyak makan asam garam dunia pergerakan, sejak mahasiswa hingga kemudian terjun menjadi pengacara, pun banyak hal yang telah dilakukan, tentang pendampingan masyarakat terhadap kepastian hukum. Tidak takut membela rakyat tertindas. Lalu siapa sebenarnya anak muda yang punya cita-cita mulia ini? Nama lengkapnya, Agus Rihat P Manalu disingkat ARPM, lahir di Bulak Kapal, Bekasi Timur pada 11 Agustus 1979.

Agus belia mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Ngeri di SDN Jaladha Pura Bekasi Timur, SDN Duren 02 Bekasi Timur. Lalu,  dilanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di St. M. Monica Bekasi Timur, dan selanjutnya menyelesaikan sekolah menengah umum (SMU) di SMU Negeri 4 Bekasi. Sejak kecil talentanya sudah terlihat dari kesukaan berbicaran dan membela orang tertindas. Agus lalu melanjutkan sarjana hokum ke Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA). Waktu mahasiwa dia aktivis mahasiswa  tahun 1998. Diantaranya aktif pada Dewan Mahasiswa Universitas Lampung (DEMA-UNILA) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Di kemudian hari setelah makin banyak bergelut di dunia hukum, memperdalam Ilmu Hukum dengan mengikuti pendidikan S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Setelah menyandang Sarjana Hukum Agus mengikuti Pendidikan Advokat pada Lemdiklat Advokat IKADIN (2003) dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI. Tahun 2005, melakukan pembelaan publik dan Advokasi bagi masyarakat yang termarjinalkan/miskin melalui Komite Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) dan juga tergabung pada Serikat Pengacara Rakyat (SPR). Tahun tahun 2004 hingga tahun 2005 menjabat Direktur pada Lembaga Bantuan Hukum Konsumen (LBH-Konsumen) di Jakarta. Tahun 2008, akhirnya membawanya mendirikan Kantor Hukum ARPM & Co.

Sekarang, dia aktif memberikan penyuluhan hukum, mengadvokasi para masyarakat yang sepantasnya dibantu secara hukum dengan gratis, katanya. “Saya seorang pengacara, ingin memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Karena bagi saya melihat masih banyak perlakukan hukum yang tidak sepantasnya diterima oleh masyarakat kalangan bawah.”

Agus sudah mendedikasikan dirinya untuk mengabdi pada masyarakat dengan keahlian di bidang hukum yang dimilikinya; yaitu dengan memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Termasuk bagi mereka yang tidak mampu, yang terjerat permasalahan hukum dan menjadi korban ketidakadilan. Bahkan, sejak tahun 2009 Agus bersama rekan-rekannya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Kasih Indonesia (LBH KASIH) dan kemudian menjabat Ketua Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Bekasi Periode 2010-2012 sebagai bentuk pengabdiannya pada masyarakat Kota Bekasi.

Wakil Ketua DPC Hanura Kota Bekasi dan Ketua DPC Gerakan Muda HANURA (GEMA HANURA) Kota Bekasi ini merasa perjuangannya belum maksimal, atas hal itu, dia ingin lebih maksimal mendedikasikan hidupnya pada masyarakat. Kini dia maju menjadi calon legislatif. “Harus berani. Kini waktunya saya mau mendedikasikan hidup saya untuk membantu masyarakat, untuk membawa penerangan tentang hukum. Karena itu saya maju menjadi Caleg DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi, dari Bekasi Timur nomor urut lima dari Partai HANURA,” terangnya.

Mottonya maju menjadi Caleg adalah “maju dengan hati, berdiri dengan nurani.” Dengan visi untuk masyarakat Bekasi Timur untuk mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan hak yang sama di hadapan hukum. Seturut dengan hal itu, maju menjadi Caleg dengan misi kelak bisa mengoptimalkan kinerja DPRD Kota dalam Fungsi Legislasi, Fungsi. “Fungsi Pengawasan dan Fungsi Budgeting untuk menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Juga memberikan bantuan hukum cuma-cuma, gratis bagi masyarakat Kota Bekasi yang tidak mampu khususnya masyarakat Bekasi Timur,” ujarnya lagi.

Komitmen saya, jika saya terpilih nanti bisa mensejahterakan masyarakat Bekasi Timur melalui pengusulan kebijakan yang berisikan hak–hak yang seharusnya didapat, dan adanya kontrol terhadap kebijakan tersebut agar efektif, termasuk memperjuangkan kemajemukan. “Kita harus memperjuangkan pluralisme, bukan hanya gereja yang ditutup baru kita bereaksi. Bahkan banyak rumah ibadah saudara sepupu kita ditutup, kita harus bela,” ujar Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Bekasi, ini.

  • Hotman J. Lumban Gaol

Eriko Sotarduga


E SotardugaNama : Ir. Eriko Sotarduga B.P.S.

Nama Lengkap : Eriko Sotarduga Binsar Pahalatua Sitorus
Profesi : –
Tempat Lahir : Medan, Sumatera Utara
Tanggal Lahir : Kamis, 10 April 1969
Zodiac : Aries
Warga Negara : Indonesia

Istri : Drg. Roslina T. Nainggolan

Pendidikan:
SD Negeri Sungai Putih, Deli Serdang (1975 – 1981)
SMP YPAK Sungai Karang, Deli Serdang (1981 – 1983)
SMP Immanuel, Medan (1983 – 1984)
SMA Negeri 1, Medan (1984)
S-1 Jurusan Teknik Industri di Universitas Trisakti Jakarta (1993)
KARIR
Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 1999
Anggota DPR RI Komisi IV (2009 – 2014)

Organisasi:

1999 – Sekarang : Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta

2000 : Deklarator Banteng Muda Indonesia, Semarang

2000 – 2004 : Sekretaris Jenderal Banteng Muda Indonesia, Jakarta
2004 : Caleg No. urut 7 dari Dapil 7 Jawa Barat untuk DPR RI
2004 – 2006 : Plh. Ketua DPN Banteng Muda Indonesia, Jakarta
2006 – Sekarang : Ketua Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia, Jakarta
2005 – Sekarang : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta.

Pada tahun 2000 berperan sebagai Deklarator Banteng Muda Indonesia, Semarang dan juga menjadi Sekretaris Jenderal Banteng Muda Indonesia, Jakarta hingga 2004, pada 2004 Caleg No. urut 7 dari Dapil 7 Jawa Barat untuk DPR RI serta Ketua DPN Banteng Muda Indonesia, Jakarta, Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta pada tahun 2005. 2006 Ketua Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia, Jakarta.

Eriko berada di Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Kodya Jakarta Pusat, Luar Negeri, Kodya Jakarta Selatan dan mendapatkan 37.067 suara. Eriko menjabat sebagai anggota DPR RI komisi VI di bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, BUMN, Standarisasi Nasional.